BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
MANILA, DDTCNews—DPR mengusulkan adanya keringanan pajak untuk dokter yang memberikan memberikan layanan kesehatan secara gratis atau biasa disebut dengan pro bono kepada Pemerintah Filipina.
Wakil Ketua DPR Luis Raymund Villafuerte menuangkan usulannya tersebut dalam RUU No. 7631. Melalui rancangan beleid tersebut, ia mengusulkan pengurangan kredit pajak dari pendapatan kotor dokter yang memberikan layanan pro bono.
"Ini bertujuan untuk mendorong para dokter meluangkan lebih banyak waktu dan layanan mereka untuk tujuan [pro bono] tersebut," katanya, Jumat (25/9/2020).
Selama ini, lanjut Villafuerte, masih ada kesenjangan akses dan layanan kesehatan yang diterima masyarakat miskin. Namun, beberapa dokter memilih melayani secara sukarela sehingga warga miskin mendapatkan perawatan medis.
Dengan RUU tersebut, menurut Villafuerte negara dapat mengakui dan memberi insentif, berupa keringanan pajak kepada para dokter pro bono yang kontribusinya sangat berharga untuk negara.
RUU itu akan memerintahkan Departemen Kesehatan dan Asosiasi Medis Filipina untuk mengevaluasi layanan gratis dari dokter pro bono, menghitung jam yang diberikan, dan bentuk perawatannya.
Di samping itu, jumlah dokter di Filipina saat ini relatif sedikit. Pada 2019, rasio pelayanan medis di Filipina 1:33.000, atau 1 dokter melayani 33.000 orang. Kondisi itu jauh dari rasio global rata-rata dokter terhadap pasien sebesar 1:6.600.
Villafuerte sebelumnya juga telah mengajukan RUU No. 7007 untuk membentuk korps cadangan medis yang bersiaga memberikan layanan kesehatan saat keadaan darurat dan bencana kesehatan.
Hal ini disebabkan kekurangan personel medis yang selama ini menangani pandemi virus Corona atau Covid-19 menunjukkan kebutuhan korps cadangan medis tersebut sangat mendesak.
"[Korps ini] untuk memastikan sistem perawatan kesehatan tidak pernah kewalahan selama keadaan darurat," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net.
Komisi Kesehatan DPR juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan korps cadangan medis untuk menambah tenaga kesehatan negara dalam kasus pandemi dan keadaan darurat kesehatan lainnya. (rig)
