Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Kata Riset Ini, e-Faktur Berhasil Meningkatkan Kepatuhan PKP

A+
A-
6
A+
A-
6
Kata Riset Ini, e-Faktur Berhasil Meningkatkan Kepatuhan PKP

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews – Riset yang dipublikasikan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) menunjukkan tidak semua kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna meningkatkan kepatuhan pengusaha kena pajak (PKP) berhasil meningkatkan kepatuhan.

Riset yang ditulis oleh Dhian Adhetiya Safitra dan Sartika Djamaluddin dari Universitas Indonesia menunjukkan upaya peningkatan kepatuhan melalui surat teguran dan surat klarifikasi justru mengurangi kemungkinan PKP untuk patuh.

Meski demikian, dalam riset yang sama, kebijakan seperti peluncuran administrasi berbasis digital seperti e-faktur, audit terkait dengan restitusi, dan pemberian sanksi justru meningkatkan peluang PKP untuk patuh.

Baca Juga: Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

"DJP perlu mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kebijakan pemberian teguran dan/atau permintaan klarifikasi," bunyi riset yang berjudul Aktivitas Pengawasan Pajak dan Tingkat Kepatuhan: Studi Kasus Wajib Pajak PPN di Indonesia, dikutip Jumat (30/10/2020).

Dalam penelitian tersebut ditunjukkan peran e-faktur dalam meningkatkan kemungkinan peningkatan kepatuhan PKP hingga 67,8%. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa upaya otoritas pajak yang melibatkan teknologi informasi merupakan strategi yang tepat.

Lalu, probabilitas peningkatan kepatuhan PKP yang diaudit akibat permintaan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak tahun sebelumnya mencapai 54,4%. Adapun audit yang dilakukan karena restitusi 2-3 tahun sebelumnya tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan PKP.

Baca Juga: Penerbitan 10 Juta Sertifikat Halal UMKM Terganjal Verifikasi Data

Sanksi tercatat juga mampu meningkatkan kepatuhan. Namun, probabilitas peningkatan kepatuhan PKP usai pemberian sanksi atas masa pajak tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dan 3 tahun sebelumnya masing-masing hanya sebesar 4,56%, 1,88%, dam 0,9%.

Adapun penerbitan surat teguran kepada PKP atas ketidakpatuhan pada tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dan 3 tahun sebelumnya untuk 1 masa pajak berpotensi mengurangi kepatuhan masing-masing hingga 24,27%, 2,01%, dan 2,34%.

Selanjutnya, penerbitan surat klarifikasi kepada PKP atas masa pajak tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, dan 3 tahun sebelumnya berpotensi menekan kepatuhan PKP hingga 1,78%, 3,54%, dan 2,87%.

Baca Juga: Diresmikan, Klinik Pajak Vokasi UI Usung Konsep Teaching Factory

"Mempertimbangkan hasil penelitian ini yang memperkuat penelitian Wanzel (2006), otoritas pajak perlu melakukan penelitian untuk memastikan efektivitas pemberian surat teguran dalam mengubah perilaku pembayar pajak," tulis kedua penulis dalam penelitiannya. (rig)

Topik : badan kebijakan fiskal BKP, penelitian, riset, akademisi, universitas indonesia, kebijakan pajak, e-

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franco Hardyan Dewayani Putra

Jum'at, 30 Oktober 2020 | 10:30 WIB
wah berita yang sangat baik. Memang seharusnya dengan pemanfaatan teknologi ini memudahkan WP dan meningkatkan kepatuhan
1

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 06 Januari 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Imbau WP Segera Lapor SPT Tahunan di DJP Online, Ini Kata Ditjen Pajak

Rabu, 05 Januari 2022 | 18:12 WIB
PELAPORAN SPT

Mau Isi SPT Tanpa Terhubung ke Internet? Pakai Ini di DJP Online

Rabu, 05 Januari 2022 | 12:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN

Imbau WP Segera Lapor SPT, DJP Sebut Tidak Ada Perubahan Aplikasi

Minggu, 02 Januari 2022 | 07:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Jamin Aplikasi e-Bupot Unifikasi Mudah Digunakan

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PERDAGANGAN

India Batalkan BMAD Produk Benang Pintal Poliester, Begini Kata Mendag

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Badan PP 23/2018

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:45 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Bebas Risiko! Wamenkeu Ajak Peserta PPS Tempatkan Harta di SBN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:23 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

DJBC Rilis Aturan Soal Bentuk, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai 2022

Jum'at, 21 Januari 2022 | 14:12 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Sebab Insentif Pajak Rumah Dilanjutkan Meski Kurang Dimanfaatkan