Review
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 15 November 2020 | 08:01 WIB
KEPALA KANTOR BEA CUKAI SOEKARNO-HATTA FINARI MANAN:
Fokus
Data & alat
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Rabu, 18 November 2020 | 09:35 WIB
KURS PAJAK 18 NOVEMBER - 24 NOVEMBER 2020
Sabtu, 14 November 2020 | 13:05 WIB
STATISTIK PAJAK PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Komunitas
Senin, 30 November 2020 | 10:29 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 29 November 2020 | 11:30 WIB
AGENDA KEPABEANAN
Minggu, 29 November 2020 | 10:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Sabtu, 28 November 2020 | 15:14 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Reportase
Glosarium

Draf Proposal Pajak Digital Versi PBB Akhirnya Rampung

A+
A-
0
A+
A-
0
Draf Proposal Pajak Digital Versi PBB Akhirnya Rampung

Ilustrasi. (DDTCNews)

NEW YORK, DDTCNews – Anggota Subcommittee on Taxing the Digital Economy PBB telah menyelesaikan draf proposal pemajakan ekonomi digital yang berbeda dengan proposal yang diusung oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

PBB mengusung penerapan pemajakan ekonomi digital melalui kesepakatan bilateral antarnegara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B), bukan melalui konsensus multilateral seperti yang diusung OECD dalam proposal Pillar 1: Unified Approach.

"Proposal PBB mengusung diimplementasikannya hak pemajakan pendapatan kotor yang diterima penerima manfaat tanpa melalui kehadiran fisik pada yurisdiksi pasar," tulis Tax Notes International dalam pemberitaannya, Senin (19/10/2020).

Baca Juga: Memahami Definisi Ragam Areal dalam PBB Perhutanan

Proposal pasal digital PBB diusulkan hanya berlaku pada penerima manfaat atau beneficial owner dari penghasilan pada kegiatan layanan digital otomatis atau automated digital services (ADS).

Adapun ADS didefinisikan sebagai semua bentuk pembayaran yang diterima dari penyediaan jasa melalui internet tanpa adanya keterlibatan manusia dalam penyediaan layanan tersebut.

Pengenaan pajak digital yang diusung PBB ini sama sekali tidak mensyaratkan kriteria kualitatif dan kuantitatif seperti yang terdapat dalam proposal OECD. Kemampuan menerima penghasilan dari ADS dinilai cukup untuk menjustifikasi pengenaan pajak penghasilan dari ADS.

Baca Juga: Mulai Tahun Depan, Netflix Janji Bayar PPh Badan dengan Benar

Proposal PBB juga tidak memerinci besaran tarif yang dikenakan terhadap korporasi digital. Tarif yang dikenakan terhadap korporasi digital multinasional ditetapkan melalui P3B. Meski demikian, proposal PBB mengusulkan pengenaan tarif sebesar 3% hingga 4%.

Selain itu, basis pengenaan pajak pada proposal PBB berlandaskan pada pendapatan kotor. Menurut PBB, hal ini dikarenakan negara berkembang belum memiliki kemampuan administratif yang cukup untuk mengenakan pajak atas net profit.

"Banyak negara berkembang yang memiliki kemampuan administrasi yang terbatas. Oleh karena itu, diperlukan skema perpajakan yang simpel dan efisien untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh nonresiden," bunyi proposal pajak digital PBB. (rig)

Baca Juga: Khawatir Investor Lari, Menteri Keuangan Tolak Usulan Windfall Tax

Topik : amerika serikat, pbb, proposal pajak digital, OECD, kebijakan pajak, pajak internasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 25 November 2020 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 16:22 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 25 November 2020 | 09:33 WIB
PRANCIS
berita pilihan
Senin, 30 November 2020 | 18:20 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 18:09 WIB
PROVINSI BALI
Senin, 30 November 2020 | 17:48 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 17:33 WIB
ROKOK ILEGAL
Senin, 30 November 2020 | 17:30 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
Senin, 30 November 2020 | 17:18 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:55 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:49 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 30 November 2020 | 16:25 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 30 November 2020 | 16:06 WIB
KEBIJAKAN PAJAK