Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Setor PPN Produk Digital Pakai Dolar AS? Ini Saluran dan Caranya

A+
A-
4
A+
A-
4
Setor PPN Produk Digital Pakai Dolar AS? Ini Saluran dan Caranya

Ilustrasi. Warga mengakses layanan film daring melalui gawai di Jakarta, Sabtu (16/5/2020). DJP melakukan pungutan PPN sebesar 10% bagi produk digital impor dalam bentuk barang tidak berwujud maupun jasa (streaming music, streaming film, aplikasi, games digital dan jasa daring dari luar negeri) oleh konsumen di dalam negeri. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/hp.

JAKARTA, DDTCNews – Pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) pemanfaatan produk digital dari luar negeri lewat perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dapat melakukan penyetoran PPN dengan mata uang selain rupiah. Ada perbedaan penyetoran yang perlu diperhatikan.

Perusahaan pemungut PPN wajib melakukan penyetoran pada setiap masa pajak ke kas negara paling lama akhir bulan berikutnya. Penyetoran ini dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah, mata uang dolar Amerika Serikat (AS), atau mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh DJP.

“Penggunaan mata uang ini disesuaikan dengan mata uang yang dipilih pada portal PMSE,” demikian pernyataan DJP dalam laman resminya, dikutip pada Rabu (15/7/2020). Simak artikel ‘Setor PPN Produk Digital Tidak Harus Pakai Rupiah, Ini Ketentuannya’.

Baca Juga: Malam Ini Hingga Besok Siang, Aplikasi E-Form Tidak Bisa Diakses

Jika perusahaan memilih menyetorkan PPN menggunakan mata uang rupiah, mereka dapat memilih saluran kanal pembayaran melalui teller, ATM/EDC, internet banking, mobile banking, dompet elektronik, dan kartu debit/kredit pada bank/pos persepsi dan lembaga persepsi lainnya.

Adapun daftar persepsi dan kanal pembayaran ini dapat diakses pada tautan berikut https://penerimaan-negara.info/.

Sementara itu, jika perusahaan memilih menyetorkan PPN dengan mata uang asing, penyetoran tersebut baru dapat dilakukan dengan mata uang dolar AS. Penyetoran juga baru bisa melalui tiga bank persepsi, yaitu Bank Mandiri, BRI, dan BNI.

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Naik, DJP: Kemungkinan Kurang Bayar Kecil

Dengan demikian, apabila penyetoran dalam mata uang dolar AS ini dilakukan di dalam negeri, perusahaan pemungut PPN dapat memilih saluran pembayaran yang disediakan oleh ketiga bank tersebut.

Namun, apabila penyetoran dalam mata uang dolar AS ini dilakukan di luar negeri, perusahaan tersebut melakukan pembayarannya melalui bank koresponden. Pembayaran ini dilakukan secara wire transfer dengan mencantumkan kode billing serta SWIFT Code sebagai referensi.

Kode biling dibuat oleh perusahaan secara mandiri melalui Portal PMSE. Adapun tujuan rekening pembayaran dan SWIFT Code-nya adalah sebagai berikut:

Baca Juga: Tarif PPN Naik Tiga Kali Lipat, Tiga Sektor Ini Diprediksi Terpuruk


DJP mengatakan hal yang perlu diperhatikan dalam transaksi pembayaran di luar negeri ini adalah perusahaan harus memastikan kode billing tersebut masih aktif saat pembayaran. Selain itu, jeda waktu pembayaran diharapkan paling lambat tiga hari sebelum jatuh tempo pembayaran.

“Hal ini diperlukan untuk memberikan waktu sampai transaksi berhasil masuk ke kas negara. Apabila pembayaran ini berhasil, bank persepsi akan mengirim bukti penerimaan negara melalui bank korespondensi kepada pemungut di luar negeri,” jelas DJP. (kaw)

Baca Juga: Pengajuan Restitusi PPN untuk Setiap Masa Pajak, Apa Risikonya?

Topik : PER-12/PJ/2020, PPN, produk digital, PMSE, PMK 48/2020, pemungut PPN, penyetoran PPN, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Fatmah Shabrina

Kamis, 16 Juli 2020 | 12:25 WIB
Selain itu sepertinya mekanisme ini perlu dipastikan agar waktu pencairan masih sama dengan waktu pembayaran sehingga kurs mata uangnya pun tidak ada selisih, harapannya supaya tidak mengalami kerugian akibat selisih tersebut juga

Dika Meiyani

Kamis, 16 Juli 2020 | 09:43 WIB
Terimakasih infonya DDTC

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Rabu, 15 Juli 2020 | 19:51 WIB
alhamdulillah, mekanisme pembayaran sudah disusun secepat ini. semoga ini dapat disosialisasikan dengan baik agar pada saat PPN tersebut sudah terhutang pada masa agustus nanti, dapat di eksekusi dengan baik
1
artikel terkait
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:00 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 15:33 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:43 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 12:48 WIB
INSENTIF PAJAK
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH