Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Heboh Penjualan 5.000 Mukena Syahrini, DJP Bikin Simulasi Setoran PPN

1
1

Ilustrasi logo DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Pembahasan terkait pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) tengah menghangat di media sosial. Atas kondisi tersebut, Ditjen Pajak (DJP) memberi penjelasan terkait konsekuensi mekanisme pajak masukan dan pajak pengeluaran dalam sistem pemungutan PPN.

Ditjen Pajak (DJP) dalam tulisannya yang berjudul ‘Jual Mukena Kena PPN?’ di laman resmi otoritas secara implisit menegaskan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan pada dasarnya untuk menjamin tidak ada pengenaan pajak berganda.

Pada dasarnya, pajak PPN dengan tarif 10% ditanggung oleh konsumen akhir. Ketika PKP penjual mukena melakukan pembelian mukena dari PKP lain (misalnya pabrikan) dan dikenakan PPN, jelas DJP, PPN itu disebut sebagai pajak masukan. Baca mengenai tarif dan dasar pengenaan PPN di sini.

Baca Juga: Perspektif PPN Uni Eropa untuk Crowdfunding

“Jumlah yang disetor ke kas negara oleh PKP pada setiap bulannya adalah selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan, dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan,” demikian penyataan DJP dalam tulisan tersebut, seperti dikutip pada Jumat (31/5/2019). Simak bahasan mengenai pengkreditan pajak masukan di sini.

Apabila pajak keluaran tercatat lebih kecil dari pada pajak masukan maka selisihnya dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Selain itu, wajib pajak juga bisa meminta pengembalian (restitusi) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Simak bahasan mengenai restitusi pajak di sini.

Adapun perhitungan PPN ini dituangkan dalam SPT Masa PPN yang wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Seperti diketahui pembahasan mengenai PPN ini muncul setelah DJP mengunggah hitungan penjualan mukena 5.000 lembar dengan harga masing-masing Rp3,5 juta. Perhitungan di Twitter itu muncul setelah artis Syahrini mengunggah ucapan terima kasih atas pembelian mukenanya dengan harga dan nilai jual seperti yang ada dalam hitungan DJP.

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Dalam tulisan tersebut, otoritas memberi contoh penjualan mukena. Dalam contoh tersebut, DJP memakai sosok Anton sebagai PKP yang menjual 5.000 mukena pada Mei 2019. Dengan harga jual Rp3,5 juta per satu lembar, PPN 10% yang dipungut Anton senilai Rp1,75 miliar.

Anton diketahui membeli mukena dari PKP yang lain (pabrikan) senilai Rp2 juta per lembar. Pada saat membeli dari pabrikan tersebut, Anton dikenai PPN senilai Rp1 miliar. Dengan demikian, jumlah PPN yang disetor ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya adalah Rp750 juta. Nilai tersebut dihitung dari selisih atas pajak keluaran dengan pajak masukan. (kaw)

Baca Juga: PMK Supertax Deduction Vokasi Terbit, Ini Penjelasan DJP

Pada dasarnya, pajak PPN dengan tarif 10% ditanggung oleh konsumen akhir. Ketika PKP penjual mukena melakukan pembelian mukena dari PKP lain (misalnya pabrikan) dan dikenakan PPN, jelas DJP, PPN itu disebut sebagai pajak masukan. Baca mengenai tarif dan dasar pengenaan PPN di sini.

Baca Juga: Perspektif PPN Uni Eropa untuk Crowdfunding

“Jumlah yang disetor ke kas negara oleh PKP pada setiap bulannya adalah selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan, dalam hal pajak keluaran lebih besar dari pada pajak masukan,” demikian penyataan DJP dalam tulisan tersebut, seperti dikutip pada Jumat (31/5/2019). Simak bahasan mengenai pengkreditan pajak masukan di sini.

Apabila pajak keluaran tercatat lebih kecil dari pada pajak masukan maka selisihnya dapat dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Selain itu, wajib pajak juga bisa meminta pengembalian (restitusi) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Simak bahasan mengenai restitusi pajak di sini.

Adapun perhitungan PPN ini dituangkan dalam SPT Masa PPN yang wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya. Seperti diketahui pembahasan mengenai PPN ini muncul setelah DJP mengunggah hitungan penjualan mukena 5.000 lembar dengan harga masing-masing Rp3,5 juta. Perhitungan di Twitter itu muncul setelah artis Syahrini mengunggah ucapan terima kasih atas pembelian mukenanya dengan harga dan nilai jual seperti yang ada dalam hitungan DJP.

Baca Juga: DJP: Jumlah Yurisdiksi Partisipan Bakal Terus Bertambah

Dalam tulisan tersebut, otoritas memberi contoh penjualan mukena. Dalam contoh tersebut, DJP memakai sosok Anton sebagai PKP yang menjual 5.000 mukena pada Mei 2019. Dengan harga jual Rp3,5 juta per satu lembar, PPN 10% yang dipungut Anton senilai Rp1,75 miliar.

Anton diketahui membeli mukena dari PKP yang lain (pabrikan) senilai Rp2 juta per lembar. Pada saat membeli dari pabrikan tersebut, Anton dikenai PPN senilai Rp1 miliar. Dengan demikian, jumlah PPN yang disetor ke kas negara paling lambat akhir bulan berikutnya adalah Rp750 juta. Nilai tersebut dihitung dari selisih atas pajak keluaran dengan pajak masukan. (kaw)

Baca Juga: PMK Supertax Deduction Vokasi Terbit, Ini Penjelasan DJP
Topik : PPN, PKP, Syahrini, Ditjen Pajak, pajak masukan, pajak keluaran, restitusi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI