Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Evaluasi PPh Dana Pensiun, Pemerintah Sasar Generasi Milenial

A+
A-
2
A+
A-
2
Evaluasi PPh Dana Pensiun, Pemerintah Sasar Generasi Milenial

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan berencana mengevaluasi pajak penghasilan atas uang manfaat pensiun. Topik ini menjadi sorotan beberapa media massa nasional pada hari ini, Kamis (27/9/2018).

Langkah evaluasi pajak penghasilan (PPh) tersebut, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dilakukan agar menarik masyarakat untuk berinvestasi. Apalagi, dana pensiun menjadi salah satu instrumen keuangan yang bisa dipakai untuk mendanai proyek jangka panjang.

Sejauh ini, regulasi yang mengatur PPh atas uang manfaat pensiun adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 16/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus.

Baca Juga: Tambah Barang Kena Cukai Baru? DJBC Sebut Prosesnya Lebih Sederhana

Selain itu, kabar lain yang menjadi sorotan adalah penerapan sistem penerimaan negara bukan pajak elektronik (e-PNBP) mulai 2019. Implementasi sistem yang mulai diujicobakan pada 2018 ini diperkirakan mampu mempersempit celah kebocoran penerimaan negara.

Berikut ringkasannya:

  • Pemerintah Akan Evaluasi Pajak Dana Pensiun:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan evaluasi akan dilakukan agar masyarakat lebih banyak menumpuk dana pensiunnya. Terlebih total aset dana pensiun dalam industri keuangan nonbank masih sangat kecil, yakni 1,85% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Setelah PPS Berakhir, Ini Harapan Pelaku Usaha Sebagai Wajib Pajak

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 16/2010, tarif PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua sebesar 0% atas penghasilan bruto sampai Rp50 juta. Tarif PPh 21 sebesar 5% untuk penghasilan bruto di atas Rp50 juta.

“Kita akan mengevaluasi bagaimana perlakukan dari PPh-nya terhadap penerima manfaat pensiun. Itu juga akan memberikan insentif yang lebih bagus terhadap dana pensiun,” ujarnya.

  • Pendekatan Generasi Milenial:

Sri Mulyani berpendapat peningkatan pengelolaan dana pensiun mendapat peluang dari kondisi demografi Indonesia dengan penduduk lebih banyak usia 30 tahun dari pada penduduk dengan usia di atas 50 tahun. Menurutnya, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada generasi milenial.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kami Tidak Akan Beri Lagi Program Pengampunan Pajak
  • Kebocoran PNBP Ditangani:

Dalam tiga bulan terakhir, sejumlah perusahaan batubara harus melaporkan komponen royalti melalui e-PNBP, antara lain terkait harga jual, kualitas batubara, volume dan lokasi penjualan, serta dokumen pengapalan.

Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran Batubara Kementerian ESDM Dodik Ariyanto mengatakan selama ini perusahaan hanya melaporkan total pembayaran royalti secara mandiri.

“Dengan e-PNBP, komponen royalti dilaporkan satu per satu lalu dihitung oleh sistem secara digital,”ujarnya.

Baca Juga: Setoran Pajak PPS Tembus Rp61 Triliun, Sri Mulyani: Kami Belum Puas
  • Perolehan NPWP Lewat SABH dan OSS:

Dengan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak No. PER-20/PJ/2018, WP atau pelaku usaha dapat mengajukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara elektronik melalui dua sistem yakni Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dan Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi dengan sistem Ditjen Pajak.

  • Defisit Transaksi Berjalan Belum Melunak Hingga Akhir Tahun:

Asian Development Bank (ADB) memproyeksi deficit neraca transaksi berjalan Indonesia sampai akhir tahun ini masih akan melebar hingga 2,6% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan performa pada kuartal IV/2017 sebesar 2,21% dari PDB.

  • Konsumsi Rumah Tangga Tertolong Momentum Pemilu:

Meskipun ada kecenderungan pengetatan kebijakan moneter untuk memitigasi tekanan dari eksternal, Asian Development Bank (ADB) memproyeksi konsumsi rumah tangga masih akan tumbuh stabil karena ada pertumbuhan lapangan kerja dan momentum pemilihan umum. (kaw)

Baca Juga: Setoran Pajak Seluruh Sektor Utama Positif, Begini Perinciannya

Topik : berita pajak hari ini, dana pensiun, Sri Mulyani, PNBP, generasi milenial

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 08:14 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Dirjen Pajak: Tidak Ada Perpanjangan Waktu, Lebih Murah Ikut PPS

Senin, 27 Juni 2022 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Investasi di Bidang Pendidikan Lebih Menguntungkan

Senin, 27 Juni 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Implementasi Pajak Karbon Perlu Timing yang Tepat

Senin, 27 Juni 2022 | 08:27 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Temukan Data Wajib Pajak Terkait PPS? KPP Wajib Sampaikan ke Sini Dulu

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 20:30 WIB
PENGADILAN PAJAK

Kasus Covid Naik, Pengadilan Pajak Hentikan Persidangan 7-13 Juli 2022

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak