BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Perbaikan sistem administrasi perpajakan yang terbaru, yaitu coretax administration system, diyakini menjadi kunci pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dan menekan defisit anggaran.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meyakini kehadiran coretax bisa memastikan validitas data dan informasi, serta meningkatkan layanan perpajakan. Tak hanya itu, perbaikan coretax juga untuk memastikan pemungutan pajak berjalan lancar dan optimal.
"Kami akan terus memperbaiki coretax agar tidak ada lagi kendala-kendala yang membuat terhambat pendapatan pajaknya. Dari coretax juga akan masuk banyak sekali data yang kita bisa crosscheck, sehingga yang lewat-lewat dari pajak [potensi pajak] bisa kita kerjakan juga," katanya, dikutip pada Rabu (28/1/2026).
Selain memperbaiki sistem coretax, lanjut Purbaya, pemerintah juga akan mengakselerasi kinerja pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter, sekaligus mengerek penerimaan negara.
Kemudian, dia juga akan memperbaiki internal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terutama DJP dan DJBC. Tak ketinggalan, pengawasan terhadap wajib pajak dan pengguna jasa kepabeanan juga akan ditingkatkan dengan menerapkan teknologi artificial intelligence (AI).
Menurut Purbaya, sistem AI dalam pengawasan berguna untuk mendeteksi praktik manipulasi seperti under-invoicing. Di ranah kepabeanan, DJBC siap menerapkan sistem AI dalam kegiatan pemeriksaan dokumen dan barang milik eksportir dan importir.
"Kami sudah hampir siap AI-nya dan sudah bisa mendeteksi beberapa perdagangan yang melakukan under-invoicing hampir 50% dari nilai barang ekspornya. Nanti, mereka tidak akan bisa balik lagi," tegas Purbaya.
Upaya berikutnya yang akan digencarkan ialah ekstensifikasi pajak dan cukai. Purbaya memastikan langkah ini dilakukan bukan dengan menaikkan tarif pungutan, tetapi dengan cara menggali potensi pajak, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum.
"Saya mendeteksi banyak perusahaan-perusahaan asing di sini yang beroperasi cash basis. Jadi, PPN enggak bayar, PPh juga rendah. Itu saya heran kok bisa lolos. Nah, dengan nanti restrukturisasi pegawai, saya pikir itu enggak akan bisa lolos lagi," tuturnya.
Purbaya menambahkan Kemenkeu akan menjalin kerja sama dengan Kementerian Kemenko Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) untuk menindak pihak-pihak yang kerap kali melakukan praktik culas, termasuk para produsen rokok ilegal.
Dengan adanya sederet upaya di atas, menteri keuangan meyakini pemungutan pajak akan lebih efektif dan efisien ke depannya, sehingga akan berdampak positif mendongkrak penerimaan negara secara keseluruhan. (rig)
