Berita
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Jokowi Resmi Membarui Kriteria UMKM, Begini Perinciannya

A+
A-
26
A+
A-
26
Jokowi Resmi Membarui Kriteria UMKM, Begini Perinciannya

Ilustrasi. Sejumlah pekerja menyelesaikan pembuatan tas di rumah produksi, Kampung Babakan Nangka, Desa Cisayong, Kecamatan Cisayong Kabupatean Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (19/2/2021). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) 7/2021 resmi memperbarui kriteria modal usaha dan hasil penjualan yang menjadi dasar pengelompokan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Secara umum, threshold yang menjadi dasar pengelompokan UMKM pada PP terbaru turunan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ini meningkat ketimbang threshold yang tertuang pada UU 20/2008 tentang UMKM.

"Kriteria modal usaha ... digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha," bunyi Pasal 35 ayat (2) PP 7/2021, dikutip Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Audit Belanja Penanganan Covid-19, BPK Beberkan Sejumlah Temuan

Pada Pasal 35 ayat (3) dijabarkan usaha yang dikategorikan sebagai usaha mikro adalah usaha dengan modal paling banyak senilai Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah usaha dengan modal mencapai Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar, sedangkan usaha menengah adalah usaha dengan modal sejumlah Rp5 miliar hingga Rp10 miliar.

Demi kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan, UMKM juga dapat dikelompokkan berdasarkan penjualan tahunan. Pada Pasal 35 ayat (5), usaha mikro adalah usaha dengan hasil penjualan tahunan paling banyak senilai Rp2 miliar.

Baca Juga: Jokowi Mau Bentuk Kementerian Investasi, Ini Pandangan Hipmi

Bila dibandingkan dengan kriteria hasil penjualan usaha mikro pada Pasal 6 UU 20/2008 yang telah diubah melalui UU 11/2020, suatu usaha dikategorikan sebagai usaha mikro bila memiliki penjualan tahunan paling banyak senilai Rp300 juta.

Kemudian, usaha kecil adalah usaha dengan hasil penjualan sebesar Rp2 miliar hingga Rp15 miliar per tahun. Pada UU 20/2008, suatu usaha dikategorikan sebagai usaha kecil jika memiliki penjualan tahunan sejumlah Rp300 juta hingga Rp2,5 miliar.

Lalu, usaha dikategorikan sebagai usaha menengah jika memiliki penjualan tahunan senilai Rp15 miliar hingga Rp50 miliar. Angka tersebut lebih tinggi ketimbang threshold pada Pasal 6 UU 20/2008 yang mencapai Rp2,5 miliar hingga Rp50 miliar.

Baca Juga: Terkendala NIK dan KK Saat Daftar Sekolah Kedinasan, Begini Solusinya

Nominal kriteria modal usaha dan penjualan tahunan pada PP 7/2021 ini bisa diubah oleh pemerintah sesuai perkembangan perekonomian ke depan. Untuk kepentingan tertentu, pemerintah juga dapat memakai indikator lain dalam pengelompokan UMKM untuk sektor-sektor tertentu.

Pada Pasal 36 ayat (1), UMKM juga dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria-kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, hingga penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor terkait. (rig)

Baca Juga: Tangani Dana BLBI, Jokowi Bentuk Satgas Khusus
Topik : PP 7/2021, UMKM, kriteria usaha, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 08 April 2021 | 11:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 08 April 2021 | 10:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 08 April 2021 | 09:32 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)
Senin, 12 April 2021 | 16:01 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 15:49 WIB
FILIPINA