BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah berupaya menerapkan ekosistem natural digital tax system sejalan dengan perkembangan berbagai kegiatan ekonomi digital.
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi mengatakan natural digital tax system menjadi salah satu strategi utama Ditjen Pajak (DJP) dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menurutnya, natural digital tax system akan membuat sistem pajak mampu menangkap transaksi wajib pajak melalui sistem elektronik.
"Sistem perpajakan yang bisa menyelenggarakan administrasi perpajakan secara seamless dan terintegrasi dengan aktivitas ekonomi wajib pajak sehari-hari atau secara singkat kita kenal tax just happened," katanya, dikutip pada Jumat (16/6/2023).
Iwan mengatakan natural digital tax system penting untuk memastikan seluruh transaksi melalui sistem elektronik tertangkap dalam sistem pajak. Dengan cara ini, pajak akan langsung melekat pada setiap transaksi masyarakat sehari-hari.
Dia menjelaskan terdapat setidaknya 3 strategi untuk mewujudkan natural digital tax system. Pertama, memindahkan dari ekosistem yang tadinya manual menjadi ekosistem digital.
Langkah yang sudah diterapkan misalnya konversi dari data manual menjadi digital, memperkuat validasi data, serta memperkenalkan layanan Click, Call, dan Counter (3C).
Kedua, berkolaborasi dengan pihak lain untuk mewujudkan sistem yang terintegrasi sehingga memudahkan wajib pajak. Kolaborasi ini antara lain dilaksanakan dengan penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP) sebagai penyalur layanan kepada wajib pajak, serta integrasi data instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya (ILAP).
"Hal ini dilakukan dengan pembangunan open IT system. Sebetulnya yang poin kedua ini kami mengambil dari konsep bangsa Indonesia, kolaborasi atau gotong royong," ujarnya.
Ketiga, membangun sistem pengaturan automasi digital. Artinya, sistem yang diterapkan bakal mengedepankan peran teknologi digital sehingga minim intervensi manusia.
Sejauh ini, automasi ini telah diterapkan untuk sejumlah layanan di DJP seperti e-faktur, e-bupot, dan e-meterai. Penggunaan prepopulated data juga dapat menjadi gambaran natural digital tax system bakal berjalan sehingga wajib pajak makin mudah melakukan pelaporan.
"Dengan adanya transaksi ekonomi, pajak itu sendiri sudah ter-capture dan diharapkan ke depannya wajib pajak tanpa harus bersusah payah bisa mengisi SPT-nya," imbuhnya. (sap)
