FILIPINA

Dapat Predikat Terburuk, Pemerintah Ini Ingin Efisiensi Sistem PPN

Dian Kurniati | Sabtu, 03 Juni 2023 | 12:00 WIB
Dapat Predikat Terburuk, Pemerintah Ini Ingin Efisiensi Sistem PPN

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah Filipina menyatakan komitmennya untuk memperbaiki sistem pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) agar makin efisien.

Menteri Keuangan Benjamin Diokno mengatakan International Monetary Fund (IMF) Tax Reform Database menempatkan Filipina sebagai negara dengan rasio efisiensi PPN terendah di Asean sepanjang 2016 hingga 2020, yakni sebesar 0,40. Di sisi lain, tarif PPN di negara tersebut menjadi yang tertinggi di kawasan sebesar 12%.

"Filipina memiliki tarif PPN tertinggi dibandingkan dengan negara lain di belahan dunia ini, tetapi pemungutannya adalah yang paling tidak efisien," katanya, dikutip pada Sabtu (3/6/2023).

Baca Juga:
Khawatir Ganggu Fiskal Negara, Menkeu Tolak Usul Penangguhan Cukai BBM

Diokno mengatakan pemerintah rata-rata mengumpulkan PPN senilai PHP723 miliar atau sekitar Rp192,11 triliun setiap tahun pada 2016 hingga 2020. Angka ini hanya sebesar 40% dari potensi.

Di Indonesia, tingkat efisiensi PPN adalah sebesar 0,50, dengan tarif PPN 11%. Kemudian Singapura, memiliki tingkat efisiensi 0,71 sedangkan tarif PPN-nya hanya 8%.

Sementara Vietnam, memiliki tingkat efisiensi 0,70 dan tarif PPN 8%, dan Thailand memiliki tingkat efisiensi 0,79 dan tarif PPN 7%.

Baca Juga:
Warga Sudah Bijak Pakai Kantong Plastik, Negara Ini Siap Hapus Cukai

Diokno lantas mengutip studi World Bank pada 2018 yang mengungkapkan sistem pajak Filipina 'terganggu' dengan pemberian fasilitas pengecualian di luar UU Pajak. Sebelum reformasi pajak, Filipina memiliki 56 kebijakan pengecualian dan tambahan 84 pengecualian berdasarkan undang-undang khusus.

"Kami berbicara dengan IMF dan meminta mereka melakukan studi agar kami dapat memperluas basis pajak, yang berarti mungkin nanti bisa saja ditemukan area untuk mengurangi pengecualian tersebut," ujarnya.

Meski masih berpredikat buruk, Diokno menilai Filipina telah berupaya memperbaiki sistem pajak yang berlaku. Misalnya pada era pemerintahan Rodrigo Duterte, dilaksanakan serangkaian reformasi kebijakan agar lebih ideal dan kompetitif, termasuk memotong tarif pajak penghasilan (PPh) bagi pekerja dan rasionalisasi ketentuan PPh badan.

Baca Juga:
Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Sebelum disahkannya UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE), ada perusahaan yang menikmati pembebasan pajak seumur hidup.

Menurutnya, pemerintah juga akan mengkaji potensi perbaikan dalam kerangka fiskal jangka menengahnya.

"Jadi kami sedang mempelajarinya. Memang belum menjadi sistem yang sempurna sehingga kami akan mencari perbaikan, tetapi saat ini sistem pendapatan kami berjalan dengan baik," imbuhnya dilansir news.abs-cbn.com. (sap)


Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 24 September 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apakah Tas Mewah Dipungut PPnBM? Begini Aturannya

Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

BERITA PILIHAN
Minggu, 24 September 2023 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sejarah Pajak Perapian atau Cerobong Asap

Minggu, 24 September 2023 | 10:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Apakah Tas Mewah Dipungut PPnBM? Begini Aturannya

Minggu, 24 September 2023 | 08:30 WIB PMK 80/2023

Ditjen Pajak Bisa Terbitkan SKP dan STP dengan Mata Uang Dolar AS

Minggu, 24 September 2023 | 08:00 WIB PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Menurun, Sri Mulyani Waspadai Efeknya ke Setoran Pajak

Sabtu, 23 September 2023 | 18:00 WIB AMERIKA SERIKAT

Perkuat Hubungan Ekonomi Kedua Yurisdiksi, Senat Dukung P3B AS-Taiwan

Sabtu, 23 September 2023 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Fenomena Jualan Lewat Medsos, Jokowi: Segera Disusun Regulasinya

Sabtu, 23 September 2023 | 14:00 WIB KP2KP BENGKAYANG

WP Bangun Ruko, Petugas Pajak Datang untuk Taksir PPN KMS Terutang

Sabtu, 23 September 2023 | 13:00 WIB KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Capai Rp7.870 Triliun Hingga Agustus 2023

Sabtu, 23 September 2023 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Kemenkeu Sebut PPN PMSE Efektif Mengayomi Pengusaha Dalam Negeri