Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Duh, Penerimaan Pajak Masih Tertekan Hingga Oktober 2019

A+
A-
1
A+
A-
1
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

JAKARTA, DDTCNews – Kinerja penerimaan pajak masih tertekan hingga akhir Oktober 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hingga akhir September Oktober 2019, penerimaan pajak mencapai Rp1.018,5 triliun. Kinerja setoran tersebut terdiri dari pajak penghasilan (PPh) migas senilai Rp49,3 triliun dan setoran pajak nonmigas senilai Rp969,2 triliun.

Adapun pertumbuhan penerimaan PPh migas hingga akhir Oktober 2019 terkontraksi sebesar 9,3%. Pertumbuhan penerimaan tersebut berbanding terbalik dengan capaian periode sama tahun lalu yang mampu tumbuh positif sebesar 28,1%.

Baca Juga: Rencana Strategis DJP Sudah Dibuat, Ini Poin Pentingnya

Sementara itu, pertumbuhan pajak nonmigas hingga akhir Oktober 2019 hanya 0,8% dan memenuhi 64,1% dari target APBN tahun ini yang mencapai Rp1.511,4 triliun. Laju pertumbuhan setoran pajak nonmigas tersebut jauh lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar 17%.

“Secara total penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2019 tumbuh 0,23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perkembangan ekonomi global masih dinamis dan hal tersebut memengaruhi penerimaan baik perpajakan dan juga PNBP," katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (18/11/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan seretnya penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, denyut perekonomian dunia yang tidak setinggi tahun lalu. Pelemahan tersebut kemudian membuat aktivitas perdagangan dunia ikut terdampak dengan tren volume perdagangan pada tahun ini paling rendah dalam dua dekade terakhir.

Baca Juga: 2 Aspek Ini Dianggap Jadi Tantangan Utama DJP di Era Digital


Melemahnya, kondisi perekonomian global tersebut kemudian tercermin dari kinerja penerimaan berdasarkan sektor usaha yang mengalami tekanan hingga akhir Oktober 2019. Sektor usaha industri pengolahan misalnya, hingga akhir September Oktober 2019 menyetor pajak senilai Rp277,3 triliun.

Kinerja sektor industri pengolahan tersebut menyumbang 29% dari total penerimaan pajak. Sektor ini masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,5% hingga akhir Oktober 2019. Padaha. pada periode yang sama tahun lalu mampu tumbuh sebesar 12,3%.

Baca Juga: Terbaru! Ditjen Pajak Luncurkan Single Login, Apa Itu?

Selanjutnya, sektor perdagangan hingga akhir Oktober 2019 menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp197, 4 triliun dan menyumbang 20,9% dari total penerimaan DJP. Capaian tersebut tumbuh melambat sebesar 2,5% dari periode sama tahun lalu yang mempunyai tumbuh hingga 25%.

"Untuk sektor perdagangan memang tumbuh tapi masih lebih kecil dari tahun lalu. Begitu juga dengan sektor jasa keuangan dan asuransi," paparnya.

Berikutnya, sektor jasa keuangan dan asuransi hingga akhir Oktober 2019 menyetor pajak sejumlah Rp137,3 triliun. Kinerja sektor ini tumbuh 7% secara tahunan dan masih tumbuh melambat dari periode Oktober 2018 yang tumbuh sebesar 10%.

Baca Juga: DJP Bakal Cari 5.000 Relawan Pajak, Berminat?

Kemudian sektor konstruksi dan real estate yang setoran pajaknya sebesar Rp64,8 triliun atau mengalami kontraksi 0,1%. Pada periode yang sama tahun lalu, sektor ini mampu tumbuh hingga 11%. Setoran pajak sektor pertambangan secara konstan mengalami tekanan dengan realisasi penerimaan senilai Rp47, 3 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh negatif sebesar 22,1% secara tahunan dan jauh lebih rendah dari realisasi pada Oktober 2018 yang mampu tumbuh sebesar 67,5%. Sektor transportasi dan pergudangan masih tumbuh positif hingga Akhir Oktober 2019 dengan setoran pajak senilai Rp40, 3 triliun. Capaian tersebut tumbuh 17,9% dan masih lebih baik dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 13,5%

Seperti diketahui, dalam laporan semester Kemenkeu menyebutkan outlook setoran pajak hanya akan mencapai 91% atau Rp1.437,5 triliun dari target APBN senilai Rp1.577,5 triliun. Dengan demikian, shortfall dalam outlook tersebut sebesar Rp140 triliun. (kaw)

Baca Juga: Tahu Anak Muda Enggak Suka Administrasi yang Ribet, Ini Langkah DJP


Adapun pertumbuhan penerimaan PPh migas hingga akhir Oktober 2019 terkontraksi sebesar 9,3%. Pertumbuhan penerimaan tersebut berbanding terbalik dengan capaian periode sama tahun lalu yang mampu tumbuh positif sebesar 28,1%.

Baca Juga: Rencana Strategis DJP Sudah Dibuat, Ini Poin Pentingnya

Sementara itu, pertumbuhan pajak nonmigas hingga akhir Oktober 2019 hanya 0,8% dan memenuhi 64,1% dari target APBN tahun ini yang mencapai Rp1.511,4 triliun. Laju pertumbuhan setoran pajak nonmigas tersebut jauh lebih rendah dari periode sama tahun lalu yang sebesar 17%.

“Secara total penerimaan pajak hingga akhir Oktober 2019 tumbuh 0,23% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Perkembangan ekonomi global masih dinamis dan hal tersebut memengaruhi penerimaan baik perpajakan dan juga PNBP," katanya di Kantor Kemenkeu, Senin (18/11/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan seretnya penerimaan pajak disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, denyut perekonomian dunia yang tidak setinggi tahun lalu. Pelemahan tersebut kemudian membuat aktivitas perdagangan dunia ikut terdampak dengan tren volume perdagangan pada tahun ini paling rendah dalam dua dekade terakhir.

Baca Juga: 2 Aspek Ini Dianggap Jadi Tantangan Utama DJP di Era Digital


Melemahnya, kondisi perekonomian global tersebut kemudian tercermin dari kinerja penerimaan berdasarkan sektor usaha yang mengalami tekanan hingga akhir Oktober 2019. Sektor usaha industri pengolahan misalnya, hingga akhir September Oktober 2019 menyetor pajak senilai Rp277,3 triliun.

Kinerja sektor industri pengolahan tersebut menyumbang 29% dari total penerimaan pajak. Sektor ini masih mengalami pertumbuhan negatif sebesar 3,5% hingga akhir Oktober 2019. Padaha. pada periode yang sama tahun lalu mampu tumbuh sebesar 12,3%.

Baca Juga: Terbaru! Ditjen Pajak Luncurkan Single Login, Apa Itu?

Selanjutnya, sektor perdagangan hingga akhir Oktober 2019 menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp197, 4 triliun dan menyumbang 20,9% dari total penerimaan DJP. Capaian tersebut tumbuh melambat sebesar 2,5% dari periode sama tahun lalu yang mempunyai tumbuh hingga 25%.

"Untuk sektor perdagangan memang tumbuh tapi masih lebih kecil dari tahun lalu. Begitu juga dengan sektor jasa keuangan dan asuransi," paparnya.

Berikutnya, sektor jasa keuangan dan asuransi hingga akhir Oktober 2019 menyetor pajak sejumlah Rp137,3 triliun. Kinerja sektor ini tumbuh 7% secara tahunan dan masih tumbuh melambat dari periode Oktober 2018 yang tumbuh sebesar 10%.

Baca Juga: DJP Bakal Cari 5.000 Relawan Pajak, Berminat?

Kemudian sektor konstruksi dan real estate yang setoran pajaknya sebesar Rp64,8 triliun atau mengalami kontraksi 0,1%. Pada periode yang sama tahun lalu, sektor ini mampu tumbuh hingga 11%. Setoran pajak sektor pertambangan secara konstan mengalami tekanan dengan realisasi penerimaan senilai Rp47, 3 triliun.

Realisasi tersebut tumbuh negatif sebesar 22,1% secara tahunan dan jauh lebih rendah dari realisasi pada Oktober 2018 yang mampu tumbuh sebesar 67,5%. Sektor transportasi dan pergudangan masih tumbuh positif hingga Akhir Oktober 2019 dengan setoran pajak senilai Rp40, 3 triliun. Capaian tersebut tumbuh 17,9% dan masih lebih baik dari tahun lalu yang tumbuh sebesar 13,5%

Seperti diketahui, dalam laporan semester Kemenkeu menyebutkan outlook setoran pajak hanya akan mencapai 91% atau Rp1.437,5 triliun dari target APBN senilai Rp1.577,5 triliun. Dengan demikian, shortfall dalam outlook tersebut sebesar Rp140 triliun. (kaw)

Baca Juga: Tahu Anak Muda Enggak Suka Administrasi yang Ribet, Ini Langkah DJP


Topik : penerimaan pajak, APBN 2019, kinerja fiskal, shortfall, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 31 Desember 2019 | 13:20 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Senin, 06 Januari 2020 | 11:33 WIB
PELAYANAN PAJAK
Senin, 23 Desember 2019 | 11:16 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Kamis, 02 Mei 2019 | 17:35 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
berita pilihan
Kamis, 23 Januari 2020 | 19:30 WIB
KOTA PADANG
Kamis, 23 Januari 2020 | 19:16 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 23 Januari 2020 | 18:49 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024
Kamis, 23 Januari 2020 | 18:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Kamis, 23 Januari 2020 | 17:59 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 23 Januari 2020 | 17:42 WIB
PAJAK DIGITAL
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:57 WIB
DKI JAKARTA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:48 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:34 WIB
FILIPINA
Kamis, 23 Januari 2020 | 16:26 WIB
PELAYANAN PAJAK