Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Gulirkan RUU, Kemenkeu Larang WP Bertransaksi dengan Suaka Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Gulirkan RUU, Kemenkeu Larang WP Bertransaksi dengan Suaka Pajak

Ilustrasi. (DDTCNews)

BERLIN, DDTCNews – Kementerian Keuangan Jerman mengusulkan adanya proposal kebijakan baru untuk mencegah praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang dilakukan oleh individu dan korporasi.

Proposal kebijakan tersebut akan melarang setiap wajib pajak, baik orang pribadi dan badan untuk berurusan atau melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang masuk dalam daftar hitam negara suaka pajak Uni Eropa.

"Tujuan kebijakan tersebut untuk mencegah orang dan korporasi melanjutkan atau memulai hubungan bisnis dengan yurisdiksi suaka pajak," sebut Kementerian Keuangan dalam keterangan resmi, Selasa (23/2/2021).

Baca Juga: Uni Eropa Minta AS Menangguhkan Perang Tarif Bea Masuk

Meski begitu, lanjut Kemenkeu, daftar hitam negara suaka pajak Uni Eropa tidak menjadi rujukan tunggal dalam mengidentifikasi yurisdiksi yang digunakan sebagai sarana penghindaran dan penggelapan pajak.

Pemerintah juga akan menggunakan indikator lain seperti kepatuhan minimal atas kerangka base erosion and profit shifting (BEPS). Kemenkeu berharap proposal kebijakan tersebut dapat disetujui oleh kabinet sebelum disampaikan kepada parlemen.

Proposal setingkat undang-undang tersebut juga akan mengubah aturan terkait dengan pertukaran informasi keuangan untuk tujuan perpajakan. Dengan demikian, Jerman akan memiliki lebih banyak negara mitra untuk skema pertukaran informasi secara otomatis.

Baca Juga: Semester II/2021, Erdogan Bakal Naikkan Tarif Pajak Korporasi

"Tujuan lain dari UU ini adalah mendorong negara yang tidak memenuhi standar dalam transparansi perpajakan agar segera melakukan penyesuaian dengan menerapkan standar perpajakan internasional," kata Kemenkeu.

Seperti dilansir Tax Notes International, Jerman adalah satu negara pertama yang menerapkan skema AEoI pada September 2017. Pada tahap awal, Negeri Bavaria bertukar informasi keuangan untuk tujuan perpajakan dengan 50 negara/yurisdiksi mitra.

Sementara itu, Anggota Parlemen Eropa dari Jerman Sven Giegold menilai rencana kebijakan domestik harus dibarengi dengan perubahan cara kerja Komisi Eropa menetapkan daftar negara suaka pajak.

Baca Juga: Akhir Kuartal II/2021, Perjanjian Pajak Israel-UAE Siap Disahkan

Hal ini diperlukan untuk menentukan efektivitas daftar Uni Eropa dalam memerangi penghindaran pajak. "Parlemen Eropa telah meminta kriteria yang lebih ketat untuk daftar yurisdiksi suaka pajak dengan model pencatatan yang konsisten dan transparan," ujarnya. (rig)

Topik : jerman, suaka pajak, penghindaran pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 05 April 2021 | 12:00 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 05 April 2021 | 10:03 WIB
PRANCIS
Kamis, 01 April 2021 | 18:45 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)