Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

A+
A-
1
A+
A-
1
Ingatkan Kembali Peran Krusial UU HPP, Begini Pesan Dirjen Pajak

Dirjen Pajak Suryo Utomo dalam webinar yang digelar FIA UI, Sabtu (4/12/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Reformasi kebijakan pajak sebenarnya sudah berjalan sejak 1983 hingga hari ini. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi sistem perpajakan Indonesia.

Untuk saat ini, UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi episode paling anyar dari proses reformasi perpajakan yang berlangsung. Beleid ini sekaligus menjadi batu pijakan yang penting bagi kelanjutan reformasi ke depan.

"Implementasi berbagai ketentuan dalam UU HPP diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo, dikutip Sabtu (4/12/2021).

Baca Juga: DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Menurut Suryo, UU HPP disusun untuk memperbaiki aturan perpajakan eksisting, memperluas basis pajak, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lewat aturan turunan yang sedang digodok, pemerintah juga berharap terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan melalui kebijakan pajak yang lebih adil.

Dalam webinar yang bertajuk UU HPP Series 2021: Kupas Tuntas Aspek Pajak Pertambahan Nilai tersebut, Suryo menyampaikan bahwa implementasi dalam UU HPP ini akan dilaksanakan secara bertahap.

"[Kami] mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19," tambahnya dalam webinar yang digelar oleh program studi Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia.

Baca Juga: PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Seperti diketahui, penerimaan perpajakan mengalami kontraksi dalam 2 tahun terakhir. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap penerimaan negara. Sebagai gambaran, penerimaan pajak pada 2020 anjlok 19% dibanding tahun sebelumnya.

Di sisi lain, belanja negara terus membengkak untuk menangani dampak dari pandemi. Pengeluaran banyak dilakukan untuk menangani kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mendorong masyarakat untuk dapat bertahan dengan baik.

Di tengah tantangan inilah, ujar Suryo, UU HPP menjadi tools yang tepat untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menurut Suryo, UU HPP menjadi landasan hukum dan payung kebijakan yang kuat.

Baca Juga: Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Selain reformasi kebijakan, Suryo mengingatkan bahwa reformasi administrasi juga terus dilakukan. Reformasi organisasi pada sumber daya manusia, teknologi informasi, basis data proses bisnis serta kerjasama kelembagaan juga tak luput dari prioritas pemerintah.

Suryo juga menyinggung terkait aturan super tax deduction yang dapat menarik lebih banyak tenaga kerja serta meningkatkan pengembangan sumber daya manusia. Suryo berharap dengan adanya insentif pajak yang diberikan tersebut dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. (sap)

Baca Juga: Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?
Topik : UU HPP, RUU KUP, PPh, PPN, PPnBM, pajak karbon, program pengungkapan sukarela, PPS, Dirjen Pajak, UI

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:22 WIB
DDTC TAX WEEKS 2022

PPS Jadi Sarana bagi WP Masuki Era Transparansi Pajak

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:21 WIB
DATA PPS HARI INI

Data PPS 17 Januari 2022: Hampir 5.000 Wajib Pajak Sudah Ungkap Harta

Selasa, 18 Januari 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Sudah Kirim Email Soal PPS kepada 3,42 Juta Wajib Pajak

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Luncurkan Buku Panduan Lengkap Cara Ikut PPS, Unduh di Sini

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:14 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

PPS Diproyeksi Mampu Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Lapor SPT

Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Memperpanjang Waktu Penyampaian Tanggapan atas SPHP Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:39 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! Kalau Sudah Rajin Bayar Pajak, Tak Perlu Ikut PPS

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi, Seperti Apa Risiko Sanksinya?

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:13 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Sri Mulyani Anggarkan Ibu Kota Baru di PEN 2022, DPR Beri Catatan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak