Review
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 09:39 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 20 September 2020 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL BEA CUKAI SULBAGSEL PARJIYA:
Rabu, 16 September 2020 | 14:21 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:31 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 17:02 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 21 September 2020 | 16:18 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Jum'at, 18 September 2020 | 15:48 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 16 September 2020 | 15:58 WIB
STATISTIK STIMULUS FISKAL
Rabu, 16 September 2020 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 16 SEPTEMBER-22 SEPTEMBER 2020
Jum'at, 11 September 2020 | 16:37 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Komunitas
Sabtu, 19 September 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 17 September 2020 | 09:53 WIB
Universitas Kristen Krida Wacana
Rabu, 16 September 2020 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA
Rabu, 16 September 2020 | 13:35 WIB
DDTC PODTAX
Kolaborasi
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 13:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 15 September 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI
Reportase

DJP Bikin SE Pengelolaan Dokumen Selain SPT

A+
A-
5
A+
A-
5
DJP Bikin SE Pengelolaan Dokumen Selain SPT

Kantor pusat Ditjen Pajak. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Untuk mendukung reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan surat edaran (SE) mengenai pengelolaan dokumen perpajakan selain surat pemberitahuan (SPT).

Ketentuan terbaru ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-36/PJ/2020 yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo sejak 24 Juni 2020.

"Untuk menciptakan standar tata kelola dokumen perpajakan selain SPT dan mengoptimalkan kapasitas serta meningkatkan keamanan pengolahan data dan dokumen perpajakan di DJP, perlu ditetapkan SE," tulis DJP pada bagian umum dari SE-36/PJ/2020, seperti dikutip Rabu (5/8/2020).

Baca Juga: Ini Alasan Pemerintah Merelaksasi Ketentuan Soal Dokumen Perpajakan

Cakupan dokumen selain SPT yang diatur SE ini antara lain dokumen proses bisnis registrasi seperti pendaftaran hingga penghapusan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pengukuhan hingga pencabutan pengusaha kena pajak (PKP), hingga dokumen terkait status wajib pajak nonefektif (NE).

Selain dokumen proses bisnis registrasi, SE ini juga mencakup dokumen proses bisnis pembayaran seperti dokumen surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP).

Kemudian proses bisnis pengawasan seperti surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK) hingga surat tagihan pajak (STP), dokumen proses bisnis pengawasan seperti laporan hasil pemeriksaan (LHP) hingga surat ketetapan pajak (SKP).

Baca Juga: Peran Kepatuhan Sukarela dalam Penanganan Masalah Administrasi Pajak

Selanjutnya, SE ini juga mengatur mengenai dokumen proses bisnis penilaian surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), dokumen proses bisnis keberatan dan banding, dokumen proses bisnis non-keberatan, dokumen proses bisnis penagihan, hingga dokumen proses bisnis penegakan hukum.

Secara lebih terperinci, SE ini mengatur ketentuan pengolahan dokumen selain SPT mulai dari pengemasan, pengiriman dan pengambilan kemasan dokumen, pengolahan di UPDDP, dan peminjaman dokumen di UPDDP.

Dalam ketentuan lain-lain, DJP mengatur bahwa dokumen yang secara penuh digunakan dalam sistem aplikasi dan dokumen yang dihasilan melalui sistem aplikasi tidak perlu melalui proses pengemasan. Hal yang sama juga berlaku bagi dokumen yang ditandatangani secara digital. (Bsi)

Baca Juga: Soal Administrasi Pajak di Asia-Pasifik, Ini Harapan OECD

Topik : pengelolaan dokumen pajak, dokumen selain SPT, administrasi pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Monic Provi Dewinta

Rabu, 05 Agustus 2020 | 23:31 WIB
Menjadi langkah yang baik bagi DJP dalam penerbitan SE ini, yang artinya DJP memperhatikan asas kemudahan administrasi dalam proses pemungutan pajak.

Mohammad Justine Ceasarea Hasanudin

Rabu, 05 Agustus 2020 | 22:36 WIB
Adanya update kebijakan seperti ini memberikan insight yang baik untuk kpp agar seragam dalam hal permintaan doc dalam setiap pengurusan wp di TPT
1
artikel terkait
Rabu, 24 Juni 2020 | 13:23 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 22 Juni 2020 | 16:38 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 19 Juni 2020 | 17:30 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Jum'at, 12 Juni 2020 | 17:30 WIB
PROFIL PAJAK KOTA MALANG
berita pilihan
Selasa, 22 September 2020 | 20:22 WIB
REPORTASE DARI TILBURG BELANDA
Selasa, 22 September 2020 | 17:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 22 September 2020 | 17:15 WIB
PP 50/2020
Selasa, 22 September 2020 | 16:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 16:22 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:43 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 22 September 2020 | 15:39 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 22 September 2020 | 15:11 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 22 September 2020 | 15:08 WIB
RENSTRA DJP 2020-2024