Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Senin, 24 Januari 2022 | 19:00 WIB
KAMUS CUKAI
Senin, 24 Januari 2022 | 16:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 21 Januari 2022 | 19:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 26 Januari 2022 | 08:11 WIB
KURS PAJAK 26 JANUARI - 1 FEBRUARI 2022
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Komunitas
Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022
Selasa, 25 Januari 2022 | 16:40 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Senin, 24 Januari 2022 | 15:31 WIB
HASIL SURVEI PERSIDANGAN ONLINE
Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022
Reportase
Perpajakan.id

Ini Contoh Kasus Pembiayaan Amortisasi Harta Tak Berwujud

A+
A-
2
A+
A-
2
Ini Contoh Kasus Pembiayaan Amortisasi Harta Tak Berwujud

SELAIN penyusutan harta berwujud, Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) juga mengatur pengurangan penghasilan bruto atas biaya pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Mekanismenya dinamakan amortisasi.

Pengeluaran untuk perolehan harta tak berwujud dapat diamortisasi menggunakan metode garis lurus (straight-line method) dan metode saldo menurun (declining balance method), sesuai pasal 11A ayat (1) UU PPh.

Amortisasi untuk perolehan hak dan pengeluaran lain di bidang penambangan minyak dan gas bumi menggunakan metode satuan produksi (pasal 11A ayat (4) UU PPh). Sementara, amortisasi untuk hak penambangan lain, hak pengusahaan hutan, dan hak pengusahaan sumber alam serta alam lainnya menggunakan metode satuan produksi dengan limitasi maksimal 20% setahun (pasal 11A ayat (5) UU PPh).

Baca Juga: Ingat, Wajib Lapor Berkala di DJP Online Agar Dividen Bebas Pajak

Sama seperti penyusutan pada harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri (pasal 11A ayat (1a) UU PPh).

Penghitungan amortisasi harta tak berwujud yang menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun harus mengacu pada masa manfaat dan tarif amortisasi yang diatur dalam Pasal 11A ayat (2) UU PPh sebagai berikut:


Baca Juga: Sektor Penerima Insentif Pajak 2022 Masih Digodok, Ini Kisi-Kisinya

Penentuan masa manfaat harta tak berwujud untuk menghitung tarif amortisasi dilakukan berdasarkan masa manfaat yang sebenarnya. Untuk harta tidak berwujud yang masa manfaatnya tidak tercantum pada kelompok masa manfaat yang ada, wajib pajak menggunakan masa manfaat yang terdekat.

Misalnya, harta tak berwujud dengan masa manfaat yang sebenarnya enam tahun dapat menggunakan kelompok masa manfaat empat tahun atau delapan tahun. Dalam hal masa manfaat yang sebenarnya lima tahun maka harta tak berwujud tersebut diamortisasi dengan menggunakan kelompok masa manfaat empat tahun.

Contoh Kasus

Baca Juga: Buntut Konsensus Pajak Global, Swiss Bakal Pangkas Tarif PPh OP

PT Forestry Makmur Abadi bergerak dalam bidang usaha pengelolaan hutan produksi. PT Forestry Makmur Abadi pada 2018 mengeluarkan biaya untuk memperoleh hak pengusahaan hutan yang mempunyai potensi 10 juta ton kayu sebesar Rp500 juta.

Pada 2019, jumlah produksi kayu PT Forestry Makmur Abadi adalah 3 juta ton kayu. Berapakah amortisasi atas hak pengusahaan hutan yang dapat dibebankan PT Forestry Makmur Abadi?

Jawaban:

Baca Juga: Ingin Tahu PPS, WP Bisa Manfaatkan Loket Khusus di Kantor Pajak

Sesuai pasal 11A ayat (5) UU PPh, pengeluaran untuk hak pengusahaan hutan diamortisasi melalui metode satuan produksi dengan limitasi maksimal 20% setahun.

Untuk tahun 2019, besarnya persentase satuan produksinya adalah sebagai berikut:
Persentase satuan produksi = 3.000.000 ÷ 10.000.000 = 30 %

Karena persentase satuan produksi yang sebenarnya melebihi 20% maka persentase satuan produksi yang digunakan untuk menghitung amortisasi adalah 20% (batas maksimalnya).
Amortisasi hak pengusahaan hutan = 20% × 500.000.000 = 100.000.000

Baca Juga: Tarif PPh Bunga SBN Dipangkas, Investasi ORI021 Bakal Lebih Cuan

Dengan demikian, biaya amortisasi hak pengusahaan hutan PT Forestry Makmur Abadi untuk tahun pajak 2019 adalah sebesar Rp100.000.000.*

Topik : kelas pajak, rekonsiliasi fiskal, biaya pajak, PPh, harta tak berwujud, amortisasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 20 Januari 2022 | 10:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Masih Banyak Disembunyikan, PPS Dorong WP Ungkapkan Hartanya di LN

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin (Benar) Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

berita pilihan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:30 WIB
KOTA PALEMBANG

Kejar Tunggakan Rp433 Miliar, Program Pemutihan Pajak Diadakan

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:07 WIB
EDUKASI PAJAK

Pahami Ketentuan Pajak dengan Mudah, Pakai Perpajakan.id Versi 2

Rabu, 26 Januari 2022 | 12:00 WIB
KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Kebut Hilirisasi Industri, Jokowi: Agar Kita Dapat Royalti & Pajaknya

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:30 WIB
SE-52/PJ/2021

Interpretasikan P3B, Pegawai DJP Harus Konsisten Gunakan Definisi

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:06 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Ini 4 Isu Pajak yang Perlu Dicermati dan Diantisipasi pada 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 11:00 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Buka Kantor di Surabaya, DDTC Gelar Free Webinar Kepatuhan Pajak 2022

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:30 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

Reformasi Pajak Ditopang Teknologi, Anda Sudah Siap?

Rabu, 26 Januari 2022 | 10:00 WIB
Perdirjen Per-20/BC/2021

Simak Cara Pemberitahuan Pabean Impor dengan Voluntary Declaration

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:30 WIB
INVESTASI ASING

Bertemu PM Singapura, Jokowi Kantongi Komitmen Investasi Rp132 Triliun

Rabu, 26 Januari 2022 | 09:15 WIB
DATA PPS HARI INI

Data 25 Januari 2022: 7.417 WP Ikut PPS, Nilai Investasi Naik Tajam