Review
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Selasa, 26 Mei 2020 | 10:01 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 25 Mei 2020 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Contoh Penghitungan Biaya Penyusutan Secara Fiskal

A+
A-
7
A+
A-
7
Contoh Penghitungan Biaya Penyusutan Secara Fiskal

DALAM Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), biaya pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dikurangkan dari penghasilan bruto melalui mekanisme penyusutan.

Mekanisme penyusutan harta berwujud telah diatur dalam pasal 11 UU PPh. Metode penyusutan harta berwujud yang diperbolehkan dalam UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu metode garis lurus (straight-line method) sesuai pasal 11 ayat (1) dan metode saldo menurun (declining balance method) seuai pasal 11 ayat (2).

Harta berwujud berupa bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus, sedangkan harta berwujud selain bangunan dapat disusutkan melalui metode garis lurus atau saldo menurun.

Baca Juga: Apa Itu Pekerjaan Bebas?

Penghitungan penyusutan harta berwujud harus mengacu pada masa manfaat dan tarif penyusutan yang diatur dalam pasal 11 ayat (6) UU PPh sebagai berikut:

Adapun pengelompokkan harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaatnya diatur dalam pasal 11 ayat (11) UU PPh yang didelegasikan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan. Jenis-jenis harta berwujud bukan bangunan pada Kelompok 1 s.d. Kelompok 4 diatur dalam Lampiran I – Lampiran IV PMK ini.

Baca Juga: Sengketa Pajak atas Penetapan Kantor Perwakilan Dagang Sebagai BUT

Selanjutnya, pasal 11 ayat (3) UU PPh mengatur bahwa penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran (perolehan harta berwujud), kecuali untuk harta berwujud yang masih dalam proses pengerjaan, di mana penyusutannya baru dimulai pada saat selesainya pengerjaan harta berwujud tersebut.

Namun demikian, melalui pasal 11 ayat (4) UU PPh, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk melakukan penyusutan pada saat harta berwujud digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada saat bulan di mana harta tersebut mulai menghasilkan – yaitu bulan mulai berproduksi – sepanjang melalui persetujuan Dirjen Pajak.

Pada praktiknya, perusahaan mempunyai justifikasi tersendiri dalam menentukan masa manfaat atas harta berwujud yang diperolehnya. Masa manfaat yang ditentukan dapat berbeda dengan masa manfaat yang diatur dalam pasal 11 ayat (6) UU PPh.

Baca Juga: Hal-hal yang Perlu Diketahui Soal PPh Final UMKM 0,5%

Oleh karena itu, perhitungan penyusutan harta berwujud tersebut perlu dilakukan rekonsiliasi secara fiskal terlebih dahulu untuk mendapatkan penyusutan harta berwujud yang sesuai dengan pasal 11 UU PPh. Perhatikan contoh kasus berikut ini.

Contoh Kasus

PT Jaya Selalu Armada bergerak dalam bidang usaha pengiriman barang. Dalam laporan keuangan 2019, diketahui nilai perolehan, masa manfaat, nilai buku dan penyusutan harta berwujud yang dimiliki adalah sebagai berikut (penyusutan dilakukan dengan metode garis lurus):

Baca Juga: Mekanisme Pemanfaatan PPh Final DTP untuk UMKM Baru

Pertanyaannya, berapa biaya penyusutan yang dapat dibebankan oleh PT Jaya Selalu Armada dalam tahun pajak 2019? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, perlu dilihat kembali Lampiran I – Lampiran IV PMK 96/2009 agar mengetahui masa manfaat dari harta berwujud PT Jaya Selalu Armada. Dengan demikian, didapatkan keterangan sebagai berikut:

  1. Meja kantor merupakan harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok I sesuai Lampiran I PMK 96/2009, sehingga mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%;
  2. Laptop merupakan harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok I sesuai Lampiran I PMK 96/2009, sehingga mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%;
  3. Mobil pikap merupakan harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok II sesuai Lampiran I PMK 96/2009, sehingga mempunyai masa manfaat selama 8 tahun dengan tarif penyusutan 12,5%;
  4. AC kantor merupakan harta berwujud bukan bangunan yang termasuk dalam kelompok II sesuai Lampiran I PMK 96/2009, sehingga mempunyai masa manfaat selama 4 tahun dengan tarif penyusutan 12,5%; dan
  5. Gedung kantor merupakan harta berwujud bangunan permanen, sehingga mempunyai masa manfaat 20 tahun dengan tarif penyusutan 5%.

Selanjutnya, penghitungan penyusutan harta berwujud PT Jaya Selalu Armada dalam tahun pajak 2019 secara fiskal adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Pemerintah Janjikan Diskon 30% PPh Badan Bagi Perusahaan Kecil

Meja kantor:
Penyusutan tahun pajak 2019 = 3/12 x 25% x Rp60.000.000
= Rp3.750.000 (karena masa manfaatnya habis di tahun pajak 2019)

Laptop:
Penyusutan tahun pajak 2019 = 25% x Rp120.000.000
= Rp30.000.000

Mobil pikap:
Penyusutan tahun pajak 2019 = 12,5% x Rp320.000.000
= Rp40.000.000

Baca Juga: Apakah Tenaga Kerja Asing Bisa Dapat Insentif PPh 21 DTP?

AC kantor:
Penyusutan tahun pajak 2019 = 12,5% x Rp30.000.000
= Rp3.750.000

Gedung kantor:
Penyusutan tahun pajak 2019 = 5% x Rp1.000.000.000
= Rp50.000.000

Dengan demikian, rekonsiliasi fiskal atas biaya penyusutan harta berwujud PT Jaya Selalu Armada adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Kebijakan Pajak yang Partisipatif untuk Wujudkan Kepatuhan Kooperatif

Dengan demikian, biaya penyusutan harta berwujud PT Jaya Selalu Armada secara fiskal untuk tahun pajak 2019 adalah senilai Rp127.500.000.*

Baca Juga: Ini Tanggapan Asosiasi Furnitur Terkait Insentif Pajak Covid-19
Topik : kelas pajak, rekonsiliasi fiskal, biaya pajak, PPh, biaya penyusutan, metode garis lurus, metode sal
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 20 Mei 2020 | 14:11 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 20 Mei 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Selasa, 19 Mei 2020 | 16:04 WIB
KONSULTASI
Selasa, 19 Mei 2020 | 12:04 WIB
SE-29/PJ/2020
berita pilihan
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:41 WIB
KABUPATEN BANTUL
Rabu, 27 Mei 2020 | 18:00 WIB
AZERBAIJAN
Rabu, 27 Mei 2020 | 17:09 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:51 WIB
JAWA BARAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:48 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:43 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:37 WIB
TIPS E-BILLING
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:19 WIB
AMERIKA SERIKAT
Rabu, 27 Mei 2020 | 16:06 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI