Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

A+
A-
0
A+
A-
0
Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Apel Kasatwil 2021, Jumat (3/12/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri memberikan pengawalan terhadap realisasi investasi yang masuk ke berbagai daerah.

Jokowi mengatakan investasi perlu terus ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi tak bergantung hanya pada APBN. Untuk itu, ia meminta Polri membantu pemerintah daerah menghilangkan semua hambatan dalam menarik investor.

"Kalau ada yang mengganggu di daerah, urusan investasi, kawal, dan dampingi agar setiap investasi itu betul-betul bisa direalisasikan karena kunci dan penggerak ekonomi kita ada di situ," katanya dalam Apel Kasatwil 2021, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Berlaku Tahun Ini, Tarif Pajak Pendidikan Tinggi Dinaikkan Jadi 2,5%

Jokowi menuturkan investasi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun ini, pemerintah menargetkan investasi akan mencapai Rp900 triliun, dan kembali naik menjadi Rp1.200 triliun pada tahun depan.

Dia meminta semua jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah untuk mengawal investasi sehingga pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan merata. Menurutnya, pengawalan Polri diperlukan untuk setiap investasi, baik yang masih berupa komitmen maupun yang sedang direalisasikan.

Presiden mengaku telah meminta Kapolri Listyo Sigit mengawasi peran kapolda dalam mengawal investasi di daerah. Apabila kapolda tidak menjalankan tugas dengan baik maka akan ada sanksi berupa pencopotan jabatan.

Baca Juga: Percepat Pemulihan, Subsidi Gaji Disiapkan untuk Pekerja Pariwisata

"Kalau memang sulit, enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras. Tapi enggak bisa, dia (akan) diganti," ujarnya.

Jokowi menambahkan kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata berkisar 15%-18%, sedangkan sisanya berasal dari sektor swasta. Untuk itu, setiap potensi ekonomi dari swasta harus dioptimalkan, termasuk investasi.

Pada 2020, lanjutnya, investasi yang masuk ke Indonesia makin merata antarwilayah. Porsi investasi yang masuk ke Pulau Jawa sebanyak 48,3%, sedangkan 51,7% lainnya ke luar Pulau Jawa.

Baca Juga: Bikin Faktur Pajak Fiktif dan Palsukan Data SPT, 4 Orang Ditangkap

"Artinya ini bagus, pergeseran ini bagus. Dulu, lebih dari 68% itu ada di Jawa," tuturnya.

Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2021 pada kisaran 4,5%-5,5%. Untuk 2022, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. (rig)

Baca Juga: Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan
Topik : polri, investasi, pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, presiden jokowi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 13:00 WIB
AUSTRALIA

Perluas Advanced Pricing Agreement, Otoritas Ajak Wajib Pajak Diskusi

Selasa, 18 Januari 2022 | 11:30 WIB
INSENTIF PAJAK

Ratusan Pedagang Manfaatkan Insentif PPN Sewa Kios, Ini Perinciannya

Selasa, 18 Januari 2022 | 10:30 WIB
PELAPORAN PAJAK

Soal Target Kepatuhan Formal Pelaporan SPT Tahunan, Ini Kata DJP

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak