Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

IMF Desak Pemerintah Naikkan PPN Hingga 16%

A+
A-
0
A+
A-
0
IMF Desak Pemerintah Naikkan PPN Hingga 16%

Ilustrasi.

NAIROBI, DDTCNews – International Monetary Fund (IMF) meminta Kenya untuk meningkatkan tarif PPN atas konsumsi seluruh jenis BBM guna memangkas nilai defisit anggaran dan menekan pembiayaan utang.

Menurut IMF, Kenya sebaiknya mengenakan PPN BBM dengan tarif sebesar 16% dari sebelumnya 8%, terutama ketika harga minyak mentah sedang mengalami penurunan.

"Jika diperlukan untuk memenuhi tujuan fiskal, pemerintah perlu memanfaatkan harga BBM yang rendah dengan menyelaraskan tarif PPN dengan tarif normal," tulis IMF kepada Pemerintah Kenya seperti dilansir www.theeastafrican.co.ke, dikutip Jumat (9/4/2021).

Baca Juga: Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Pasokan minyak yang berlebih dan volatilitas pada pasar minyak mentah dinilai bisa berdampak positif terhadap Kenya. Menurut IMF, kondisi tersebut berpotensi meringankan tekanan terhadap external balance.

Untuk diketahui, dorongan dari IMF untuk meningkatkan tarif PPN sebanyak 2 kali lipat adalah bagian dari perjanjian pemberian IMF kepada Kenya senilai US$2,34 miliar atau Rp34,14 triliun guna merespons penanganan pandemi Covid-19.

Pemerintah Kenya selama ini cenderung enggan menarik pinjaman dari organisasi internasional seperti IMF dan World Bank. Namun kali ini, Kenya terpaksa menarik pinjaman ke IMF akibat situasi arus kas yang memburuk, penerimaan yang turun, dan kewajiban pembayaran utang yang meningkat.

Baca Juga: UU Direvisi, Pejabat Rusia Tak Perlu Ungkap Laporan Pajaknya ke Publik

Sesungguhnya, Pemerintah Kenya sejak 2013 sudah berkali-kali berencana meningkatkan PPN atas BBM menjadi 16% sesuai dengan tarif umum. Meski demikian, rencana kenaikan tarif tersebut tak kunjung terealisasikan.

Presiden Kenya Uhuru Kenyatta pada tahun 2018 sebelumnya pernah menaikkan tarif PPN menjadi 16%, tetapi terpaksa harus diturunkan kembali ke 8% seiring dengan protes besar dari masyarakat dan pengusaha. (rig)

Baca Juga: ECB Minta Uni Eropa Segera Berikan Insentif Atas Pembiayaan Ekuitas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : kenya, tarif PPN, bahan bakar minyak, IMF, kebijakan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 16 Januari 2023 | 14:30 WIB
EKUADOR

Tekan Biaya Impor dan Investasi, Otoritas Ini Pangkas Tarif Pajak

Minggu, 15 Januari 2023 | 12:00 WIB
BELGIA

Ada Kebijakan Windfall Tax, ExxonMobil Gugat Uni Eropa

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T