Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Di Bawah Bayang-Bayang Rekor Shortfall

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Berita kinerja penerimaan pajak per April 2016 yang mengecewakan tersebar di beberapa media cetak nasional hari ini, Jumat (13/5). Beberapa memprediksi, shortfall penerimaan pajak tahun ini akan mencapai Rp300 triliun, terbesar sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Di bawah-bayang-bayang shortfall penerimaan pajak itu, pemerintah diketahui mengkaji rencana untuk mendiskon tarif pajak penghasilan bagi industri padat karya, mengingat diskon pajak yang sudah diberikan sebelumnya dinilai tidak menarik. Apakah kebijakan itu akan efektif? Berikut ringkasan berita selengkapnya:

  • Pemerintah Perlu Koreksi Target: Penerimaan pajak per April 2016 tercatat Rp 98 triliun, shortfall penerimaan tahun ini diperkirakan Rp300 triliun.
  • Paket Kebijakan Ekonomi Tidak Menarik: Diskon tarif PPh Pasal 21 dinilai tidak menarik, pemerintah mengkaji lagi diskon tarif PPh bagi industri padat karya.
  • SBN Diramal Kebanjiran Investor: Permintaan surat berharga negara (SBN) diprediksi bakal membeludak menyusul rencana penerapkan pajak 0% untuk hasil investasi obligasi.
  • SUN Dikecualikan, Layer WP Pribadi Ditambah: Pemerintah berencana revisi UU PPh terkait penambahan layer dan mengubah klasifikasi bracket pada WP Orang Pribadi .
  • Delapan TPS di Tanjung Priok Dibekukan: Pembekuan dilakukan Ditjen Bea dan Cukai untuk mendorong kelancaran arus barang sekaligus memangkas waktu inap barang di pelabuhan.
  • Panama Papers Membuka Mata: Panama Papers adalah pertanda bahwa kita tengah berlayar di lautan transparansi dan akuntabilitas. (Opini Todung M. Lubis, Bisnis Indonesia)
  • OJK Bukan Lagi Mediator: OJK telah mengakui beberapa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai mediator penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
  • Amerika Masih Surplus: AS mencatat surplus anggaran per April 2016 sebesar US$106 miliar, turun dibandingkan dengan posisi tahun lalu US$157 miliar.
  • Inggris Gerah Dicap Ibukota Pencucian Uang: Inggris akan mewajibkan seluruh perusahaan asing membeli properti di Inggris untuk membuka data pemilik sejati perusahaan tersebut.
  • Tarif Tebusan Tax Amnesty Diminta Naik: Sejumlah fraksi menyarankan tebusan dinaikkan jadi 5% bagi pelaku repatriasi, dan 10% bagi yang sebatas deklarasi.
  • Ekspor Belum Bisa Sokong Ekonomi: Pemerintah memperkirakan ekspor tahun ini masih akan terkontraksi 4%-6%, lebih rendah dari capaian tahun lalu.*

Baca :

Baca Juga: Perlambatan Ekonomi Global Tekan Setoran Kepabeanan
  • Pemerintah Perlu Koreksi Target: Penerimaan pajak per April 2016 tercatat Rp 98 triliun, shortfall penerimaan tahun ini diperkirakan Rp300 triliun.
  • Paket Kebijakan Ekonomi Tidak Menarik: Diskon tarif PPh Pasal 21 dinilai tidak menarik, pemerintah mengkaji lagi diskon tarif PPh bagi industri padat karya.
  • SBN Diramal Kebanjiran Investor: Permintaan surat berharga negara (SBN) diprediksi bakal membeludak menyusul rencana penerapkan pajak 0% untuk hasil investasi obligasi.
  • SUN Dikecualikan, Layer WP Pribadi Ditambah: Pemerintah berencana revisi UU PPh terkait penambahan layer dan mengubah klasifikasi bracket pada WP Orang Pribadi .
  • Delapan TPS di Tanjung Priok Dibekukan: Pembekuan dilakukan Ditjen Bea dan Cukai untuk mendorong kelancaran arus barang sekaligus memangkas waktu inap barang di pelabuhan.
  • Panama Papers Membuka Mata: Panama Papers adalah pertanda bahwa kita tengah berlayar di lautan transparansi dan akuntabilitas. (Opini Todung M. Lubis, Bisnis Indonesia)
  • OJK Bukan Lagi Mediator: OJK telah mengakui beberapa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai mediator penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
  • Amerika Masih Surplus: AS mencatat surplus anggaran per April 2016 sebesar US$106 miliar, turun dibandingkan dengan posisi tahun lalu US$157 miliar.
  • Inggris Gerah Dicap Ibukota Pencucian Uang: Inggris akan mewajibkan seluruh perusahaan asing membeli properti di Inggris untuk membuka data pemilik sejati perusahaan tersebut.
  • Tarif Tebusan Tax Amnesty Diminta Naik: Sejumlah fraksi menyarankan tebusan dinaikkan jadi 5% bagi pelaku repatriasi, dan 10% bagi yang sebatas deklarasi.
  • Ekspor Belum Bisa Sokong Ekonomi: Pemerintah memperkirakan ekspor tahun ini masih akan terkontraksi 4%-6%, lebih rendah dari capaian tahun lalu.*

Baca :

Baca Juga: Perlambatan Ekonomi Global Tekan Setoran Kepabeanan
Topik : berita pajak hari ini, berita ekonomi hari ini, penerimaan pajak,
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 27 Agustus 2019 | 15:35 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Senin, 06 Mei 2019 | 14:30 WIB
PMK 49/2019
Jum'at, 26 Oktober 2018 | 15:43 WIB
PEKAN INKLUSI 2018
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Rabu, 24 Agustus 2016 | 10:48 WIB
RAKORNAS APIP
Senin, 06 Mei 2019 | 18:37 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA