Review
Rabu, 08 Februari 2023 | 11:44 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (5)
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 08 Februari 2023 | 10:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Februari 2023 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 8 FEBRUARI 2023 - 14 FEBRUARI 2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Reportase

Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Sri Mulyani Minta Para CEO Tetap Ekspansi

A+
A-
0
A+
A-
0
Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Sri Mulyani Minta Para CEO Tetap Ekspansi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/MEDIA CENTER G20 INDONESIA/Zabur Karuru/wsj.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap para pengusaha terus melakukan ekspansi usaha guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada 2023.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% dalam UU APBN 2023. Menurutnya, target tersebut akan dapat dicapai jika kinerja investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) tumbuh setidaknya 5%.

"Kalau investasi bisa bertahan tumbuh di atas 5%, kita punya harapan," katanya ketika menghadiri Kompas 100 CEO Forum 2022, Jumat (2/12/2022).

Baca Juga: Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Sri Mulyani menuturkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2022 mampu mencapai 5,72%. Dia menilai capaian tersebut menandakan pemulihan ekonomi berjalan dengan kuat. Adapun investasi tercatat tumbuh sebesar 4,96%.

Dia menilai semua sektor usaha saat ini telah menunjukkan pemulihan dari pandemi Covid-19. Untuk itu, lanjutnya, tren pemulihan tersebut harus dijaga sehingga target pertumbuhan ekonomi pada 2023 dapat tercapai.

Sri Mulyani memandang perekonomian dunia pada tahun depan masih diliputi ketidakpastian. Selain geopolitik yang masih memanas, tren suku bunga yang meningkat karena inflasi juga menimbulkan volatilitas pada pasar keuangan global, arus keluar modal, nilai tukar, dan biaya utang.

Baca Juga: Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi

Dia menegaskan pemerintah akan menyehatkan APBN 2023 setelah mengalami pelebaran defisit selama 3 tahun karena pandemi. Meski begitu, sambungnya, APBN juga bakal tetap berperan sebagai shock absorber pada perekonomian, termasuk sisi produksi.

"Ada risiko yang sangat dinamis yang harus kita lihat dan akan kita coba terus kelola bersama pelaku ekonomi seperti Anda semua," ujar Sri Mulyani.

Melalui UU 28/2022, pemerintah dan DPR menargetkan pendapatan negara senilai Rp2.463 triliun. Angka itu terdiri atas penerimaan perpajakan senilai Rp2.021,22 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp441,39 triliun, dan hibah Rp409,42 triliun.

Baca Juga: Berperan Dominan di PDB, Industri Beri Porsi Besar ke Penerimaan Pajak

Kemudian, pemerintah menargetkan belanja negara mencapai Rp3.016,17 triliun pada 2023 yang terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.246,45 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sejumlah Rp814,71 triliun.

Dengan data penerimaan dan belanja tersebut, defisit APBN 2023 akan senilai Rp598,15 triliun atau 2,84% terhadap PDB. (rig)

Baca Juga: DJPK Sebut Direktorat Pajak Daerah Terbentuk Paling Lambat 1 Juli 2023

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : menkeu sri mulyani, pertumbuhan ekonomi, investasi, PDB, APBN 2023, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Februari 2023 | 11:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Banyak Aduan dari Pengguna Jasa Keuangan, Jokowi Ingatkan OJK

Senin, 06 Februari 2023 | 11:45 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Seperti Sebelum Pandemi, Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,31% Sepanjang 2022

Senin, 06 Februari 2023 | 11:30 WIB
PRANCIS

OECD Terbitkan Pedoman Implementasi Pajak Minimum Domestik

Senin, 06 Februari 2023 | 11:25 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Minta Sektor Keuangan Dukung UMKM dan Hilirisasi

berita pilihan

Rabu, 08 Februari 2023 | 19:00 WIB
PROVINSI JAWA BARAT

Mudahkan Pegawai Pabrik Bayar PKB, Pemprov Jabar Hadirkan Samsat Kawin

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:58 WIB
SENGKETA PAJAK

Ini Data Jumlah Berkas Sengketa yang Masuk Pengadilan Pajak

Rabu, 08 Februari 2023 | 18:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Siap-Siap! Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Digelar Mulai April 2023

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:30 WIB
KP2KP SAMBAS

NPWP 15 Digit Tak Berlaku Mulai 2024, Ini Langkah-Langkah Validasi NIK

Rabu, 08 Februari 2023 | 17:15 WIB
BINCANG ACADEMY

Menyiapkan TP Doc 2023 dari Awal Tahun, Ternyata Ini Keuntungannya

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:54 WIB
PMK 177/2022

Begini Ketentuan Tindak Lanjut Pemeriksaan Bukper di PMK 177/2022

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:45 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Gandeng Pemda, DJP Bisa Lacak WP yang Omzetnya Tembus Rp500 Juta

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
SENGKETA PAJAK

Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Pajak, Putusan ‘Menolak’ Naik 41%

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Orang Kaya Cuma Bayar Pajak 8%, Biden Usulkan Pengenaan Pajak Minimum

Rabu, 08 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Bakal Segera Terbit, DJPK Sebut RPP Pajak Daerah Sudah Diharmonisasi