EKONOMI DIGITAL

Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Redaksi DDTCNews | Kamis, 01 Desember 2022 | 11:09 WIB
Ekonomi Digital Melesat, Banyak UMKM Perlu Masuk Marketplace dan Ritel

Perajin memotong bahan untuk pembuatan tas di Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu (2/11/2022). Kerajinan tas rumahan yang dirintis pada tahun 2010 lalu itu saat ini sudah dipasarkan ke berbagai daerah seperti Surabaya, Kediri serta Kalimantan melalui pemasaran daring dengan harga Rp150 ribu hingga Rp350 ribu. ANTARA FOTO/Syaiful Arif/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Masih banyak pelaku UMKM yang perlu masuk ke ekosistem ekonomi digital dan ritel modern. Dengan begitu, skala UMKM bisa lebih besar sehingga ketahanan ekonomi nasional terjaga. Perlu diingat, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 60,5%.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri ditopang oleh UMKM. Menurutnya, kolaborasi yang lebih erat antara segitiga UMKM-marketplace-ritel modern akan ampuh mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tanpa UMKM yang tumbuh, Indonesia sulit menjadi negara maju. Kuncinya itu di UMKM. Karenanya, UMKM harus difasilitasi agar dapat menjalin kerja sama dengan marketplace dan ritel modern," kata Zulkifli dalam Digital Economy Conference 2022, dikutip Kamis (1/12/2022).

Baca Juga:
Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Perlunya keterlibatan ritel modern dan marketplace dalam pengembangan UMKM bukan tanpa alasan. Ritel modern dianggap memiliki jaringan logistik yang kuat sehingga bisa membantu UMKM mengakses bahan baku dan memasarkan produknya. Sementara itu, marketplace bisa membantu UMKM dalam menjangkau pasar yang lebih luas.

"Penggunaan platform digital di pasar rakyat mampu meningkatkan omzet pedagang hingga 3 kali lipat," kata mendag.

Zulkifli menyampaikan dalam 5 tahun terakhir (2017-2021), ekonomi digital di Indonesia menunjukkan tren kenaikan yang signifikan. Ekonomi digital Indonesia diprediksi akan mencapai akumulasi nilai pembelian (gross merchandise value/GMV) hingga US$77 miliar pada 2022, tumbuh 22% dalam setahun terakhir.

Baca Juga:
Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Selain itu, hingga tahun 2025 ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US$130 miliar dan diperkirakan akan tumbuh 3 kali lipat, yakni dalam kisaran US$220 sampai dengan US$360 miliar pada 2030.

"Saat ini, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dari sisi perdagangan tercermin dari pertumbuhan niaga elektronik (e-commerce) yang signifikan. Ini seiring dengan meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat dalam berbelanja daring," kata Zulkifli.

Sepanjang semester I/2022, transaksi e-commerce meningkat sebesar 22,1% dari tahun sebelumnya dengan nilai mencapai Rp227,8 triliun. Secara volume pun, transaksi e-commerce naik 39,9% dari tahun sebelumnya hingga 1,74 juta transaksi. Sementara transaksi uang elektronik juga mengalami kenaikan 40,6% dibandingkan dengan tahun lalu, dengan nilai Rp185,7 triliun. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 17:30 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Kode Billing atas Pemotongan PPh Final UMKM

Senin, 22 April 2024 | 10:25 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Di Forum IMF, Sri Mulyani: Konsolidasi Fiskal Tak Ganggu Perekonomian

Senin, 22 April 2024 | 08:25 WIB BERITA PAJAK HARI INI

DJP: Pengeluaran Terkait Natura Silakan Dibiayakan, Asal Penuhi 3M

Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

BERITA PILIHAN
Rabu, 24 April 2024 | 18:50 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Koperasi Simpan Pinjam Modal Rp5 Miliar, Lapkeu Wajib Diaudit AP

Rabu, 24 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Perhotelan di UU HKPD?

Rabu, 24 April 2024 | 17:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Awasi WP Grup, DJP Bakal Reorganisasi Kanwil LTO dan Kanwil Khusus

Rabu, 24 April 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Urus NTPN Hilang? Ini Beberapa Solusi yang Bisa Dilakukan Wajib Pajak

Rabu, 24 April 2024 | 16:50 WIB PAJAK PENGHASILAN

DJP Sebut Tiap Perusahaan Bebas Susun Skema Pemberian THR dan Bonus

Rabu, 24 April 2024 | 16:45 WIB PENGADILAN PAJAK

Patuhi MK, Kemenkeu Bersiap Alihkan Pembinaan Pengadilan Pajak ke MA

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

DJP Tegaskan Tak Ada Upaya ‘Ijon’ Lewat Skema TER PPh Pasal 21

Rabu, 24 April 2024 | 16:30 WIB KPP MADYA TANGERANG

Lokasi Usaha dan Administrasi Perpajakan WP Diteliti Gara-Gara Ini

Rabu, 24 April 2024 | 15:30 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: 13,57 Juta WP Sudah Laporkan SPT Tahunan hingga 23 April 2024