FILIPINA

DPR Usulkan Keringanan Pajak untuk Dokter

Dian Kurniati | Jumat, 25 September 2020 | 09:45 WIB
DPR Usulkan Keringanan Pajak untuk Dokter

Ilustrasi. (DDTCNews)

MANILA, DDTCNews—DPR mengusulkan adanya keringanan pajak untuk dokter yang memberikan memberikan layanan kesehatan secara gratis atau biasa disebut dengan pro bono kepada Pemerintah Filipina.

Wakil Ketua DPR Luis Raymund Villafuerte menuangkan usulannya tersebut dalam RUU No. 7631. Melalui rancangan beleid tersebut, ia mengusulkan pengurangan kredit pajak dari pendapatan kotor dokter yang memberikan layanan pro bono.

"Ini bertujuan untuk mendorong para dokter meluangkan lebih banyak waktu dan layanan mereka untuk tujuan [pro bono] tersebut," katanya, Jumat (25/9/2020).

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Selama ini, lanjut Villafuerte, masih ada kesenjangan akses dan layanan kesehatan yang diterima masyarakat miskin. Namun, beberapa dokter memilih melayani secara sukarela sehingga warga miskin mendapatkan perawatan medis.

Dengan RUU tersebut, menurut Villafuerte negara dapat mengakui dan memberi insentif, berupa keringanan pajak kepada para dokter pro bono yang kontribusinya sangat berharga untuk negara.

RUU itu akan memerintahkan Departemen Kesehatan dan Asosiasi Medis Filipina untuk mengevaluasi layanan gratis dari dokter pro bono, menghitung jam yang diberikan, dan bentuk perawatannya.

Baca Juga:
Antisipasi Overtourism, Negara Ini Diminta Terapkan Pajak Turis

Di samping itu, jumlah dokter di Filipina saat ini relatif sedikit. Pada 2019, rasio pelayanan medis di Filipina 1:33.000, atau 1 dokter melayani 33.000 orang. Kondisi itu jauh dari rasio global rata-rata dokter terhadap pasien sebesar 1:6.600.

Villafuerte sebelumnya juga telah mengajukan RUU No. 7007 untuk membentuk korps cadangan medis yang bersiaga memberikan layanan kesehatan saat keadaan darurat dan bencana kesehatan.

Hal ini disebabkan kekurangan personel medis yang selama ini menangani pandemi virus Corona atau Covid-19 menunjukkan kebutuhan korps cadangan medis tersebut sangat mendesak.

Baca Juga:
Digitalisasi Sistem Pajak, Filipina Minta Dukungan World Bank dan ADB

"[Korps ini] untuk memastikan sistem perawatan kesehatan tidak pernah kewalahan selama keadaan darurat," ujarnya seperti dilansir newsinfo.inquirer.net.

Komisi Kesehatan DPR juga menyatakan dukungan terhadap pembentukan korps cadangan medis untuk menambah tenaga kesehatan negara dalam kasus pandemi dan keadaan darurat kesehatan lainnya. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 12:00 WIB PROVINSI GORONTALO

Tarif Pajak Daerah Terbaru di Gorontalo, Simak Daftarnya

Jumat, 26 April 2024 | 11:47 WIB KONSULTASI PAJAK

Ada NITKU, NPWP Cabang Tidak Berlaku Lagi?

Jumat, 26 April 2024 | 11:30 WIB KP2KP MUKOMUKO

Petugas Pajak Ingatkan WP soal Kewajiban yang Sering Dilupakan PKP

Jumat, 26 April 2024 | 11:21 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp 8,1 Triliun pada Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:13 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Status PKP Dicabut, Tak Bisa Lapor SPT Masa PPN Normal dan Pembetulan

Jumat, 26 April 2024 | 11:09 WIB PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Secara Neto Kontraksi 8,86 Persen di Kuartal I/2024

Jumat, 26 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN

Kriteria Barang Bawaan Impor yang Wajib Diperiksa via Jalur Merah

Jumat, 26 April 2024 | 10:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Sertel ke KPP Hanya Bisa oleh Pengurus Badan, Siapa Saja?

Jumat, 26 April 2024 | 10:00 WIB KABUPATEN KLUNGKUNG

Penerimaan Pajak Belum Optimal, Pemkab Bikin Satgas Libatkan Pemuda

Jumat, 26 April 2024 | 09:50 WIB PEMERIKSAAN PAJAK

Terkait Transfer Pricing, Pemeriksaan Kantor Bisa Diubah ke Lapangan