Fokus
Literasi
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 12:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

DJBC Gelar Operasi Gempur Rokok Ilegal Sampai Juni, Seperti Apa?

A+
A-
1
A+
A-
1
DJBC Gelar Operasi Gempur Rokok Ilegal Sampai Juni, Seperti Apa?

Unggahan Ditjen Bea Cukai terkait dengan operasi Gempur Rokok Ilegal. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kembali mengadakan operasi gempur rokok ilegal secara serentak dan terpadu pada 17 Mei hingga 18 Juni 2022.

DJBC menyatakan operasi gempur rokok ilegal menjadi upaya yang dilakukan secara terstruktur dan masif di seluruh wilayah Indonesia untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Di sisi lain, program tersebut juga untuk mencegah potensi kebocoran penerimaan negara.

"Operasi gempur rokok ilegal juga sebagai bentuk #UpayaNyata Bea Cukai dalam mengoptimalkan cukai sebagai instrumen fiskal dalam pengendalian barang kena cukai sesuai peraturan perundang-undangan," tulis akun Instagram @beacukairi, dikutip Sabtu (4/6/2022).

Baca Juga: Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

DJBC menjelaskan gempur rokok ilegal menjadi operasi sekaligus kampanye pengawasan barang kena cukai (BKC) ilegal, termasuk rokok, secara serentak dan terpadu sejak 2018. Awalnya program ini bernama "operasi patuh ampadan" tetapi pada 2018 berganti nama menjadi "operasi gempur".

Melalui program tersebut, DJBC menargetkan mampu menekan peredaran rokok ilegal hingga ke level 3%. Meski tingkat peredaran rokok ilegal sempat naik dari 3,03% pada 2019 menjadi 4,98% pada 2020, angka tersebut masih lebih kecil ketimbang di Malaysia yang sebesar 55,5% dan Singapura 13,8%.

Apabila rokok ilegal ditekan, permintaan BKC legal akan meningkat sehingga berdampak positif pada penerimaan cukai. Dalam beberapa tahun terakhir, penerimaan cukai hasil tembakau juga terus menunjukkan tren peningkatan.

Baca Juga: Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Misalnya pada 2021, realisasinya senilai Rp188 triliun, naik dari tahun sebelumnya sekitar Rp170 triliun. Adapun hingga April 2022, pemerintah mencatat realisasi penerimaan cukai senilai Rp78,56 triliun atau setara 38,53% dari target Rp203,92 triliun.

Data DJBC kemudian menunjukkan terjadi peningkatan intensitas dan kualitas penindakan rokok ilegal pada 2018 hingga April 2022. Pada tahun ini saja, tercatat sudah terlaksana 7.666 kali penindakan terhadap rokok ilegal.

DJBC pun menilai kinerja pengawasan berdampak pada kepatuhan pengusaha industri hasil tembakau sehingga peredaran rokok ilegal mampu ditekan.

Baca Juga: Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Selain memperkuat sinergi di internal, DJBC juga berupaya memperkuat sinergi eksternal dengan melibatkan asosiasi barang kena cukai, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam memberantas rokok ilegal.

"Stop menawarkan, menjual, dan mengedarkan BKC ilegal," tulis DJBC dalam unggahannya. (sap)

Baca Juga: Imbas Kenaikan Tarif Cukai, DJBC Sebut Produksi Rokok Turun 4,8 Persen
Topik : bea cukai, pembayaran cukai, rokok ilegal, cukai rokok, CHT, DJBC

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 22 Juli 2022 | 07:30 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA

Peta Jalan Transformasi Kelembagaan Komite Pengawas Perpajakan Disusun

Kamis, 21 Juli 2022 | 18:30 WIB
KEP-110/BC/2022

CEISA 4.0 Mulai Diterapkan Penuh di 77 Kantor Bea dan Cukai

Kamis, 21 Juli 2022 | 17:47 WIB
PER-5/BC/2022

Soal Batasan Penyediaan Pita Cukai HT dan MMEA, Ini Ketentuan Barunya

berita pilihan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:43 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Sinyal Kuat Kenaikan Tarif Cukai Rokok 2023, Begini Penjelasan DJBC

Kamis, 11 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Dukung Energi Terbarukan, 12 Perusahaan Ini Dapat Fasilitas Kepabeanan

Kamis, 11 Agustus 2022 | 08:26 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

NIK Sebagai NPWP, Bagaimana DJP Jaga Keamanan Data Wajib Pajak?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Keterbukaan Informasi Perpajakan Punya Peran dalam Menekan Korupsi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN KEPABEANAN

Menyimak Lagi Siasat DJBC Lindungi Perusahaan dari Pukulan Pandemi

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha?

Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:05 WIB
PER-03/PJ/2022

Upload Faktur Pajak Muncul Eror ETAX-API-10041, Perhatikan Tanggalnya

Rabu, 10 Agustus 2022 | 16:10 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

DJP Kembangkan CRM-BI, Data Keuangan dan Aset Wajib Pajak Berperan

Rabu, 10 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP Bisa Dorong Standardisasi Identitas, Ini Alasannya