Review
Jum'at, 05 Maret 2021 | 08:55 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 15:50 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 03 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 3 MARET - 9 MARET 2021
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Reportase
Perpajakan.id

Jepang Publikasikan P3B Jepang-Indonesia Dengan Modifikasi MLI

A+
A-
4
A+
A-
4
Jepang Publikasikan P3B Jepang-Indonesia Dengan Modifikasi MLI

Ilustrasi. (DDTCNews)

TOKYO, DDTCNews—Kementerian Keuangan Jepang mempublikasikan dokumen perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Jepang dan Indonesia yang telah dimodifikasi berdasarkan multilateral instrument (MLI).

Menurut Kemenkeu Jepang, P3B terbaru ini disusun berdasarkan reservasi dan notifikasi yang dikirimkan oleh kedua negara kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selaku depositary.

"Tujuan dibuatnya dokumen ini untuk memberikan pemahaman atas aplikasi MLI terhadap P3B. Namun, dokumen ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Naskah yang berlaku tetaplah teks asli P3B dan MLI itu sendiri," tulis Kemenkeu Jepang dalam publikasinya, dikutip Rabu (17/6/2020).

Baca Juga: Sopir Truk Ancam Mogok Kerja, Pemerintah Akhirnya Pangkas Pajak BBM

Dalam dokumen tersebut, terdapat beberapa terminologi dalam MLI yang diubah agar sejalan dengan terminologi yang digunakan pada P3B yang telah ditandatangani oleh kedua negara sejak 1982 tersebut.

Beberapa terminologi MLI yang diubah agar sejalan dengan P3B antara lain seperti covered tax agreement yang diubah menjadi agreement dan contracting jurisdiction yang disesuaikan menjadi contracting state.

Penyesuaian terminologi ini dilakukan agar P3B hasil modifikasi MLI ini menjadi lebih mudah dibaca dan bukan untuk mengubah substansi dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam MLI itu sendiri.

Baca Juga: Pengusaha Minta Kenaikan Tarif Cukai Minol Disetop Sementara

MLI mulai berlaku di Jepang terhitung sejak 1 Januari 2020 lalu, sedangkan Indonesia baru memberlakukan MLI pada 1 Agustus 2020. OECD mencatat Indonesia telah mengirimkan ratifikasi dari MLI sejak 28 April 2020.

Untuk diketahui, MLI adalah modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak, tanpa melalui proses negosiasi bilateral untuk meminimalisir potensi pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak.

Sampai saat ini, terdapat kurang lebih 3.000 tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku di dunia. Karena itu, MLI merupakan cara tercepat untuk memperkuat perjanjian pajak.

Baca Juga: Pajak Orang Kaya Dinilai Bisa Dorong WP Sembunyikan Kekayaan

Ratifikasi Indonesia atas MLI diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2019 tentang Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba. Perpres ini telah diundangkan sejak 13 November 2019.

Melalui MLI, perubahan P3B langsung mengadopsi rencana aksi dalam proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD/G20 yakni aksi ke-2 (neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements), aksi ke-6 (prevention of tax treaty abuse), aksi ke-7 (permanent establishment status), dan aksi ke-14 (mutual agreement procedure). (rig)

Baca Juga: Pengenaan Pajak Kekayaan Diusulkan Masuk dalam RUU Baru
Topik : perjanjian penghindaran pajak berganda, MLI, pajak internasional, jepang
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 01 Maret 2021 | 11:26 WIB
THAILAND
Senin, 01 Maret 2021 | 11:10 WIB
BELGIA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 16:45 WIB
THAILAND
Jum'at, 26 Februari 2021 | 11:31 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 05 Maret 2021 | 20:22 WIB
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Jum'at, 05 Maret 2021 | 20:06 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 19:54 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Jum'at, 05 Maret 2021 | 19:24 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Maret 2021 | 18:03 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:54 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 05 Maret 2021 | 17:08 WIB
INSENTIF PAJAK