Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Ini Catatan dari Sri Mulyani Soal Fasilitas Kawasan Berikat & KITE

0
0

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai konferensi pers, Senin (18/2/2019). (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Fasilitas dalam kawasan berikat (KB) dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) menuai hasil memuaskan untuk tahun fiskal 2017. Namun, masih ada catatan yang harus diperhatikan oleh otoritas kepabeanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan dua fasilitas Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) tersebut memang membuahkan hasil. Penerimaan negara yang meningkat dan efek ekonomi yang diciptakan merupakan capaian positif yang patut dibanggakan.

Namun, menurut dia, pencapaian tersebut bukan berarti tidak meninggalkan catatan apapun. Ada dua isu yang menjadi perhatian mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Pertama, sebaran KB dan KITE. Kedua, sinergi antara DJBC dengan Ditjen Pajak (DJP) yang masih perlu ditingkatkan.

Baca Juga: Ingin Manfaatkan Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri? Harus Patuh Pajak

“Sebagian besar KB dan KITE masih berlokasi di Jawa dan Sumatra. Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] untuk pemerataan ekonomi,” katanya dalam konferensi pers, Senin (18/2/2019).

Jika dibedah, dampak ekonomi KB dan KITE pada tahun fiskal 2017 memang didominasi di Jawa dan sebagian pesisir Sumatra. Hal serupa juga terjadi dari aspek kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Dominasi berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Selain itu, lanjutnya, ada aspirasi pengusaha terkait pengurangan beban perpajakan meskipun sudah berada di kawasan khusus. Munculnya aspirasi ini, menurut Sri Mulyani, menjadi cerminan masih perlu ditingkatkannya sinergi antara DJBC dan DJP di masa mendatang.

Baca Juga: Bea Cukai Luncurkan Kawasan Berikat Mandiri, Apa Itu?

Restitusi PPN, disebutnya, menjadi salah satu isu yang masih muncul di kalangan pelaku usaha. Mereka ingin adanya relaksasi. Oleh karena itu, program bersama antara otoritas pajak dan kepabeanan menjadi kunci pelayanan perpajakan yang prima di KB maupun KITE.

“Saya minta program bersama antara [Ditjen] Pajak dan [Ditjen] Bea Cukai ke depannya. Ini karena ada masalah restitusi PPN, apa itu pajak keluaran atau masukan. Ini harus dilakukan bersama,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Suku Bunga Antisipasi Perlemahan Ekonomi

Namun, menurut dia, pencapaian tersebut bukan berarti tidak meninggalkan catatan apapun. Ada dua isu yang menjadi perhatian mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Pertama, sebaran KB dan KITE. Kedua, sinergi antara DJBC dengan Ditjen Pajak (DJP) yang masih perlu ditingkatkan.

Baca Juga: Ingin Manfaatkan Fasilitas Kawasan Berikat Mandiri? Harus Patuh Pajak

“Sebagian besar KB dan KITE masih berlokasi di Jawa dan Sumatra. Ini menjadi PR [pekerjaan rumah] untuk pemerataan ekonomi,” katanya dalam konferensi pers, Senin (18/2/2019).

Jika dibedah, dampak ekonomi KB dan KITE pada tahun fiskal 2017 memang didominasi di Jawa dan sebagian pesisir Sumatra. Hal serupa juga terjadi dari aspek kontribusi terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Dominasi berada di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten.

Selain itu, lanjutnya, ada aspirasi pengusaha terkait pengurangan beban perpajakan meskipun sudah berada di kawasan khusus. Munculnya aspirasi ini, menurut Sri Mulyani, menjadi cerminan masih perlu ditingkatkannya sinergi antara DJBC dan DJP di masa mendatang.

Baca Juga: Bea Cukai Luncurkan Kawasan Berikat Mandiri, Apa Itu?

Restitusi PPN, disebutnya, menjadi salah satu isu yang masih muncul di kalangan pelaku usaha. Mereka ingin adanya relaksasi. Oleh karena itu, program bersama antara otoritas pajak dan kepabeanan menjadi kunci pelayanan perpajakan yang prima di KB maupun KITE.

“Saya minta program bersama antara [Ditjen] Pajak dan [Ditjen] Bea Cukai ke depannya. Ini karena ada masalah restitusi PPN, apa itu pajak keluaran atau masukan. Ini harus dilakukan bersama,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Menkeu: Penurunan Suku Bunga Antisipasi Perlemahan Ekonomi
Topik : KITE, kawasan berikat, bea cukai, DJBC, ekspor, Sri Mulyani
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 04 September 2019 | 18:14 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK