Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

A+
A-
0
A+
A-
0
Investasi Masuk ke Daerah, Jokowi Minta Polri Beri Pengawalan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Apel Kasatwil 2021, Jumat (3/12/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Polri memberikan pengawalan terhadap realisasi investasi yang masuk ke berbagai daerah.

Jokowi mengatakan investasi perlu terus ditingkatkan sehingga pertumbuhan ekonomi tak bergantung hanya pada APBN. Untuk itu, ia meminta Polri membantu pemerintah daerah menghilangkan semua hambatan dalam menarik investor.

"Kalau ada yang mengganggu di daerah, urusan investasi, kawal, dan dampingi agar setiap investasi itu betul-betul bisa direalisasikan karena kunci dan penggerak ekonomi kita ada di situ," katanya dalam Apel Kasatwil 2021, Jumat (3/12/2021).

Baca Juga: Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Jokowi menuturkan investasi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Tahun ini, pemerintah menargetkan investasi akan mencapai Rp900 triliun, dan kembali naik menjadi Rp1.200 triliun pada tahun depan.

Dia meminta semua jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah untuk mengawal investasi sehingga pertumbuhan ekonomi lebih kuat dan merata. Menurutnya, pengawalan Polri diperlukan untuk setiap investasi, baik yang masih berupa komitmen maupun yang sedang direalisasikan.

Presiden mengaku telah meminta Kapolri Listyo Sigit mengawasi peran kapolda dalam mengawal investasi di daerah. Apabila kapolda tidak menjalankan tugas dengan baik maka akan ada sanksi berupa pencopotan jabatan.

Baca Juga: Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

"Kalau memang sulit, enggak bisa mengawal, enggak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita, ya maaf. Saya memang enggak bisa ngomong keras. Tapi enggak bisa, dia (akan) diganti," ujarnya.

Jokowi menambahkan kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi rata-rata berkisar 15%-18%, sedangkan sisanya berasal dari sektor swasta. Untuk itu, setiap potensi ekonomi dari swasta harus dioptimalkan, termasuk investasi.

Pada 2020, lanjutnya, investasi yang masuk ke Indonesia makin merata antarwilayah. Porsi investasi yang masuk ke Pulau Jawa sebanyak 48,3%, sedangkan 51,7% lainnya ke luar Pulau Jawa.

Baca Juga: Tax Ratio 2023 Diproyeksi Turun Jadi 9,61%, Ini Penjelasan Sri Mulyani

"Artinya ini bagus, pergeseran ini bagus. Dulu, lebih dari 68% itu ada di Jawa," tuturnya.

Jokowi menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal IV/2021 pada kisaran 4,5%-5,5%. Untuk 2022, pemerintah mematok target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. (rig)

Baca Juga: Kebutuhan Besar, Sri Mulyani: Belanja Subsidi Energi Bisa Lampaui Pagu
Topik : polri, investasi, pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, ekonomi, presiden jokowi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 14 Agustus 2022 | 08:30 WIB
PELAYANAN KEPABEANAN

Terapkan CEISA 4.0 Secara Penuh di 77 Kantor, Begini Evaluasi DJBC

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor