Fokus
Data & Alat
Kamis, 17 Juni 2021 | 18:50 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Rabu, 16 Juni 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 16 JUNI 2021-22 JUNI 2021
Rabu, 09 Juni 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 9 JUNI 2021-15 JUNI 2021
Selasa, 08 Juni 2021 | 18:33 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Rabu, 16 Juni 2021 | 15:00 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 16 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Senin, 14 Juni 2021 | 14:11 WIB
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN JAYA
Sabtu, 12 Juni 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Di Negara ini, Wajib Pajak Orang Pribadi Kena Pajak Militer

A+
A-
2
A+
A-
2
Di Negara ini, Wajib Pajak Orang Pribadi Kena Pajak Militer

Ilustrasi.

UKRAINA merupakan negara terluas ke-2 di Eropa setelah Rusia. Namun, wilayah yang luas itu tak lantas membuat warganya sejahtera. Negara yang menjadi lokasi The Tunnel of Love—objek foto tersohor di Instagram—itu termasuk negara termiskin di Eropa.

Meski begitu, Ukraina tetap punya prestasi. Negara ini merupakan pengekspor biji-bijian terbesar di dunia didukung dengan lahan pertanian yang subur dan luas. Produk domestik bruto di Ukraina pada 2019 tercatat USD$150,4 miliar.

Ukraina juga menjadi salah satu negara di Eropa yang berencana mengenakan pajak digital. Rencananya, Parlemen Ukraina menetapkan pajak digital bertarif 20% dan memasukkannya ke dalam naskah amandemen RUU No. 2634 tentang Kode Pajak Ukraina.

Baca Juga: Soal Pajak Minimum Global, RUU Baru Bakal Diusulkan

Sistem Perpajakan
SISTEM domisili fiskal di Ukraina serupa dengan Indonesia. Perusahaan dikategorikan sebagai residen jika didirikan dan beroperasi di Ukraina. Sementara bentuk usaha tetap (BUT) dari nonresiden diperlakukan sebagai entitas tersendiri.

Untuk orang pribadi (OP), dapat ditetapkan sebagai residen jika: memiliki rumah permanen di Ukraina; memiliki hubungan pribadi dan ekonomi yang dekat dengan Ukraina; berada di Ukraina lebih dari 183 hari selama satu tahun kalender; dan warga negara Ukraina.

Ukraina juga menerapkan sistem pemajakan campuran seperti di Indonesia. Bagi residen pajak akan dikenakan pajak dengan prinsip worldwide income, sedangkan bagi nonresiden diterapkan prinsip source income.

Baca Juga: Soal Konsensus Pajak Digital, Sri Mulyani Sebut Negosiasi Cukup Alot

PPh badan dikenakan terhadap penghasilan kena pajak (PKP) yang dihitung berdasarkan laba dalam pembukuan yang sudah di rekonsiliasi. Namun, khusus untuk wajib pajak badan yang memiliki pendapatan dibawah 20 juta UAH (setara Rp11,2 miliar), PKP dapat dihitung berdasarkan catatan keuangan tanpa rekonsiliasi

Tarif PPh badan dipatok sebesar 18%. Namun, ada pula tarif PPh badan khusus untuk jenis usaha tertentu seperti pengusaha kecil (0%), asuransi (0%, 3%), lotre (30%), dan penerbit buku (10%, 18%).

Tarif PPh badan khusus untuk jenis usaha tertentu tersebut diberikan jika memenuhi kriteria yang diatur rezim pajak

Baca Juga: India Diprediksi Tidak Akan Sepakat dengan Proposal Pajak Digital G7

Sementara itu, tarif PPh standar yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi mencapai 18%. Selain PPh, wajib pajak orang pribadi juga dikenakan pajak militer (Military Fee) dengan tarif 1,5% guna mendukung pertahanan militer di Ukraina.

Dari sisi withholding, penghasilan dari bunga, dividen, dan royalti yang diterima nonresiden dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Sementara untuk penghasilan dari royalti dan bunga yang diterima residen dikenakan pajak bertarif 18%.

Selanjutnya, tarif pajak dividen untuk residen sangat beragam mulai dari 5% hingga 18% tergantung penerima penghasilan.

Baca Juga: OECD Sebut Kesepakatan G7 Jadi Tonggak Awal Reformasi Pajak Global

Di sisi pajak tidak langsung, Ukraina mengadopsi sistem value added tax (VAT) dengan tarif standar 20%. Namun, terdapat tarif khusus sebesar 7% yang berlaku untuk persediaan obat-obatan dan produk kesehatan.

Terkait dengan aturan anti penghindaran pajak, Ukraina memperkenalkan transfer pricing rules sejak 2013 dengan berpedoman pada panduan OECD. Namun, Ukraina belum memberlakukan controlled foreign companies (CFC) dan belum memiliki general-anti avoidance rules (GAAR).

Ukraina juga diketahui telah menjalin tax treaty dengan 75 negara termasuk Indonesia dan telah menandatangani MLI pada 23 Juli 2018. (rig)

Baca Juga: Dukung Konsensus Global Pemajakan Ekonomi Digital, Ini Kesepakatan G7
Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan Republik semi-presidensial
PDB Nominal USD$150,4 miliar (2019)
Pertumbuhan Ekonomi 3,6% (2019)
Populasi 42,1 juta
Otoritas Pajak State Fiscal Service of Ukraine
Sistem Perpajakan Self Assesment
Tarif PPh Badan 18%
Tarif PPh Orang Pribadi 18%
Tarif PPN 20%
Tarif Dividen 5%-18% bagi residen 15% bagi non residen
Tarif Royalti 18% bagi residen, 15% bagi non residen
Tarif Bunga 18% bagi residen, 15% bagi non residen
Tax Treaty 75 negara

Topik : profil negara, ukraina, pajak digital, pajak militer
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 29 April 2021 | 09:14 WIB
UNI EROPA
Selasa, 27 April 2021 | 13:30 WIB
FILIPINA
Jum'at, 23 April 2021 | 11:45 WIB
EKONOMI DIGITAL
berita pilihan
Jum'at, 18 Juni 2021 | 14:17 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 18 Juni 2021 | 13:41 WIB
SURAT UTANG NEGARA
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:35 WIB
KEPABEANAN
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:30 WIB
REPUBLIK CEKO
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:19 WIB
KOTA BANDUNG
Jum'at, 18 Juni 2021 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:37 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:05 WIB
SE-06/PP/2021
Jum'at, 18 Juni 2021 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK