Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Jabatan Kepala Bapenda Siap Dicopot Jika Gagal Penuhi Target PAD

0
0

Ilustrasi. 

PEKANBARU, DDTCNews – Wali Kota Pekanbaru memegang komitmen Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang mengaku siap melepaskan jabatan jika tidak bisa memenuhi target pendapatan asli daerah (PAD) sepanjang 2019.

Pernyataan Wali Kota Pekanbaru Firdaus ini disampaikannya setelah mendengar penegasan dari Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin yang siap dicopot dari jabatannya jika target PAD pada 11 sektor pajak senilai Rp804 miliar tidak dapat dipenuhi.

“Bila tidak capai target mereka bersedia jabatannya dicopot. Kita akan laksanakan itu,” tegasnya di Pekanbaru, Senin (11/2/2019).

Baca Juga: Kejar Kenaikan Target PBB-P2, Ini Langkah yang Diambil

Berdasarkan catatan Bapenda Kota Pekanbaru, realisasi PAD pada 2018 tercatat hanya sebesar Rp501,41 miliar atau tumbuh 2,96% dibanding realisasi 2017 yang mencapai Rp487 miliar. Pertumbuhan itu tercatat lebih rendah dari periode sebelumnya.

Realisasi PAD pada 2017 yang tercatat senilai Rp487 miliar ternyata sekaligus menorehkan pertumbuhan cukup signifikan hingga 25,19% dibandingkan dengan realisasi PAD pada 2016. Pada 2016, realisasi PAD tercatat senilai Rp389,23 miliar.

Untuk mengejar target PAD 2019, Firdaus menyarankan Bapenda agar memperkuat sinergi dengan lurah dan camat. Hal ini akan membuat pemenuhan target PAD lebih cepat. Menurutnya, jika seluruh masyarakat taat dan patuh bayar pajak, realisasi PAD senilai Rp1 triliun juga bisa dicapai.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

Terkait upaya mengejar target PAD 2019, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengungkapkan sudah ada 251.000 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi bangunan (PBB) yang diserahkan. Jumat SPPT ini berpotensi menambah penerimaan Rp158 miliar.

“SPPT PBB dibagikan ke sejumlah warga di 12 kecamatan dan 83 kelurahan di sekitar wilayah Kota Pekanbaru,” ungkap Zulhelmi, seperti dilansir Hallo Riau.

Zulhelmi menegaskan jika camat dan lurah tidak sanggup bersinergi lebih baik untuk mempercepat penerimaan PBB dengan menyampaikan SPPT PBB ke setiap warga, Wali Kota Pekanbaru juga tidak segan untuk segera mencopot jabatan tersebut. (kaw)

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan

“Bila tidak capai target mereka bersedia jabatannya dicopot. Kita akan laksanakan itu,” tegasnya di Pekanbaru, Senin (11/2/2019).

Baca Juga: Kejar Kenaikan Target PBB-P2, Ini Langkah yang Diambil

Berdasarkan catatan Bapenda Kota Pekanbaru, realisasi PAD pada 2018 tercatat hanya sebesar Rp501,41 miliar atau tumbuh 2,96% dibanding realisasi 2017 yang mencapai Rp487 miliar. Pertumbuhan itu tercatat lebih rendah dari periode sebelumnya.

Realisasi PAD pada 2017 yang tercatat senilai Rp487 miliar ternyata sekaligus menorehkan pertumbuhan cukup signifikan hingga 25,19% dibandingkan dengan realisasi PAD pada 2016. Pada 2016, realisasi PAD tercatat senilai Rp389,23 miliar.

Untuk mengejar target PAD 2019, Firdaus menyarankan Bapenda agar memperkuat sinergi dengan lurah dan camat. Hal ini akan membuat pemenuhan target PAD lebih cepat. Menurutnya, jika seluruh masyarakat taat dan patuh bayar pajak, realisasi PAD senilai Rp1 triliun juga bisa dicapai.

Baca Juga: Dorong Kepatuhan Pajak Daerah, Tax Goes to School Jadi Strategi

Terkait upaya mengejar target PAD 2019, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengungkapkan sudah ada 251.000 surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT) pajak bumi bangunan (PBB) yang diserahkan. Jumat SPPT ini berpotensi menambah penerimaan Rp158 miliar.

“SPPT PBB dibagikan ke sejumlah warga di 12 kecamatan dan 83 kelurahan di sekitar wilayah Kota Pekanbaru,” ungkap Zulhelmi, seperti dilansir Hallo Riau.

Zulhelmi menegaskan jika camat dan lurah tidak sanggup bersinergi lebih baik untuk mempercepat penerimaan PBB dengan menyampaikan SPPT PBB ke setiap warga, Wali Kota Pekanbaru juga tidak segan untuk segera mencopot jabatan tersebut. (kaw)

Baca Juga: Tarif PBB-P2 & NJOP Berubah, Sosialisasi Digencarkan
Topik : Kota Pekanbaru, Riau, Bapenda, pajak daerah, PAD
artikel terkait
Kamis, 11 Oktober 2018 | 14:20 WIB
KOTA SOLO
Senin, 22 Oktober 2018 | 12:01 WIB
PROVINSI BANGKA BELITUNG
Senin, 30 Juli 2018 | 16:22 WIB
KABUPATEN CILACAP
Senin, 25 September 2017 | 11:15 WIB
KABUPATEN BERAU
berita pilihan
Kamis, 30 November 2017 | 09:55 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 11 Desember 2017 | 15:30 WIB
KOTA BANDAR LAMPUNG
Jum'at, 11 November 2016 | 20:22 WIB
PROVINSI RIAU
Sabtu, 12 November 2016 | 12:40 WIB
KOTA TANGERANG SELATAN
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:55 WIB
KABUPATEN KOTABARU
Minggu, 13 November 2016 | 11:33 WIB
KABUPATEN PAMEKASAN
Senin, 14 November 2016 | 09:57 WIB
KOTA MEDAN
Senin, 14 November 2016 | 10:27 WIB
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Senin, 14 November 2016 | 10:59 WIB
PROVINSI DI YOGYAKARTA
Selasa, 15 November 2016 | 14:31 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI