Review
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 Desember 2021 | 12:38 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 30 November 2021 | 08:13 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Minggu, 28 November 2021 | 10:07 WIB
Kepala KPP Pratama Gianyar Moch. Luqman Hakim
Fokus
Data & Alat
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Rabu, 10 November 2021 | 07:33 WIB
KURS PAJAK 10-16 NOVEMBER 2021
Komunitas
Selasa, 30 November 2021 | 11:40 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Minggu, 28 November 2021 | 19:45 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 26 November 2021 | 16:17 WIB
AGENDA PAJAK - DDTC ACADEMY
Jum'at, 26 November 2021 | 16:13 WIB
UNIVERSITAS PARAHYANGAN
Reportase
Perpajakan.id

Hingga 2020, Indonesia Miliki 71 P3B dengan Yurisdiksi Mitra

A+
A-
1
A+
A-
1
Hingga 2020, Indonesia Miliki 71 P3B dengan Yurisdiksi Mitra

Ilustrasi kerja sama pajak internasional.

JAKARTA, DDTCNews - Indonesia tercatat memiliki 71 persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) dengan negara atau yurisdiksi mitra per akhir 2020.

Berdasarkan Laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP) tahun 2020 yang baru dirilis, tambahan teranyar pada tahun lalu adalah ratifikasi P3B dengan Kerajaan Kamboja melalui penerbitan Perpres No. 74/2020.

"Bersamaan dengan penyelesaian proses ratifikasi P3B tersebut, pemerintah Indonesia juga telah dan sedang melakukan proses pembentukan dan perubahan P3B, baik dalam tahap perundingan maupun pertukaran nota diplomatik," tulis DJP dalam Laporan Tahunan 2020, dikutip Jumat (22/10/2021).

Baca Juga: DJP dan Pemprov Jabar Integrasikan Data Kepemilikan Kendaraan

Setidaknya ada 6 negara atau yurisdiksi yang sedang merampungkan proses pembentukan/perubahan P3B dengan Indonesia sepanjang 2020 lalu. Pertama, Austria yang sudah masuk tahap pertama perundingan menuju renegosiasi.

Kedua, Ekuador yang masih dalam proses pembuatan kajian lebih lanjut untuk pembentukan P3B baru. Ketiga, Irlandia yang juga dalam proses pembuatan kajian lebih lanjut untuk pembentukan P3B baru.

Keempat, Jerman yang pada 2020 lalu masih dalam tahap renegosiasi. Kelima, Singapura. Indonesia dan Singapura tercatat sudah menandatangani persetujuan tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan PPh.

Baca Juga: Perkuat Pengawasan Penerima Insentif Pajak, Distribusi Data Diperbaiki

Keenam, Uni Emirat Arab. Sebenarnya persetujuan antara pemerintah Indonesia dan UEA tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelahan PPh sudah diteken pada 2019. Namun, sampai 2020 masih menunggu pengesahan melalui Perpres.

Perkembangan terbaru yang dicatat DDTNews, pada Juni 2021 Indonesia dan UEA resmi meratifikasi P3B-nya. Baca Jokowi Resmi Ratifikasi P3B Indonesia dan UEA.

Sebagai informasi, P3B atau kerap disebut sebagai tax treaty atau double tax agreement merupakan perjanjian antara 2 atau lebih negara yang dibentuk untuk menghindari adanya pengenaan pajak berganda oleh negara domisili dan negara sumber atas satu penghasilan yang sama. Perjanjian ini juga disusun untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak. (sap)

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan Pajak, DJP Manfaatkan Data IMB

Topik : laporan tahunan DJP, data perpajakan, perjanjian pajak internasional, P3B, tax treaty, double tax agreement

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 10:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Sengketa DJP di Luar Pengadilan Pajak Tahun 2020, Begini Rinciannya

Senin, 25 Oktober 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) Wajib Pajak?

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Selidiki Tindak Pidana Perpajakan, DJP Gunakan Forensik Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

berita pilihan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajaki Orang Kaya, DJP Perlu Antisipasi Passive Income

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:39 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Sudah Ada Kantor Pajak yang Catatkan Penerimaan Lebih dari 100%

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:30 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Kencangkan Pengawasan, Petugas Pajak Aktif Kunjungan Sampaikan SP2DK

Jum'at, 03 Desember 2021 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Lapor Pemanfaatan Penurunan Tarif PPh untuk Perusahaan Terbuka

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PLN Usul Insentif Pajak Mobil Listrik Ditambah, Ini Respons Kemenkeu

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:30 WIB
KINERJA FISKAL

PDB Per Kapita Indonesia Terus Tumbuh, Tapi Tax Ratio Masih Stagnan

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:11 WIB
UU HPP

Pajak Atas Natura Tak Dikenakan ke Pegawai Level Menengah-Bawah

Jum'at, 03 Desember 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Rugikan Negara Rp20 Miliar, 8 Bus Milik Pengemplang Pajak Disita

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:34 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Kewajiban Perpajakan Pedagang Online Sama dengan UMKM? Ini Kata DJP

Jum'at, 03 Desember 2021 | 14:30 WIB
UU CIPTA KERJA

Pasca-Putusan MK, Penetapan Upah Minimum Tetap Mengacu UU Ciptaker