BERITA TERKINI
Ilustrasi, Gedung Ditjen Pajak.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berkomitmen untuk menyosialisasikan kebijakan dalam UU No.7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dengan cara yang mudah dipahami.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan penyampaian informasi dan sosialisasi UU HPP akan dilakukan efektif agar mudah dimengerti wajib pajak. Salah satu kebijakan yang penting untuk dipahami adalah program pengungkapan sukarela (PPS) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2022.
"Sebisa mungkin disampaikan tidak rumit dalam kebijakan HPP. Salah satu yang terpenting adalah PPS," katanya dalam acara sosialisasi UU HPP Kanwil DJP Jakbar dikutip pada Kamis (16/12/2021).
Neilmaldrin menuturkan kebijakan PPS memiliki karakteristik yang berbeda dari 5 klaster kebijakan yang diatur dalam UU HPP. Menurutnya, PPS adalah satu-satunya kebijakan yang dilaksanakan dalam jangka pendek.
Kebijakan tersebut berlaku efektif selama 6 bulan mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. PPS memiliki 2Â skema kebijakan yaitu berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty 2016 dan skema kebijakan II yang hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi.
"Jadi intinya ada 2 kebijakan dan yang menjadi pembeda adalah syarat menjadi peserta serta tentunya adanya perbedaan tarif [PPh final]," terangnya.
Neilmaldrin menambahkan berbagai perubahan kebijakan perpajakan yang diatur dalam UU HPP merupakan upaya bersama untuk pulih dari dampak pandemi Covid-19. Kelompok masyarakat terdampak mendapatkan porsi relaksasi pada pemenuhan kewajiban perpajakan dan pada saat yang bersamaan pemerintah berupaya mencapai kinerja penerimaan negara yang berkelanjutan.
"Jadi reformasi regulasi ini agar kembali meningkatkan ekonomi yang sempat terpuruk pada masa pandemi dan untuk menghasilkan penerimaan negara yang sustainable," imbuhnya. (sap)
