Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jokowi Bentuk 4 Tim Khusus Tax Amnesty

A+
A-
0
A+
A-
0
Jokowi Bentuk 4 Tim Khusus Tax Amnesty

Presiden Jokowi bersama Menkeu Sri Mulyani Indrawati meninjau hari terakhir pelaksanaan Amnesti Pajak periode 1 di Kantor Pusat Ditjen Pajak Kemenkeu pada Jumat malam (30/9). (Foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 tahun 2016 mengenai gugus tugas dalam implementasi tax amnesty.

Dalam Keppres ini, ada 4 tim yang bertugas mengoptimalkan koordinasi dan penyampaian data antar unit/instansi, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tax amnesty.

Dari informasi yang dilansir melalui laman Sekretariat Kabinet pada Senin (10/10), tim pertama adalah Tim Pengarah, yang diketuai oleh Menteri Keuangan dengan wakil yaitu Kepala Staf Kepresidenan.Adapun yang berperan sebagai Sekretaris adalah Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Antisipasi Corona, Jokowi Siapkan Paket Stimulus Bagi Pariwisata

Dalam tim ini ada 14 anggota yang antara lain di antaranya adalah Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, dan Kapolri.

Sementara itu Tim Teknis dan Administrasi Pelaksanaan Pengampunan Pajak, diketuai oleh Direktur Jenderal Pajak dengan Wakil Ketua yaitu Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, serta 6 anggota dari pejabat Kementerian Keuangan.

Untuk Tim Repatriasi Dana yang berada di dalam negeri dan investasi, Gugus Tugas ini dipimpin oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dengan Wakil yaitu Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Regulasi Jasa Keuangan dan Pasal Modal.

Baca Juga: Jokowi Teken Perpres RPJMN 2020-2024, Simak Strategi Perpajakannya

Dalam tim ini, ada 13 anggota yaitu berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

Terakhir adalah Tim Hukum yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan serta Wakil Ketua yaitu Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan Penerimaan Negara. Dalam tim ini ada 9 anggota yaitu pejabat dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, PPATK, dan Kementerian Keuangan. (Amu)

Baca Juga: Yusuf Ateh Kini Pimpin BPKP

Dari informasi yang dilansir melalui laman Sekretariat Kabinet pada Senin (10/10), tim pertama adalah Tim Pengarah, yang diketuai oleh Menteri Keuangan dengan wakil yaitu Kepala Staf Kepresidenan.Adapun yang berperan sebagai Sekretaris adalah Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Antisipasi Corona, Jokowi Siapkan Paket Stimulus Bagi Pariwisata

Dalam tim ini ada 14 anggota yang antara lain di antaranya adalah Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Luar Negeri, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, dan Kapolri.

Sementara itu Tim Teknis dan Administrasi Pelaksanaan Pengampunan Pajak, diketuai oleh Direktur Jenderal Pajak dengan Wakil Ketua yaitu Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak, serta 6 anggota dari pejabat Kementerian Keuangan.

Untuk Tim Repatriasi Dana yang berada di dalam negeri dan investasi, Gugus Tugas ini dipimpin oleh Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kementerian Keuangan dengan Wakil yaitu Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Regulasi Jasa Keuangan dan Pasal Modal.

Baca Juga: Jokowi Teken Perpres RPJMN 2020-2024, Simak Strategi Perpajakannya

Dalam tim ini, ada 13 anggota yaitu berasal dari Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia.

Terakhir adalah Tim Hukum yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan serta Wakil Ketua yaitu Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kebijakan Penerimaan Negara. Dalam tim ini ada 9 anggota yaitu pejabat dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan HAM, PPATK, dan Kementerian Keuangan. (Amu)

Baca Juga: Yusuf Ateh Kini Pimpin BPKP
Topik : tax amnesty, tim khusus, jokowi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 16 Agustus 2016 | 13:19 WIB
PIDATO JOKOWI
Kamis, 19 Oktober 2017 | 10:38 WIB
ANGGARAN DANA DESA
Senin, 19 September 2016 | 12:02 WIB
PAKET KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 29 Agustus 2016 | 09:31 WIB
PENINGKATAN INVESTASI
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:13 WIB
DAMPAK VIRUS CORONA
Rabu, 19 Februari 2020 | 20:06 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 19 Februari 2020 | 19:50 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:58 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:42 WIB
KINERJA APBN PER JANUARI 2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:20 WIB
KOTA YOGYAKARTA
Rabu, 19 Februari 2020 | 18:13 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 17:58 WIB
SPANYOL
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI