Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Jaminan Kepastian Hak Wajib Pajak Jadi Penentu Kepatuhan

A+
A-
5
A+
A-
5
Jaminan Kepastian Hak Wajib Pajak Jadi Penentu Kepatuhan

Senior Partner DDTC Danny Septriadi saat memaparkan materi dalam webinar internasional bertajuk “Indonesia Tax Administration Reform: Lessons Learnt and Future Direction”, Rabu (26/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Jaminan kepastian mengenai hak-hak wajib pajak menjadi aspek penting untuk meningkatkan kepatuhan.

Senior Partner DDTC Danny Septriadi mengatakan wajib pajak akan cenderung patuh untuk memenuhi seluruh kewajibannya jika mereka mengetahui haknya – yang dilindungi dengan undang-undang (UU) – dan mendapat perlakuan adil dari otoritas pajak.

“Jika wajib pajak tahu haknya, mereka akan cenderung patuh," katanya dalam webinar internasional bertajuk “Indonesia Tax Administration Reform: Lessons Learnt and Future Direction”, Rabu (26/8/2020).

Baca Juga: Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Terjaminnya hak wajib pajak, sambung Danny, akan mengubah pola hubungan otoritas dengan wajib pajak. Menurutnya, pola relasi otoritas dan wajib pajak pada saat ini berada dalam nuansa konfrontasi karena banyak berhubungan dengan denda dan penalti pajak.

Nantinya, dengan hubungan yang berorientasi pada pelayanan, akan terbangun kepercayaan antara otoritas dengan wajib pajak. Adapun sarana yang paling tepat untuk mengakomodasi hak wajib pajak adalah UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

"Agar orang bersedia patuh maka prosesnya tidak perlu menyakitkan bagi wajib pajak. Dengan demikian, mereka tidak merasa terbebani ketika membayar pajak," ungkapnya.

Baca Juga: Ingin Tahu Progres Tanggapan SP2DK? Wajib Pajak Bisa Konfirmasi ke AR

Danny menjabarkan dimensi hak wajib pajak terbagi dalam tiga aspek utama. Pertama, jaminan kepastian baik terkait dengan interpretasi atas regulasi dan kepastian waktu untuk proses bisnis yang melibatkan wajib pajak. Salah satu contohnya adalah kepastian waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses pemeriksaan hingga selesai.

Kedua, jaminan sistem pajak beroperasi secara proporsional untuk menjamin keadilan. Salah satu aspek dari aspek proporsional ini terkait dengan regulasi denda dan penalti yang disesuaikan dengan derajat kesalahan wajib pajak.

Ketiga, jaminan sistem peradilan yang adil bagi wajib pajak. Aspek ini penting untuk menjamin argumentasi wajib pajak didengar dan menjadi pertimbangan ketika harus bersengketa dengan otoritas di pengadilan pajak.

Baca Juga: Urgensi Adanya Sistem Manajemen Kepatuhan Pajak

Danny menegaskan dalam rezim self assessment, otoritas harus melihat wajib pajak sudah patuh dan jujur dalam menunaikan kewajiban pajaknya kepada negara. Otoritas baru bisa menyatakan wajib pajak tidak patuh ketika menemukan bukti yang dapat mengonfirmasi ketidakpatuhan terhadap aturan perundang-undangan.

"Pada model perjanjian pajak, wajib pajak harus diasumsikan otoritas sudah jujur dan patuh kecuali ada bukti lain yang menyangkal hal tersebut. Ini merupakan inti dari penerapan rezim self assessment,” imbuhnya.

Sebagai informasi, webinar internasional ini diselenggarakan oleh TERC LPEM FEB UI yang berkolaborasi dengan DDTC Fiscal Research. Simak pula artikel 'Soal Reformasi Administrasi Pajak, Ini Pesan Akademisi dan Praktisi' dan 'Dirjen Pajak: Reformasi Bukan Program Satu Waktu'. (kaw)

Baca Juga: Cocokkan Data, Petugas Pajak Sambangi Lokasi Usaha Pengusaha Komputer

Topik : webinar, webinar internasional, reformasi perpajakan, kepatuhan pajak, TERC LPEM FEB UI, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 Juni 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Periksa Kepatuhan WP Setelah PPS, DJP: Kami Punya Basis Data Lengkap

Selasa, 21 Juni 2022 | 13:15 WIB
DDTC ACADEMY - PRACTICAL COURSE

Hadapi Pemeriksaan, Wajib Pajak Perlu Paham Dua Hal Ini

Selasa, 21 Juni 2022 | 11:11 WIB
KONSULTASI UU HPP

Apakah Penyediaan Tempat Permainan Golf Dikecualikan PPN?

Selasa, 21 Juni 2022 | 07:45 WIB
LAPORAN DARI VIENNA

Bertambah Lagi, 3 Profesional DDTC Raih Gelar LL.M. di Austria

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak