Fokus
Literasi
Selasa, 29 September 2020 | 15:13 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 29 September 2020 | 09:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Jelang Akhir Tahun, Dirjen Pajak Awasi Ketat Transaksi Digital

A+
A-
1
A+
A-
1
Jelang Akhir Tahun, Dirjen Pajak Awasi Ketat Transaksi Digital
Dirjen Pajak Suryo Utomo.

JAKARTA, DDTCNews – Transaksi ekonomi digital menjadi salah satu sasaran Ditjen Pajak (DJP) untuk menambal kekurangan penerimaan jelang akhir 2019.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengaku akan menggencarkan ekstensifikasi untuk ranah ekonomi digital. Apalagi, sektor pendukung ekonomi digital seperti transportasi dan pergudangan masih mencatatkan pertumbuhan penerimaan pajak yang lebih baik dari tahun lalu.

“Kita terus, khususnya dalam dua bulan ke depan ini. Apalagi, kita melihat denyutnya untuk kegiatan usaha itu bertambah. Kita memang fokus dan kita lihat secara spesifik perusahaan yang seperti itu,” katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (18/11/2019).

Baca Juga: Berlaku Mulai Besok, Lapor SPT Masa PPN Pakai e-Faktur Web Based

Untuk bisa memungut pajak dari transaksi digital, dia akan melihat berbagai kemungkinan agar bisa membuat perusahaan digital seperti Netflix dapat menjadi bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Hal ini krusial mengingat tidak adanya kehadiran fisik dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Pintu awal yang dibuka oleh otoritas adalah pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) atas setiap transaksi digital yang dilakukan. Strategi ini sejalan dengan rekomendasi OECD untuk bisa memajaki entitas ekonomi digital, mulai dari PPN dan dilanjutkan pada PPh badan.

“Konteksnya apabila dia memenuhi kriteria sebagai BUT, kita memang meminta mereka untuk mendaftarkan diri. Ini yang terus kita lakukan dengan menguji apakah memang mereka memiliki eksistensi di Indonsia,” imbuh Suryo.

Baca Juga: Kanwil DJP Sumut I dan Tax Center Politeknik WBI Medan Teken MoU

Beberapa perusahaan, sambungnya, akan didorong untuk mendaftarkan diri di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan apapun yang berasal dari luar negeri dan dimanfaatkan, dibeli, ataupun dikonsumsi di Indonesia terutang pajak, khususnya PPN.

Seperti diketahui, hingga akhir Oktober 2019 realisasi penerimaan mencapai Rp1.018,5 triliun atau memenuhi 64,5% dari target yang ditetapkan dalam APBN senilai Rp1.577,5 triliun. Capaian setoran pajak tersebut tumbuh 0,23% secara tahunan.

Seretnya penerimaan pajak tersebut disebabkan kontraksi penerimaan pada sektor ekonomi utama seperti di industri pengolahan dan sektor perdagangan yang mengalami perlambatan pertumbuhan. Namun demikian, sektor penunjang ekonomi digital seperti transportasi dan pergudangan masih mencatat kinerja positif hingga akhir Oktober 2019.

Baca Juga: DPR Akhirnya Sahkan RUU Bea Meterai Jadi Undang-Undang

Sektor transportasi dan pergudangan masih tumbuh positif hingga Akhir Oktober 2019 dengan setoran pajak senilai Rp40, 3 triliun. Capaian tersebut tumbuh 17,9% dan masih lebih baik dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 13,5%. (kaw)

Topik : ekonomi digital, pajak digital, digitalisasi, DJP, BUT
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 24 September 2020 | 17:21 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 24 September 2020 | 15:56 WIB
KERJA SAMA PERPAJAKAN
Kamis, 24 September 2020 | 15:25 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 24 September 2020 | 13:16 WIB
UNIVERSITAS LAMPUNG
berita pilihan
Rabu, 30 September 2020 | 09:23 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Rabu, 30 September 2020 | 09:13 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:46 WIB
KABUPATEN PATI
Rabu, 30 September 2020 | 08:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 08:05 WIB
ITALIA
Rabu, 30 September 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 07:30 WIB
APBN 2021
Rabu, 30 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK