Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Hotman Paris Akui Simpan Harta di Luar Negeri

0
0

Pengacara Hotman Paris Hutapea (Foto: bintang.com)

JAKARTA, DDTCNews –Pengacara beken Hotman Paris Hutapea hari ini menyambangi kantor pajak untuk mengikuti program pengampunan pajak. Dia mengaku memang ada sejumlah harta yang belum sempat dilaporkannya dalam surat pemberitahuan pajak.

Hotman mengakui memiliki sejumlah properti di luar negeriyang belum sempat dilaporkan. Tidak hanya properti, bahkan juga aset berupa mobil mewah yang dimilikinya pun juga belum dideklarasikannya kepada negara.

“Saya memang memiliki properti di luar negeri, tapi hari ini sudah dilaporkan melalui program tax amnesty. Semuanya sudah saya laporkan, properti dan mobil itu sangat sulit untuk disembunyikan, maka segera laporkan saja itu lebih baik,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/9).

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Menurut Hotman, petugas pajak akan lebih mudah melacak serta menemukan aset yang berbentuk properti. Ditambah, pajak penjual dan pembeli aset properti akan muncul ketika menandatangani akte jual beli properti tersebut.

Ia menambahkan, program pengampunan pajak ini merupakan sebuah program yang sengaja dibuat pemerintah untuk meningkatkan kas negara. Serta sangat menguntungkan kepada calon pesertanya, karena sejumlah keistimewaan diberikan kepada partisipan.

Mulai dari sanksi administrasi, hingga sanksi pidana akan dihapuskan. Namun Hotman mengakui masih banyak rekan satu profesinya yang masih belum memberanikan diri untuk mengikuti program pengampunan pajak ini.

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

“Alasan mereka yaitu takut malah terkena jebakan, bukannya justru harus dibantu. Yang mereka khawatirkan itu takut kena jebakan,” ucapnya.

Ia menekankan, bahwa seluruh hartanya sudah siap untuk dipulangkan ke dalam negeri, namun terkecuali pada aset atau harta yang berupa properti. Aset properti yang dimilikinya yaitu berupa apartemen yang berada di luar negeri.

“Bagi yang punya aset khususnya properti di luar negeri, segera laporkan saja dan daftar tax amnesty. Ini sudah paling aman dengan tarif termurah 2%, sebelum 2% ini berakhir,” tuturnya. (Bsi)

Baca Juga: Tax Amnesty Jilid II Berpotensi Ubah Perilaku WP

“Saya memang memiliki properti di luar negeri, tapi hari ini sudah dilaporkan melalui program tax amnesty. Semuanya sudah saya laporkan, properti dan mobil itu sangat sulit untuk disembunyikan, maka segera laporkan saja itu lebih baik,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/9).

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Menurut Hotman, petugas pajak akan lebih mudah melacak serta menemukan aset yang berbentuk properti. Ditambah, pajak penjual dan pembeli aset properti akan muncul ketika menandatangani akte jual beli properti tersebut.

Ia menambahkan, program pengampunan pajak ini merupakan sebuah program yang sengaja dibuat pemerintah untuk meningkatkan kas negara. Serta sangat menguntungkan kepada calon pesertanya, karena sejumlah keistimewaan diberikan kepada partisipan.

Mulai dari sanksi administrasi, hingga sanksi pidana akan dihapuskan. Namun Hotman mengakui masih banyak rekan satu profesinya yang masih belum memberanikan diri untuk mengikuti program pengampunan pajak ini.

Baca Juga: Pemerintah, Jangan Khianati Wajib Pajak yang Sudah Patuh

“Alasan mereka yaitu takut malah terkena jebakan, bukannya justru harus dibantu. Yang mereka khawatirkan itu takut kena jebakan,” ucapnya.

Ia menekankan, bahwa seluruh hartanya sudah siap untuk dipulangkan ke dalam negeri, namun terkecuali pada aset atau harta yang berupa properti. Aset properti yang dimilikinya yaitu berupa apartemen yang berada di luar negeri.

“Bagi yang punya aset khususnya properti di luar negeri, segera laporkan saja dan daftar tax amnesty. Ini sudah paling aman dengan tarif termurah 2%, sebelum 2% ini berakhir,” tuturnya. (Bsi)

Baca Juga: Tax Amnesty Jilid II Berpotensi Ubah Perilaku WP
Topik : hotman paris, tax amnesty, properti, pengacara
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Rabu, 10 April 2019 | 16:37 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Senin, 18 Maret 2019 | 16:49 WIB
KEPATUHAN PAJAK