Review
Sabtu, 26 September 2020 | 08:20 WIB
PERSPEKTIF
Kamis, 24 September 2020 | 09:50 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 14:02 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Fokus
Literasi
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 15:36 WIB
PAJAK DAERAH (18)
Data & alat
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Komunitas
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Sabtu, 26 September 2020 | 13:58 WIB
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Sabtu, 26 September 2020 | 10:01 WIB
DEDDY CORBUZIER:
Sabtu, 26 September 2020 | 07:51 WIB
KOMIK PAJAK
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

Ekonomi Kuartal II Terkontraksi, Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah

A+
A-
17
A+
A-
17
Ekonomi Kuartal II Terkontraksi, Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Ditambah

Ilustrasi. Suasana gedung-gedung perkantoran tampak dari ketinggian Gedung Perpusnas di Jakarta, Rabu (5/8/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II terkontraksi, pertama kalinya sejak kuartal I/1999. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk merespons terkontraksinya perekonomian Indonesia pada kuartal II/2020. Salah satunya adalah penambahan diskon angsuran PPh Pasal 25. Rencana tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (6/8/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan diskon angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 yang hingga Desember 2020 diberikan sebesar 30% akan dinaikkan menjadi 50%. Kebijakan itu akan diambil untuk meringankan beban dunia usaha di tengah pandemi Covid-19.

"Kita juga akan melaksanakan penurunan cicilan PPh Pasal 25 korporasi yang selama ini diberikan diskon 30% akan menjadi 50%," katanya. Simak pula artikel ‘Diskon 30% Angsuran PPh Pasal 25 Tidak Dapat Diakui Jadi Kredit Pajak’.

Baca Juga: Apa Itu Bea Masuk Antidumping?

Namun demikian, Sri Mulyani tidak menjelaskan lebih lanjut terkait dengan payung hukum serta waktu dimulainya kenaikan diskon angsuran PPh Pasal 25. Saat ini, jumlah klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang bisa menikmati diskon 30% sebanyak 1.013.

Selain rencana rencana kenaikan diskon angsuran PPh Pasal 25, ada pula bahasan mengenai PMK 89/2020. Beleid ini mengatur nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak (DPP) dalam pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

Untuk memberikan kesederhanaan, petani dan kelompok petani dapat memilih menggunakan nilai lain sebagai DPP yaitu 10% dari harga jual. Dengan demikian, tarif efektif PPN menjadi 1% dari harga jual (10% dikalikan 10% dari harga jual).

Baca Juga: Putusan MK: Menkeu Tak Punya Otoritas Tentukan Ketua Pengadilan Pajak

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Pemanfaatan Belum Optimal

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan rencana untuk memperbesar pengurangan angsuran dilatarbelakangi masih belum optimalnya pemanfaatan insentif. Melalui PMK 86/2020, pemerintah menambah jumlah sektor usaha yang berhak memanfaatkan.

“Fasilitas pengurangan angsuran PPh Pasal 25 itu masih kecil pemanfaatannya. Ke depan, akan dibuat lebih cepat pemanfaatannya dan akan ditingkatkan diskonnya supaya lebih menarik bagi wajib pajak,” kata Febrio. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

Baca Juga: Tinggal 2 Hari! Jangan Lewatkan Pemutihan dan Diskon Pajak Kendaraan
  • Perbaikan Skema Stimulus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap adanya kenaikan besaran diskon angsuran PPh Pasal 25, cash flow wajib pajak badan bisa terjaga baik di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, beberapa stimulus memang akan ditinjau ulang untuk memastikan efektivitasnya.

“Terhadap beberapa stimulus yang kurang atau belum bisa diimplementasikan karena sulit dilaksanakan, pemerintah akan melakukan perbaikan dan perubahan," katanya. (DDTCNews/Kontan)

  • Pilihan Diserahkan kepada PKP

Ditjen Pajak (DJP) membebaskan pengusaha kena pajak (PKP) petani atau kelompok tani untuk menggunakan DPP nilai lain yakni 10% dari harga jual atau DPP harga jual dalam penyerahan barang hasil pertanian tertentu.

Baca Juga: Tinggal 3 Bulan, Pemkab Ini Kejar Target PAD Rp120 Miliar

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan apabila PKP merasa DPP harga jual lebih menguntungkan, PKP berhak memanfaatkannya. Dengan demikian, PKP tersebut tidak perlu memberitahukan penggunaan DPP nilai lain kepada DJP.

"Misalnya PKP merasa bisa mengklaim lebih bayar apabila pajak masukannya besar maka PKP memang dimungkinkan untuk menggunakan DPP harga jual. Jadi, kita serahkan sepenuhnya kepada PKP untuk memanfaatkan skema yang sesuai dengan kondisi masing-masing," ujarnya. (DDTCNews)

  • Pemberian Tax Allowance

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.010/2020, pemberian fasilitas tax allowance dilaksanakan oleh kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk dan atas nama menteri keuangan.

Baca Juga: Perlu Rp12,6 Triliun untuk Bebaskan UMK dari Biaya Sertifikasi Halal

Sementara itu, keputusan pemanfaatan fasilitas dalam rangka saat mulai berproduksi secara komersial dilakukan oleh dirjen pajak berdasarkan pemeriksaan lapangan. Otoritas mengatakan dengan persetujuan dilakukan oleh Kepala BKPM maka proses perizinan dan pemberian fasilitas berada dalam satu pintu, yaitu di BKPM

“Sehingga diharapkan dapat mempercepat proses masuknya investasi,” demikian pernyataan DJP. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)

  • Pendelegasian Kewenangan Pemberian Tax Holiday

Direktur Deregulasi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Yuliot mengatakan beleid pendelegasian kewenangan pemberian tax holiday sudah masuk proses harmonisasi. Peraturannya diharapkan bisa rampung pada Agustus ini.

Baca Juga: Tahun Depan, Isi dan Lapor SPT Sudah Bisa Melalui Smartphone

"Yang tax holiday masih dalam proses harmonisasi. Nantinya mekanisme keputusan pemberian tax holiday kurang lebih sama dengan mekanisme keputusan pemberian tax allowance dalam PMK 96/2020," ujar Yuliot. Simak artikel ‘Pemberian Tax Allowance Didelegasikan ke BKPM, Bagaimana Tax Holiday?’. (DDTCNews)

  • Bantuan Gaji

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menghindari resesi ekonomi adalah menambah stimulus agar daya beli masyarakat meningkat.

Salah satu kebijakan yang tengah dikaji pemerintah adalah pemberian bantuan gaji kepada sekitar 13 juta pekerja yang memiliki upah di bawah Rp5 juta. Kebutuhan dana untuk bantuan gaji ini diperkirakan mencapai Rp31,2 triliun. Simak artikel ‘Kata Sri Mulyani, Pemerintah Kaji Bantuan Gaji untuk 13 Juta Pekerja’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan) (kaw)

Baca Juga: Sengketa Reklasifikasi Objek PPh Pasal 4 ayat (2) Menjadi PPh Pasal 23

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, insentif pajak, PPh Pasal 25, PDB, Sri Mulyani, Ditjen Pajak, D
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 28 September 2020 | 12:06 WIB
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Senin, 28 September 2020 | 11:30 WIB
PMK 134/2020
Senin, 28 September 2020 | 10:35 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
berita pilihan
Senin, 28 September 2020 | 18:20 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:28 WIB
PENGADILAN PAJAK
Senin, 28 September 2020 | 17:17 WIB
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Senin, 28 September 2020 | 17:15 WIB
KABUPATEN MALANG
Senin, 28 September 2020 | 17:00 WIB
RUU CIPTA KERJA
Senin, 28 September 2020 | 16:48 WIB
TAIWAN
Senin, 28 September 2020 | 16:33 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 28 September 2020 | 16:22 WIB
FASILITAS PERPAJAKAN
Senin, 28 September 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK