Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Soal Reformasi Administrasi Pajak, Ini Pesan Akademisi dan Praktisi

A+
A-
7
A+
A-
7
Soal Reformasi Administrasi Pajak, Ini Pesan Akademisi dan Praktisi

Dekan FEB UI Beta Yulianita Gitaharie dan Managing Partner DDTC Darussalam saat memberikan sambutan pembuka dalam webinar internasional bertajuk “Indonesia Tax Administration Reform: Lessons Learnt and Future Direction” Rabu (26/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews – TERC LPEM FEB UI berkolaborasi dengan DDTC Fiscal Research menggelar webinar internasional mengenai reformasi administrasi pajak.

Acara dibuka dengan sambutan dari Dekan FEB UI Beta Yulianita Gitaharie. Dia menekankan pentingnya proses reformasi administrasi pajak di Indonesia. Selain itu, Indonesia juga bisa belajar dari negara tetangga seperti Selandia Baru dan Australia.

Pasalnya, dalam acara webinar internasional ini juga hadir peneliti pajak dari University of Canterbury Selandia Baru Adrian Sawyer. Kesempatan ini dapat dimanfaatkan untuk melihat bagaimana reformasi administrasi pajak dilakukan dan aspek apa saja yang bisa diadopsi Indonesia.

Baca Juga: Zakat Sebagai Pengurang Pajak, Harus Dibayar ke Mana?

"Jadi pembahasan terkait reformasi administrasi pajak di Indonesia bisa mencontoh apa yang sudah dilakukan Selandia Baru dan Australia," katanya dalam webinar bertajuk “Indonesia Tax Administration Reform: Lessons Learnt and Future Direction” Rabu (26/8/2020).

Dia mengatakan setiap pengetahuan dan informasi yang tersaji dalam webinar internasional ini dapat menjadi bahan yang berguna bagi otoritas untuk memperkuat proses reformasi pajak yang sedang dijalankan terutama dari sisi administrasi.

Reformasi administrasi pajak, sambungnya, sangat penting dijalankan karena penerimaan pajak menjadi penopang utama pendapatan negara.

Baca Juga: Cara Membandingkan P3B Indonesia dengan Negara Mitra di Perpajakan ID

Selanjutnya, Managing Partner DDTC Darussalam menekankan proses reformasi administrasi pajak tidak berjalan statis dan hanya melibatkan DJP sebagai otoritas pajak. Proses reformasi untuk perbaikan sistem administrasi pajak idealnya melibatkan banyak pihak.

Hal ini tidak lain agar hasil dari reformasi yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat bagi otoritas tapi juga meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, partisipasi aktif juga datang dari banyak pihak mulai dari akademisi hingga pihak lain yang banyak berinteraksi dengan otoritas.

"Pengelolaan pajak di Indonesia bukan hal yang statis. Reformasi harus melibatkan banyak aspek seperti pendidikan dan partisipasi aktif semua pihak," imbuhnya.

Baca Juga: Praktik Pungutan Pajak Menurut Syariah, Begini Penjelasan Ditjen Pajak

Dalam konteks reformasi pajak, Darussalam menegaskan pula pentingnya edukasi dan riset dalam bidang pajak. Kolaborasi antara TERC LPEM FEB UI dan DDTC Fiscal Research diharapkan mampu memperkuat pula literasi pajak. (kaw)

Topik : webinar, webinar internasional, reformasi perpajakan, TERC LPEM FEB UI, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 27 April 2022 | 14:45 WIB
BINCANG ACADEMY

Apa Itu Duty to Give Reasons Putusan Pengadilan? Begini Penjelasannya

Rabu, 27 April 2022 | 13:35 WIB
PERATURAN PAJAK

Dokumen Peraturan Daerah Kini Tersedia di Platform Perpajakan ID

Selasa, 26 April 2022 | 08:45 WIB
KONSULTASI UU HPP

Apa Saja Jenis Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenakan PPN?

Senin, 25 April 2022 | 15:45 WIB
PERATURAN PAJAK

Hadapi Sengketa Pajak? Jangan Lupa Baca Yurisprudensi di Perpajakan ID

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS

Sabtu, 21 Mei 2022 | 19:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Peserta PPS Tidak Bertambah dalam 24 Jam Terakhir, 46.676 Wajib Pajak