Berita
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Review
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 14:22 WIB
PAJAK DAERAH (17)
Rabu, 23 September 2020 | 18:42 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 17:04 WIB
TIPS FAKTUR PAJAK
Data & alat
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Jepang Publikasikan P3B Jepang-Indonesia Dengan Modifikasi MLI

A+
A-
3
A+
A-
3
Jepang Publikasikan P3B Jepang-Indonesia Dengan Modifikasi MLI

Ilustrasi. (DDTCNews)

TOKYO, DDTCNews—Kementerian Keuangan Jepang mempublikasikan dokumen perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Jepang dan Indonesia yang telah dimodifikasi berdasarkan multilateral instrument (MLI).

Menurut Kemenkeu Jepang, P3B terbaru ini disusun berdasarkan reservasi dan notifikasi yang dikirimkan oleh kedua negara kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) selaku depositary.

"Tujuan dibuatnya dokumen ini untuk memberikan pemahaman atas aplikasi MLI terhadap P3B. Namun, dokumen ini tidak bisa dijadikan sebagai sumber hukum. Naskah yang berlaku tetaplah teks asli P3B dan MLI itu sendiri," tulis Kemenkeu Jepang dalam publikasinya, dikutip Rabu (17/6/2020).

Baca Juga: Tekan Emisi Karbon, DPR Sepakati Penerapan Pajak Baru

Dalam dokumen tersebut, terdapat beberapa terminologi dalam MLI yang diubah agar sejalan dengan terminologi yang digunakan pada P3B yang telah ditandatangani oleh kedua negara sejak 1982 tersebut.

Beberapa terminologi MLI yang diubah agar sejalan dengan P3B antara lain seperti covered tax agreement yang diubah menjadi agreement dan contracting jurisdiction yang disesuaikan menjadi contracting state.

Penyesuaian terminologi ini dilakukan agar P3B hasil modifikasi MLI ini menjadi lebih mudah dibaca dan bukan untuk mengubah substansi dari ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam MLI itu sendiri.

Baca Juga: Penagihan Digencarkan, Realisasi Penerimaan Pajak Lewati Target

MLI mulai berlaku di Jepang terhitung sejak 1 Januari 2020 lalu, sedangkan Indonesia baru memberlakukan MLI pada 1 Agustus 2020. OECD mencatat Indonesia telah mengirimkan ratifikasi dari MLI sejak 28 April 2020.

Untuk diketahui, MLI adalah modifikasi pengaturan tax treaty secara serentak, tanpa melalui proses negosiasi bilateral untuk meminimalisir potensi pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak.

Sampai saat ini, terdapat kurang lebih 3.000 tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku di dunia. Karena itu, MLI merupakan cara tercepat untuk memperkuat perjanjian pajak.

Baca Juga: Aturan Pajak Mulai Dirombak Tahun Depan, Salah Satunya Soal PTKP

Ratifikasi Indonesia atas MLI diatur pada Peraturan Presiden (Perpres) No. 77/2019 tentang Konvensi Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait dengan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan dan Penggeseran Laba. Perpres ini telah diundangkan sejak 13 November 2019.

Melalui MLI, perubahan P3B langsung mengadopsi rencana aksi dalam proyek Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) OECD/G20 yakni aksi ke-2 (neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements), aksi ke-6 (prevention of tax treaty abuse), aksi ke-7 (permanent establishment status), dan aksi ke-14 (mutual agreement procedure). (rig)

Baca Juga: Pemerintah Kenakan Cukai atas Minuman Berpemanis Mulai 1 Oktober
Topik : perjanjian penghindaran pajak berganda, MLI, pajak internasional, jepang
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 16 September 2020 | 10:28 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 15 September 2020 | 11:58 WIB
JEPANG
Selasa, 15 September 2020 | 11:45 WIB
SWEDIA
berita pilihan
Kamis, 24 September 2020 | 18:31 WIB
RUU CIPTA KERJA
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 17:11 WIB
INPRES 8/2020
Kamis, 24 September 2020 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:49 WIB
PERPRES 94/2020
Kamis, 24 September 2020 | 16:15 WIB
EKOSISTEM LOGISTIK NASIONAL
Kamis, 24 September 2020 | 16:12 WIB
PENELITIAN PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:54 WIB
SWISS
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK