Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Disetujui, Pasal Pajak Digital dalam P3B Versi PBB (UN Model)

A+
A-
2
A+
A-
2
Disetujui, Pasal Pajak Digital dalam P3B Versi PBB (UN Model)

Ilustrasi. 

NEW YORK, DDTCNews – Komite Perpajakan PBB atau UN Tax Committee menyetujui penambahan pasal baru pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) Model PBB (UN Model) yang memberikan hak pemajakan tambahan kepada yurisdiksi tempat pelanggan korporasi digital berada.

Salah satu pengusung proposal tersebut, Rajat Bansal, berharap Pasal 12B pada UN Model yang baru saja disetujui UN Tax Committee ini bisa diadopsi berbagai negara untuk mendukung pemajakan atas ekonomi digital.

"Kami menantikan penerapannya [Pasal 12B] dalam P3B guna mendukung pemajakan atas ekonomi digital yang adil dan sederhana," ujar Bansal melalui Twitter, dikutip pada Jumat (23/4/2021).

Baca Juga: PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Pasal 12B yang diusung oleh Subcommittee on Tax Challenges Related to the Digitalization of the Economy merupakan respons alternatif atas proposal Pillar 1: Unified Approach usulan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

Skema pemajakan atas penghasilan yang diterima oleh korporasi digital pada Pillar 1 dipandang terlalu kompleks sehingga sulit untuk diterapkan yurisdiksi pasar yang notabene adalah negara berkembang.

Pasal 12B diimplementasikan melalui kesepakatan bilateral antarnegara mitra P3B, bukan melalui konsensus multilateral seperti yang tertuang pada Pillar 1.

Baca Juga: Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Basis pengenaan pajak pada proposal yang diusung PBB adalah pendapatan bruto. Hal ini berbeda bila dibandingkan dengan proposal OECD yang mendorong pengenaan pajak digital atas keuntungan bersih atau net profit.

Proposal yang diusung PBB ini juga hanya berlaku pada perusahaan digital yang menyediakan jasa digital otomatis atau automated digital services (ADS).

Kegiatan ekonomi digital yang termasuk dalam ADS contohnya adalah jasa periklanan digital, search engine, media sosial, jasa konten digital, game online, cloud computing, dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak terlalu memerlukan intervensi manusia dalam menjalankan kegiatannya.

Baca Juga: Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah

Proposal pemajakan digital pada Pasal 12B tidak memerinci besaran tarif pajak yang dikenakan atas korporasi digital. Tarif yang dikenakan cukup disepakati melalui P3B. Meski demikian, proposal PBB mengusulkan pengenaan tarif sebesar 3% hingga 4%. (kaw)

Topik : UN Model, P3B, PBB, pajak digital, ekonomi digital, OECD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 15 Juli 2021 | 21:39 WIB
EKONOMI DIGITAL

BKF: Kebijakan Insentif PPh Bakal Terdampak Pajak Minimum Global

Kamis, 15 Juli 2021 | 20:25 WIB
EKONOMI DIGITAL

BKF: Indonesia Bisa Dapat Tambahan Pajak 100 Perusahaan Multinasional

Kamis, 15 Juli 2021 | 19:09 WIB
EKONOMI DIGITAL

Konsensus Pajak Ekonomi Digital Untungkan Negara Berkembang?

Kamis, 15 Juli 2021 | 17:15 WIB
EKONOMI DIGITAL

Jika Ada Pajak Minimum Global, Bagaimana Nasib Pemberian Insentif?

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia