Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

DJBC Fasilitasi Hibah Impor Alat Kesehatan dari Pemerintah Australia

A+
A-
1
A+
A-
1
DJBC Fasilitasi Hibah Impor Alat Kesehatan dari Pemerintah Australia

Ilustrasi. Petugas mendata peralatan medis berupa alat ventilator. ANTARA FOTO/Didik Suhartono/foc.

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Bea dan Cukai terus memberikan fasilitas kepabeanan untuk impor berbagai alat kesehatan yang dibutuhkan dalam penanganan pandemi virus Corona.

Baru-baru ini, Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta memberikan fasilitas atau kemudahan atas impor alat-alat kesehatan yang dihibahkan dari pemerintah Australia untuk Indonesia senilai AU$2 juta atau sekitar Rp19,4 miliar.

Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno Hatta Finari Manan mengatakan fasilitas yang diberikan tersebut berupa layanan rush handling atau pelayanan segera agar alat kesehatan tersebut bisa segera dimanfaatkan untuk penanganan pandemi.

Baca Juga: Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

"Sebagai bagian dari pemerintah dan masyarakat, Bea Cukai memberikan berbagai fasilitas kemudahan dan percepatan proses impor barang untuk penanggulangan pandemi," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (7/8/2020).

Fasilitas rush handling diatur Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 148/PMK.04/2007. Layanan tersebut diberikan atas barang impor tertentu yang memiliki karakteristik perlu pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean atau bandara.

Finari menyebut impor barang hibah tersebut berupa 100 unit ventilator noninvasif yang merupakan bagian dari paket peralatan medis dan laboratorium kritikal dari pemerintah Australia untuk Indonesia.

Baca Juga: Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Dia menambahkan pengiriman bantuan itu merupakan hibah yang didasari kerja sama kemitraan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia dalam menghadapi tantangan kesehatan dan ekonomi bersama.

Barang hibah tersebut didatangkan dari Brisbane dan diangkut menggunakan maskapai penerbangan Malaysia Airlines. "Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, barang langsung ditangani petugas Bea Cukai," ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan menyatakan pemerintah Australia akan membantu negara-negara mitra untuk segera terbebas dari pandemi virus Corona atau Covid-19.

Baca Juga: Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

"Pandemi telah mempengaruhi kawasan Indo-Pasifik dan Australia akan terus bekerja dalam kemitraan dengan Indonesia untuk meminimalkan dampak Covid-19," katanya.

Selain layanan rush handling, impor alat kesehatan tersebut juga mendapat pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, seperti yang diatur dalam PMK No. 70/PMK.04/2012. (rig)

Baca Juga: Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak
Topik : djbc, fasilitas bea masuk, pembebasan pajak dalam rangka impor, hibah, australia, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 26 September 2021 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Implementasi Konsensus Pajak Global Diprediksi 2024, Ini Kata Kemenkeu

Minggu, 26 September 2021 | 07:00 WIB
RUU KUP

DPR Usulkan Perubahan Pasal 32A UU Pajak Penghasilan

Minggu, 26 September 2021 | 06:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Belanja Sosial Tembus Rp268 Triliun, Sri Mulyani Singgung Soal Pajak

Sabtu, 25 September 2021 | 16:00 WIB
RUU KUP

Soal Pajak Karbon, DPR Usulkan Tarif yang Berbeda dari Pemerintah

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak