Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Jelang Akhir Tahun, Dirjen Pajak Awasi Ketat Transaksi Digital

A+
A-
1
A+
A-
1
Jelang Akhir Tahun, Dirjen Pajak Awasi Ketat Transaksi Digital
Dirjen Pajak Suryo Utomo.

JAKARTA, DDTCNews – Transaksi ekonomi digital menjadi salah satu sasaran Ditjen Pajak (DJP) untuk menambal kekurangan penerimaan jelang akhir 2019.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengaku akan menggencarkan ekstensifikasi untuk ranah ekonomi digital. Apalagi, sektor pendukung ekonomi digital seperti transportasi dan pergudangan masih mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih baik dari tahun lalu.

“Kita terus, khususnya dalam dua bulan ke depan ini. Apalagi, kita melihat denyutnya untuk kegiatan usaha itu bertambah. Kita memang fokus dan kita lihat secara spesifik perusahaan yang seperti itu,” katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (18/11/2019).

Baca Juga: Ketentuan Laporan Penerima Tax Allowance Berubah, Hati-Hati Diperiksa

Untuk bisa memungut pajak dari transaksi digital, dia akan melihat berbagai kemungkinan agar bisa membuat perusahaan digital seperti Netflix dapat menjadi bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Hal ini krusial mengingat tidak adanya kehadiran fisik dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Pintu awal yang dibuka oleh otoritas adalah pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas setiap transaksi digital yang dilakukan. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi OECD untuk bisa memajaki entitas ekonomi digital, mulai dari PPN dan dilanjutkan pada PPh badan.

“Konteksnya apabila dia memenuhi kriteria sebagai BUT, kita memang meminta mereka untuk mendaftarkan diri. Ini yang terus kita lakukan dengan menguji apakah memang mereka memiliki eksistensi di Indonsia,” imbuh Suryo.

Baca Juga: DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp76,3 triliun Lewat Tax Holiday

Beberapa perusahaan, sambungnya, akan didorong untuk mendaftarkan diri di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan apapun yang berasal dari luar negeri dan dimanfaatkan, dibeli, ataupun dikonsumsi di Indonesia terutang pajak, khususnya PPN.

Seperti diketahui, hingga akhir Oktober 2019 realisasi penerimaan mencapai Rp1.018,5 triliun atau memenuhi 64,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN senilai Rp1.577,5 triliun. Capaian setoran pajak tersebut tumbuh 0,23% secara tahunan.

Seretnya penerimaan pajak tersebut disebabkan kontraksi penerimaan pada sektor ekonomi utama seperti di industri pengolahan dan sektor perdagangan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun demikian, sektor penunjang ekonomi digital seperti transportasi dan pergudangan masih mencatat kinerja positif hingga akhir Oktober 2019.

Baca Juga: Wah, DJP Gelar FunRun 5K Spectaxcular! Tertarik Ikut?

Sektor transportasi dan pergudangan masih tumbuh positif hingga Akhir Oktober 2019 dengan setoran pajak senilai Rp40, 3 triliun. Capaian tersebut tumbuh 17,9% dan masih lebih baik dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 13,5%. (kaw)

“Kita terus, khususnya dalam dua bulan ke depan ini. Apalagi, kita melihat denyutnya untuk kegiatan usaha itu bertambah. Kita memang fokus dan kita lihat secara spesifik perusahaan yang seperti itu,” katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (18/11/2019).

Baca Juga: Ketentuan Laporan Penerima Tax Allowance Berubah, Hati-Hati Diperiksa

Untuk bisa memungut pajak dari transaksi digital, dia akan melihat berbagai kemungkinan agar bisa membuat perusahaan digital seperti Netflix dapat menjadi bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Hal ini krusial mengingat tidak adanya kehadiran fisik dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Pintu awal yang dibuka oleh otoritas adalah pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas setiap transaksi digital yang dilakukan. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi OECD untuk bisa memajaki entitas ekonomi digital, mulai dari PPN dan dilanjutkan pada PPh badan.

“Konteksnya apabila dia memenuhi kriteria sebagai BUT, kita memang meminta mereka untuk mendaftarkan diri. Ini yang terus kita lakukan dengan menguji apakah memang mereka memiliki eksistensi di Indonsia,” imbuh Suryo.

Baca Juga: DJP Kantongi Komitmen Investasi Rp76,3 triliun Lewat Tax Holiday

Beberapa perusahaan, sambungnya, akan didorong untuk mendaftarkan diri di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan apapun yang berasal dari luar negeri dan dimanfaatkan, dibeli, ataupun dikonsumsi di Indonesia terutang pajak, khususnya PPN.

Seperti diketahui, hingga akhir Oktober 2019 realisasi penerimaan mencapai Rp1.018,5 triliun atau memenuhi 64,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN senilai Rp1.577,5 triliun. Capaian setoran pajak tersebut tumbuh 0,23% secara tahunan.

Seretnya penerimaan pajak tersebut disebabkan kontraksi penerimaan pada sektor ekonomi utama seperti di industri pengolahan dan sektor perdagangan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun demikian, sektor penunjang ekonomi digital seperti transportasi dan pergudangan masih mencatat kinerja positif hingga akhir Oktober 2019.

Baca Juga: Wah, DJP Gelar FunRun 5K Spectaxcular! Tertarik Ikut?

Sektor transportasi dan pergudangan masih tumbuh positif hingga Akhir Oktober 2019 dengan setoran pajak senilai Rp40, 3 triliun. Capaian tersebut tumbuh 17,9% dan masih lebih baik dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 13,5%. (kaw)

Topik : ekonomi digital, pajak digital, digitalisasi, DJP, BUT
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 04 Juli 2017 | 11:02 WIB
THAILAND
Senin, 29 Mei 2017 | 17:01 WIB
PAKISTAN
Selasa, 18 Oktober 2016 | 13:39 WIB
PRANCIS
Jum'at, 02 Juni 2017 | 10:14 WIB
ITALIA
berita pilihan
Rabu, 19 Februari 2020 | 16:44 WIB
PMK 11/2020
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 15:17 WIB
INVESTASI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 14:17 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:55 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:43 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 19 Februari 2020 | 13:33 WIB
BARANG KENA CUKAI
Rabu, 19 Februari 2020 | 11:53 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 19 Februari 2020 | 10:54 WIB
REALISASI INVESTASI