Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Dirjen Pajak: Reformasi Bukan Program Satu Waktu

A+
A-
4
A+
A-
4
Dirjen Pajak: Reformasi Bukan Program Satu Waktu

Dirjen Pajak Suryo Utomo saat menyampaikan keynote remark dalam webinar internasional bertajuk “Indonesia Tax Administration Reform: Lessons Learnt and Future Direction” Rabu (26/8/2020).

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) berkomitmen untuk terus melakukan reformasi sebagai salah satu upaya untuk mampu mengikuti perkembangan zaman. Otoritas memandang reformasi pajak sebagai suatu keniscayaan.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan reformasi sebagai bentuk transformasi DJP yang sudah dilakukan sejak 1983, saat rezim pajak beralih menjadi self assessment. Hal ini ditandai dengan berlakunya regulasi perpajakan yang baru, mulai dari UU KUP, UU PPh, UU PPN dan UU Bea Meterai.

"Reformasi harus dilakukan karena [DJP] tidak bisa menghindari perubahan dan proses transformasi terus dilakukan sejak 1983," katanya dalam webinar internasional bertajuk “Indonesia Tax Administration Reform: Lessons Learnt and Future Direction” Rabu (26/8/2020).

Baca Juga: DDTCNews: Mengeliminasi Informasi Asimetris, Membumikan Isu Perpajakan

Suryo menjelaskan reformasi pajak merupakan kegiatan berkelanjutan yang mengikuti dinamika kegiatan ekonomi. Dia menyebut proses reformasi pasca-1983 dilakukan dengan fokus pembaruan yang berbeda-beda.

Misalnya, pada periode 1991—2000 otoritas fokus pada reformasi kebijakan pajak. Selanjutnya, pada 2002—2008 dilakukan modernisasi administrasi pajak yang salah satunya dilakukan dengan membentuk kantor pelayanan untuk wajib pajak besar. Pada periode ini juga dilakukan amandemen beberapa UU di bidang perpajakan.

Kemudian, proses reformasi berjalan pada 2009—2014 dengan fokus untuk meningkatkan kontrol internal petugas pajak dan masuk pada periode pengampunan pajak pada 2016. Kini, otoritas masuk kepada reformasi pajak jilid III dengan fokus kepada lima pilar, yakni organisasi, SDM, bisnis proses, regulasi, serta teknologi informasi dan database.

Baca Juga: Bunga dari P2P Lending Kena Pajak, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?

"Dengan dinamika eksternal yang bergerak dinamis maka reformasi dibutuhkan agar mampu mengikuti perubahan dan juga untuk meningkatkan penerimaan. Ini karena tax ratio kita cenderung stagnan dan target pajak yang tidak pernah tercapai 100% dalam satu dekade terakhir," paparnya.

Untuk reformasi pajak jilid III, diproyeksikan rampung pada 2024, akan banyak bertumpu pada keandalan sistem teknologi informasi. Suryo mengatakan pilar teknologi menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk agenda reformasi pajak, terutama pada ranah administrasi.

Dia menerangkan pilar teknologi menjadi tulang punggung pelayanan DJP kepada wajib pajak. Hal ini ditandai dengan berbagai pelayan DJP berbasis elektronik seperti e-Filing atau e-Faktur. Selain itu, otoritas juga terus mengembangkan skema 3C (Click, Call, Counter) dalam menjalankan proses bisnis terkait pelayanan kepada wajib pajak.

Baca Juga: Promo Merdeka Perpajakan ID: Gratis Buku UU HPP + Diskon Tambahan 17%

“Jadi, kita perlu mempertahankan proses reformasi. Ini bukan program satu waktu tapi kegiatan yang berkelanjutan," imbuh Suryo.

Sebagai informasi, webinar internasional ini diselenggarakan oleh TERC LPEM FEB UI yang berkolaborasi dengan DDTC Fiscal Research. Simak pula artikel 'Soal Reformasi Administrasi Pajak, Ini Pesan Akademisi dan Praktisi'. (kaw)

Baca Juga: Gratis! Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Gelar Webinar, Mau?
Topik : webinar, webinar internasional, agenda pajak, reformasi perpajakan, TERC LPEM FEB UI, DDTC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 03 Agustus 2022 | 14:45 WIB
HUT KE-15 DDTC

Ayo Daftar! Lomba Menulis Artikel Pajak DDTCNews Berhadiah Rp55 Juta

Rabu, 03 Agustus 2022 | 11:41 WIB
PENGHARGAAN PERPAJAKAN

Managing Partner DDTC Dapat Penghargaan Praktisi Perpajakan Inspiratif

Senin, 01 Agustus 2022 | 15:03 WIB
BINCANG ACADEMY

Memahami Langkah Tepat Hadapi Pemeriksaan Transfer Pricing

Sabtu, 30 Juli 2022 | 09:30 WIB
DDTC ACADEMY - ENGLISH FOR TRANSFER PRICING

DDTC Academy Kembali Mengadakan English for Transfer Pricing – Batch 2

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya