Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

A+
A-
2
A+
A-
2
Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Pendukung NDP Sophie Reynolds memakai masker pelindung "Tax the Rich" saat kunjungan kampanye pemilihan oleh pemimpin Partai Demokratik Baru (NDP) Jagmeet Singh di Welland, Ontario, Kanada, Rabu (15/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Nick Iwanyshyn/aww/cfo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Para senator dari Partai Demokrat sedang menyusun beleid pajak baru yang mengatur tentang Billionaires Income Tax. Penerimaan dari skema ini akan dipakai untuk mendanai belanja perlindungan sosial.

Pada rancangan beleid tersebut, apresiasi nilai aset atau unrealized gains dari aset milik miliarder seperti saham dan surat utang serta aset-aset lainnya akan dikenai pajak.

Billionaires Income Tax rencananya akan diberlakukan atas wajib pajak AS dengan kekayaan di atas US$1 miliar atau memiliki penghasilan tahunan sebesar US$100 juta selama 3 tahun berturut-turut.

Baca Juga: Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

"Dalam kebijakan yang bertujuan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu, akan menjadi kesalahan yang besar untuk tidak meminta miliarder membayar pajak secara lebih adil," ujar Ketua Komite Keuangan Senat AS Ron Wyden, dikutip Selasa (26/10/2021).

Wyden mengatakan Billionaires Income Tax akan memaksa orang-orang terkaya AS yang selama ini tidak membayar pajak untuk menunaikan kewajibannya.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Billionaires Income Tax yang nantinya akan mengenakan pajak atas unrealized capital gains bukanlah pajak kekayaan.

Baca Juga: Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

"Itu bukan pajak kekayaan, melainkan pajak atas unrealized gains yang dinikmati oleh orang-orang terkaya dan miliarder," ujar Yellen seperti dilansir thehill.com.

Sebagai catatan, wacana pengenaan pajak atas unrealized gains terhadap miliarder AS muncul akibat gagalnya rencana kenaikan tarif pajak korporasi yang diusung oleh Joe Biden. Dari 50 anggota senator anggota Partai Demokrat, terdapat 1 orang yang menolak kenaikan tarif pajak korporasi, yakni Kyrsten Sinema.

Kenaikan tarif pajak korporasi yang direncanakan oleh Biden memerlukan dukungan penuh dari para anggota Partai Demokrat di Senat AS. Pasalnya, Partai Demokrat dan Partai Republik sama-sama menguasai 50 dari 100 kursi senat.

Baca Juga: Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Dengan demikian, Biden memerlukan dukungan penuh dari partainya sendiri agar usulan reformasi pajak sekaligus rencana belanja yang diusungnya dapat diimplementasikan. (sap)

Topik : pajak internasional, pajak kekayaan, unrealized gains, tax the rich, Joe Biden, USA

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 19:30 WIB
MALAYSIA

Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15%, Malaysia Perkuat Pengawasan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Royalti kepada Pemerintah

berita pilihan

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 19:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ada Pajak Minimum, Beban Pajak Korporasi AS Bakal Tembus US$223 Miliar

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KP2KP PINRANG

Tak Hanya Kumpulkan Data, Kantor Pajak Juga 'Tandai' Kedai Kekinian WP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Semua Sistem DJP Bakal Pakai NIK Sebagai Basis Data Wajib Pajak OP

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:09 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Peta PBB Bisa Diakses di Aplikasi 'Jakarta Satu', Ada ID Objek Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 18:00 WIB
APBN 2022

APBN Cetak Surplus Lagi, Pembiayaan Utang Turun 49,5 Persen

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:23 WIB
KP2KP PANGKAJENE

Belum Tuntas Lapor SPT, Pemilik Kedai Makan Didatangi Petugas Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 17:00 WIB
PAJAK DAERAH

BPKP Sebut Banyak Pemda Tak Serius Tetapkan Angka Target Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 16:30 WIB
METERAI ELEKTRONIK

Muncul Kasus e-Meterai Palsu, Peruri Ungkap Modusnya

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat