KP2KP MUKOMUKO

Kantor Pajak Telusuri 2 Kecamatan, Wawancarai WP Pemilik Usaha

Redaksi DDTCNews | Selasa, 23 Mei 2023 | 19:15 WIB
Kantor Pajak Telusuri 2 Kecamatan, Wawancarai WP Pemilik Usaha

Petugas dari KP2KP Mukomuko saat berkunjung ke salah satu usaha wajib pajak.

MUKOMUKO, DDTCNews - Pegawai pajak dari KP2KP Mukomuko, Bengkulu kembali aktif terjun ke lapangan. Mereka menyisir 2 kecamatan, yakni Penarik dan Air Dikit, untuk melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL).

Pelaksana KP2KP Mukomuko Ahmad Satria Mandala Kahfi menjelaskan penyisiran terhadap wajib pajak dilakukan lantaran otoritas masih kurang dalam menghimpun informasi perpajakan di lapangan.

"Diharapkan dengan kegiatan ini pelaku usaha mulai mengenal apa itu pajak dan apa saja kewajibannya," kata Ahmad dilansir pajak.go.id, dikutip pada Selasa (23/5/2023).

Baca Juga:
Lakukan Pengawasan Wajib Pajak, Fiskus Kunjungi Distributor Makanan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas data dan informasi wajib pajak yang lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dalam menggali potensi pajak yang terdapat dalam wilayah kerja KP2KP Mukomuko.

Dalam kegiatan KPDL tersebut, petugas pajak melaksanakan pengumpulan data dengan metode wawancara secara langsung dengan wajib pajak. Hasil dari wawancara tersebut dituangkan dalam formulir KPDL. Petugas pajak juga mengambil beberapa dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan.

Sebagai informasi, KPDL adalah kegiatan yang dilakukan DJP dan/atau pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DJP untuk mengumpulkan data dan/atau informasi pada lokasi tempat tinggal/kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha/harta wajib pajak

KPDL dilaksanakan melalui teknik pengamatan potensi pajak, tagging, pengambilan gambar, dan/atau wawancara. Tujuan dari KPDL di antaranya untuk perluasan basis data, potensi pajak, penambahan wajib pajak baru, profil wajib pajak, serta peningkatan kemampuan penguasaan wilayah. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 14 Juni 2024 | 09:30 WIB KPP MADYA DENPASAR

Lakukan Pengawasan Wajib Pajak, Fiskus Kunjungi Distributor Makanan

Kamis, 13 Juni 2024 | 16:47 WIB KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Masih Banyak Warga di Daerah Lebih Memilih Bayar Pajak secara Manual

Kamis, 13 Juni 2024 | 12:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NIK di DJP Online Salah Tulis, WP Harus Ubah Data ke KPP Terdaftar

BERITA PILIHAN
Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:49 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: Bakal Ada Billing Multi-Akun, Apa Itu?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Coretax DJP: SPT Kurang Bayar, Apa Masih Harus Buat Kode Billing?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:27 WIB PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Jasa Psikolog dan Psikiater Bebas PPN

Sabtu, 15 Juni 2024 | 15:00 WIB KABUPATEN CIREBON

Pemkab Cirebon Atur Ulang Ketentuan Pajak Daerah, Ada 9 Tarif PBB

Sabtu, 15 Juni 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jualan di e-Commerce, Tiap Transaksi Perlu Terbitkan Faktur Pajak?

Sabtu, 15 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Kemenkeu Minta Pemda Sesuaikan Rancangan APBD 2025 dengan KEM-PPKF

Sabtu, 15 Juni 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Pungutan Pajak di Bawah Kekuasaan Daendels

Sabtu, 15 Juni 2024 | 10:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Importir yang Peroleh Layanan Rush Handling Tetap Harus Serahkan PIB