Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Ingatkan WP Soal Repatriasi Harta, DJP Pertimbangkan Kirim Email Blast

A+
A-
1
A+
A-
1
Ingatkan WP Soal Repatriasi Harta, DJP Pertimbangkan Kirim Email Blast

Gedung Ditjen Pajak. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mempertimbangkan untuk mengirim email blast berisi pengingat kepada peserta program pengungkapan sukarela (PPS) untuk melaksanakan komitmennya saat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah mengatur kewajiban peserta PPS melakukan komitmennya dalam SPPH sehingga terhindar dari sanksi.

Misal, peserta PPS yang berkomitmen merepatriasi harta bersih dari luar negeri diharapkan dapat merealisasikannya sebelum jatuh tempo. "Jika diperlukan, DJP akan mengirimkan email blast ataupun imbauan dengan media lainnya," katanya, Rabu (6/7/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selama ini, DJP telah beberapa kali memanfaatkan email blast untuk mengabarkan atau mengingatkan masyarakat mengenai berbagai kebijakan perpajakan yang berlaku. Misal, saat periode pelaporan SPT Tahunan atau PPS.

UU HPP mengatur repatriasi harta bersih harus direalisasikan paling lambat 30 September 2022 atau 3 bulan sejak PPS berakhir. Setelah itu, wajib pajak tidak boleh mengalihkan hartanya ke luar negeri selama 5 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan.

Jika komitmen repatriasi tak dipenuhi hingga batas waktu, ada ancaman sanksi yang bakal dijatuhkan kepada wajib pajak berupa tambahan PPh final. Ketentuan pemberian sanksi berupa tambahan PPh final diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 196/2021.

Baca Juga: Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Berdasarkan PMK 196/2021, tambahan PPh final bakal lebih kecil jika wajib pajak memberitahukan kegagalan repatriasi dan membayar sanksi sukarela. Sanksi akan lebih besar jika kegagalan repatriasi ditemukan DJP hingga diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Untuk peserta PPS skema I yang gagal melakukan repatriasi harta akan dikenakan tambahan PPh final sebesar 4% apabila dibayar sukarela atau 5,5% jika melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Sementara itu, peserta PPS skema II yang gagal melakukan repatriasi harta akan dikenakan tambahan PPh final sebesar 5% apabila dibayar sukarela atau 6,5% jika melalui penerbitan SKPKB.

Baca Juga: Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

"Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat untuk melaksanakan komitmen sesuai dengan pelaporan pada program pengungkapan sukarela," ujar Neilmaldrin.

Selain repatriasi, wajib pajak peserta PPS juga dapat menginvestasikan harta bersihnya di Indonesia. Dalam hal ini, wajib pajak diberikan waktu sampai dengan 30 September 2023 untuk merealisasikan komitmen investasinya.

Investasi dapat dilakukan pada Surat Berharga Negara (SBN) dan kegiatan usaha sektor pengolahan SDA atau sektor energi terbarukan. Apabila memilih SBN, investasi harus dilakukan pada seri khusus yang diterbitkan pemerintah dalam rangka PPS.

Baca Juga: Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Wajib pajak juga dapat memilih salah satu dari 332 kegiatan sektor usaha sektor pengolahan SDA dan energi terbarukan sebagai tujuan investasi harta yang diungkapkan dalam PPS sebagaimana tertuang dalam KMK No. 52/KMK.010/2022. (rig)

Topik : DJP, repatriasi, harta, program pengungkapan sukarela, PPS, pajak, PPh final tambahan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 15 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA KISARAN

Datangi Alamat Wajib Pajak, Juru Sita Sampaikan Surat Paksa

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:49 WIB
AGENDA PAJAK

Gratis! Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia Gelar Webinar, Mau?

Senin, 15 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PELAYANAN BEA DAN CUKAI

Aduan Terus Bertambah, DJBC Ingatkan Soal Modus Toko Online Palsu

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya