KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Kini Punya Instrumen Khusus dan Umum Antipenghindaran Pajak

Redaksi DDTCNews | Rabu, 11 Januari 2023 | 17:45 WIB
Indonesia Kini Punya Instrumen Khusus dan Umum Antipenghindaran Pajak

Tampilan cover edisi perdana majalah Inside Tax pada September 2007.

JAKARTA, DDTCNews – Melalui Bab VII Pasal 32-47 PP 55/2022, pemerintah mulai mengatur lebih lanjut ketentuan instrumen pencegahan penghindaran pajak yang telah dimuat dalam Pasal 18 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP.

Dalam PP 55/2022 tersebut, pemerintah mengatur mekanisme yang bisa digunakan untuk mencegah penghindaran pajak. Dalam best practice internasional, beragam mekanisme tersebut sering dikenal sebagai instrumen spesifik atau specific anti-avoidance rule (SAAR).

Selain itu, ada kewenangan penggunaan prinsip pengakuan substansi ekonomi di atas bentuk formalnya (substance over form) jika pencegahan tidak dapat dilakukan dengan instrumen spesifik. Simak ‘Cegah Penghindaran Pajak, DJP Bisa Terapkan Substance Over Form’.

Baca Juga:
Mulai 2025, Tarif PPN Barang Hasil Tani Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Ulasan mengenai beragam instrumen antipenghindaran pajak tersebut sejatinya sudah sering diulas, bahkan dipublikasikan, oleh para profesional DDTC. Salah satunya adalah edisi perdana majalah Inside Tax pada September 2007.

Melalui publikasi tersebut, DDTC telah melihat adanya potensi peningkatan cara-cara penghindaran pajak internasional yang dilakukan perusahaan multinasional. Potensi itu telah diamati seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan transaksi internasional.

Skema penghindaran pajak di banyak negara dibedakan menjadi 2, yakni penghindaran pajak yang diperkenankan (acceptable tax avoidance) dan penghindaran pajak yang tidak diperkenankan (unacceptable tax avoidance).

Baca Juga:
Tahun Depan, PPN atas Pembelian Mobil Bekas Bakal Naik Jadi 1,2 Persen

Pengelompokan skema diperkenankan dan skema tidak diperkenankan sering kali berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Oleh karena itulah, istilah tax avoidance (penghindaran pajak) lebih kompleks dibandingkan dengan tax evasion (penyelundupan pajak).

Istilah tax avoidance biasanya diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan kelemahan (loophole) ketentuan pajak suatu negara. Artinya, skema ini sah (legal) karena tidak melanggar ketentuan yang ada.

Sementara tax evasion diartikan sebagai suatu skema untuk memperkecil pajak terutang dengan cara melanggar ketentuan (illegal), seperti tidak melaporkan seluruh penjualan atau memperbesar biaya dengan cara fiktif.

Baca Juga:
Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

Meskipun skema tax avoidance tidak melanggar ketentuan, negara berkepentingan mengatasi transaksi yang tujuannya semata-mata untuk penghindaran pajak (tidak ada tujuan bisnis) dengan cara memanfaatkan loophole ketentuan.

Dalam konteks perpajakan internasional, seperti diulas dalam Inside Tax edisi perdana, ada beberapa skema yang biasa dilakukan perusahaan multinasional untuk menghindari pajak. Skema itu seperti transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, dan controlled foreign corporation (CFC).

Berbagai skema penghindaran pajak itu biasanya ditangani dengan ketentuan pencegahan penghindaran pajak yang bersifat khusus/spesifik dalam undang-undang domestiknya. Selain itu, banyak negara juga mempunyai instrumen pencegahan yang bersifat umum.

Baca Juga:
Zakat dari Anak Belum Dewasa Dapat Kurangi Penghasilan Bruto Orang Tua

Munculnya instrumen yang bersifat umum tersebut didorong makin kompleksnya skema penghindaran pajak. Alhasil, ketentuan antipenghindaran pajak yang ada sering kali belum mampu menangkal skema tersebut. Praktik unacceptable tax avoidance yang makin kompleks, terutama akibat digitalisasi.

Hingga 2020, terdapat lebih dari 120 negara di dunia yang memiliki ketentuan ini. Maraknya penggunaan instrumen yang bersifat umum ini sejalan dengan proyek base erosion and profit shifting (BEPS) yang digagas OECD dan G-20. ‘Begini Tren Penerapan General Anti-Avoidance Rule secara Global’.

Ulasan dalam Inside Tax edisi perdana masih relevan untuk dibaca saat ini. Terlebih, revisi UU PPh dalam UU HPP serta PP 55/2022 telah memuat beragam instrumen antipenghindaran pajak, baik khusus maupun umum, yang juga sudah diterapkan di banyak negara.

Baca Juga:
WNA Punya KITAS dan NPWP Bisa Pakai PPh Final UMKM 0,5%

Salah satu contoh yang diulas dalam majalah Inside Tax tersebut terkait dengan treaty shopping, yakni skema untuk mendapatkan penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan pada P3B oleh subjek pajak yang tidak berhak.

Sesuai dengan salah satu artikel yang ditulis Darussalam dan Danny Septriadi dalam publikasi itu, penerapan ketentuan antipenghindaran pajak yang bersifat umum –seperti prinsip substance over form – harus dilaksanakan dengan hati-hati.

Dalam buku Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, Darussalam dan Bawono Kristiaji mengatakan instrumen yang bersifat umum sering dikritik sebagai penyebab ketidakpastian karena memberikan diskresi yang begitu besar kepada otoritas pajak dalam menginterpretasikan motif bisnis.

Baca Juga:
Wajib Pajak Badan Bisa Hitung Zakat Jadi Pengurang Penghasilan Bruto

Oleh sebab itu, desain ketentuan mengenai instrumen yang bersifat umum harus disusun dengan jelas agar tetap menjamin adilnya sistem pajak serta penghormatan atas supremasi hukum. Simak pula ‘Memahami Ketentuan Antipenghindaran Pajak: GAAR & SAAR’.

Adanya Bab VII Pasal 32-47 PP 55/2022, turunan dari Pasal 18 UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, menjadi penanda babak baru ketentuan antipenghindaran pajak yang dimiliki Indonesia. Indonesia sudah berjalan sesuai dengan tren global dalam memerangi penghindaran pajak. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 12 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Wanita Cerai dan Punya 2 Tanggungan Anak, Begini Status PTKP-nya

Kamis, 11 April 2024 | 08:00 WIB PENGHITUNGAN PAJAK

Zakat dari Anak Belum Dewasa Dapat Kurangi Penghasilan Bruto Orang Tua

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi