Review
Kamis, 02 Februari 2023 | 17:05 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Februari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (4)
Selasa, 31 Januari 2023 | 11:45 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 31 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (3)
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Februari 2023 | 10:00 WIB
KMK 6/2023
Rabu, 01 Februari 2023 | 09:31 WIB
KURS PAJAK 1 FEBRUARI - 7 FEBRUARI 2023
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Reportase

Jaga Inflasi, Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,25 Persen

A+
A-
2
A+
A-
2
Jaga Inflasi, Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 4,25 Persen

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo

JAKARTA, DDTCNews - Hasil rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang berlangsung pada 21-22 September 2022 akhirnya memutuskan untuk menaikkan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 50 basis points dari 3,75% menjadi 4,25%.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan suku bunga Deposit Facility kini menjadi 3,5% dan suku bunga Lending Facility menjadi 5%. Keputusan ini diambil setelah BI pada bulan lalu juga menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis points menjadi 3,75%.

"Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, pre-emptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasaran 3% plus minus 1% pada paruh kedua 2023," katanya, Kamis (22/9/2022).

Baca Juga: DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Perry menyebut kenaikan suku bunga acuan diperlukan untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat dan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Selain itu, lanjutnya, Bank Indonesia juga akan terus memperkuat respons bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi.

Misal, dengan memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI7DRR untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya.

Baca Juga: NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Bank Indonesia juga memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar valas baik melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta pembelian/penjualan SBN di pasar sekunder.

Kemudian, BI juga akan melanjutkan penjualan/pembelian SBN di pasar sekunder (operation twist) untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investasi portofolio asing.

Perry menyebut koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam tim pengendalian inflasi pusat dan daerah juga terus diperkuat melalui efektivitas pelaksanaan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

Baca Juga: Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Lebih lanjut, sinergi dengan otoritas fiskal juga diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mendorong kredit/pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, ekspor, serta inklusi ekonomi dan keuangan.

Perry memandang ekonomi global berisiko tumbuh lebih rendah. Penurunan pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih besar pada 2023 terutama di AS, Eropa, dan China, bahkan disertai dengan risiko resesi di sejumlah negara maju.

Dari sisi domestik, perbaikan ekonomi diyakini terus berlanjut sejalan dengan makin membaiknya permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Baca Juga: Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Konsumsi swasta juga diyakini tumbuh tinggi didukung dengan kenaikan pendapatan, ketersediaan pembiayaan kredit, dan makin kuatnya keyakinan konsumen seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.

"Dorongan terhadap konsumsi rumah tangga juga didukung kebijakan pemerintah yang menambah bantuan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat, utamanya kelompok bawah, dari dampak tren kenaikan inflasi sebagai konsekuensi pengalihan subsidi BBM," ujar Perry.

Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun ini diperkirakan masih dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia, yaitu sebesar 4,5%-5,3%.

Baca Juga: Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Perry menambahkan BI akan melanjutkan pembelian SBN di pasar perdana untuk pendanaan APBN 2022 dalam rangka program pemulihan ekonomi nasional senilai Rp102,3 triliun sampai dengan 20 September 2022. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : Gubernur BI Perry, bank indonesia, suku bunga acuan, kebijakan moneter, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 02 Februari 2023 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai 2023 Naik, DJBC Gencarkan Penindakan Rokok Ilegal

Kamis, 02 Februari 2023 | 16:00 WIB
MALAYSIA

Perbanyak Acara Olahraga, Menpora Ini Minta Insentif Pajak Ditambah

Kamis, 02 Februari 2023 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Ungkap Sederet Tantangan Indonesia Menjadi Negara Maju

Kamis, 02 Februari 2023 | 15:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

BI Prediksi Inflasi akan Kembali Normal pada Semester II/2023

berita pilihan

Minggu, 05 Februari 2023 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

DJBC Bisa Minta Dokumen SPT Pajak ke Penerima Fasilitas TPB dan KITE

Minggu, 05 Februari 2023 | 15:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

NPWP Bisa Aktif Otomatis Jika Wajib Pajak Non-Efektif Lapor SPT

Minggu, 05 Februari 2023 | 14:00 WIB
PP 55/2022

Transaksi dengan Pemotong Pajak, WP PPh Final UMKM Perlu Ajukan Suket

Minggu, 05 Februari 2023 | 13:00 WIB
KANWIL DJP BANTEN

Bikin Rugi Negara Rp1,7 M, Tersangka Pajak Diserahkan ke Kejaksaan

Minggu, 05 Februari 2023 | 12:00 WIB
PP 55/2022

Bantuan BPJS kepada Wajib Pajak Tertentu yang Bebas Pajak Penghasilan

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:30 WIB
INDIA

Ada Rezim Pajak Baru, Saham Perusahaan Asuransi Anjlok Sampai 10%

Minggu, 05 Februari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Penyebab Faktur Pajak Dianggap Tidak Dibuat

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:30 WIB
PP 50/2022

Penyebab Pemeriksaan Bukper Ditindaklanjuti dengan Penyidikan

Minggu, 05 Februari 2023 | 10:00 WIB
SPANYOL

Bank di Negara Ini Ramai-Ramai Tolak Kebijakan Windfall Tax

Minggu, 05 Februari 2023 | 09:30 WIB
KOTA SURAKARTA

Tagihan PBB di Solo Naik Drastis, Begini Penjelasan Wali Kota Gibran