Berita
Kamis, 09 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 April 2020 | 09:12 WIB
KURS PAJAK 8 APRIL-14 APRIL 2020
Selasa, 07 April 2020 | 13:30 WIB
STATISTIK DAYA SAING PAJAK
Jum'at, 03 April 2020 | 17:01 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Kamis, 02 April 2020 | 14:31 WIB
PROFESI
Komunitas
Selasa, 07 April 2020 | 17:08 WIB
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Selasa, 07 April 2020 | 16:45 WIB
STISIPOL PAHLAWAN 12 BANGKA
Kamis, 02 April 2020 | 15:11 WIB
LEE JI-EUN:
Selasa, 31 Maret 2020 | 09:52 WIB
PROGRAM BEASISWA
Reportase

Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Harus Diprioritaskan Tangani Stunting

A+
A-
0
A+
A-
0
Dana Bagi Hasil Cukai Rokok Harus Diprioritaskan Tangani Stunting

Ilustrasi pita cukai.

JAKARTA, DDTCNews—Pusat Kajian Gizi Regional Universitas Indonesia (PKGR-UI) meminta pemerintah pusat untuk mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) untuk menangani masalah gizi kronis akibat asupan gizi yang kurang dalam waktu lama (stunting).

Peneliti senior PKGR UI Grace Wangge mengatakan kebijakan pemerintah menaikkan tarif cukai rokok, dan memberikan ruang penggunaan DBHCHT untuk penanganan stunting sudah tepat.

Namun demikian, lanjutnya, Kementerian Keuangan juga perlu memastikan pemerintah daerah patuh memasukkan DBHCHT untuk menangani stunting dalam sistem penyusunan anggaran secara elektronik.

Baca Juga: Efek Corona, 54 Perusahaan Petrokimia Dapat Relaksasi Pajak

“Hingga kini alokasi anggaran DBHCHT belum diimplementasikan secara maksimal dalam program pencegahan dan promosi penanganan stunting,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).

Menurut Grace, penanganan stunting dengan menggunakan DBHCHT sudah tepat lantaran dalam kajiannya menyimpulkan bahwa stunting terhadap anak-anak juga bisa disebabkan efek rokok dan produk tembakau lainnya.

Hasil kajian menunjukkan anak dari keluarga perokok 5,4 kali lebih rentan stunting ketimbang anak dari keluarga tanpa rokok. Apalagi, data survei lain juga menyebutkan 32,1% anak sekolah berusia 10-18 tahun pernah mengisap rokok.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

Oleh karena itu, Grace berharap pemerintah memprioritaskan penggunaan pajak dan cukai yang diperoleh dari produk tembakau untuk penanganan stunting di pelbagai daerah di Indonesia.

Selain anggaran, kata Grace, sosialisasi secara dini juga dibutuhkan untuk mencegah stunting. Misalnya dengan mengintegrasikan materi mengenai bahaya rokok bagi kesehatan dan gizi ke dalam kurikulum pendidikan anak paling lambat di bangku SMP.

Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah menerapkan kawasan bebas rokok di sekolah sebagai salah satu indikator kinerja dinas pendidikan, guru, dan kepala sekolah. Berbagai upaya juga harus dibarengi dengan perbaikan gizi anak sekolah.

Baca Juga: Alokasikan Bansos untuk Hadapi Corona, Pulau Jawa Jadi Prioritas

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.7/PMK.07/2020 yang memperluas cakupan penggunaan DBHCHT untuk kegiatan di bidang kesehatan.

Sri Mulyani mengatur penggunaan DBHCHT pada kegiatan di bidang kesehatan harus mengutamakan upaya menurunkan angka prevalensi stunting yang mencapai 27,6% pada 2019. (rig)

Baca Juga: Pandemi Corona Jadi Momen Pas untuk Capai Kesepakatan Pajak Digital

Namun demikian, lanjutnya, Kementerian Keuangan juga perlu memastikan pemerintah daerah patuh memasukkan DBHCHT untuk menangani stunting dalam sistem penyusunan anggaran secara elektronik.

Baca Juga: Efek Corona, 54 Perusahaan Petrokimia Dapat Relaksasi Pajak

“Hingga kini alokasi anggaran DBHCHT belum diimplementasikan secara maksimal dalam program pencegahan dan promosi penanganan stunting,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/2/2020).

Menurut Grace, penanganan stunting dengan menggunakan DBHCHT sudah tepat lantaran dalam kajiannya menyimpulkan bahwa stunting terhadap anak-anak juga bisa disebabkan efek rokok dan produk tembakau lainnya.

Hasil kajian menunjukkan anak dari keluarga perokok 5,4 kali lebih rentan stunting ketimbang anak dari keluarga tanpa rokok. Apalagi, data survei lain juga menyebutkan 32,1% anak sekolah berusia 10-18 tahun pernah mengisap rokok.

Baca Juga: Alur Klaim Biaya Rawat Pasien Corona Dirancang, Begini Perinciannya

Oleh karena itu, Grace berharap pemerintah memprioritaskan penggunaan pajak dan cukai yang diperoleh dari produk tembakau untuk penanganan stunting di pelbagai daerah di Indonesia.

Selain anggaran, kata Grace, sosialisasi secara dini juga dibutuhkan untuk mencegah stunting. Misalnya dengan mengintegrasikan materi mengenai bahaya rokok bagi kesehatan dan gizi ke dalam kurikulum pendidikan anak paling lambat di bangku SMP.

Tak hanya itu, ia juga meminta pemerintah menerapkan kawasan bebas rokok di sekolah sebagai salah satu indikator kinerja dinas pendidikan, guru, dan kepala sekolah. Berbagai upaya juga harus dibarengi dengan perbaikan gizi anak sekolah.

Baca Juga: Alokasikan Bansos untuk Hadapi Corona, Pulau Jawa Jadi Prioritas

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.7/PMK.07/2020 yang memperluas cakupan penggunaan DBHCHT untuk kegiatan di bidang kesehatan.

Sri Mulyani mengatur penggunaan DBHCHT pada kegiatan di bidang kesehatan harus mengutamakan upaya menurunkan angka prevalensi stunting yang mencapai 27,6% pada 2019. (rig)

Baca Juga: Pandemi Corona Jadi Momen Pas untuk Capai Kesepakatan Pajak Digital
Topik : dana bagi hasil, cukai rokok, menteri keuangan sri mulyani, universitas indonesia, stunting, nasiona
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
0/1000
artikel terkait
Minggu, 05 April 2020 | 08:00 WIB
PAJAK DIGITAL
Sabtu, 04 April 2020 | 10:00 WIB
KAMBOJA
Sabtu, 04 April 2020 | 09:00 WIB
OPERASI ROKOK ILEGAL
berita pilihan
Kamis, 09 April 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Kamis, 09 April 2020 | 10:27 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 09 April 2020 | 09:57 WIB
DIRJEN PERBENDAHARAAN ANDIN HADIYANTO:
Kamis, 09 April 2020 | 09:19 WIB
OPINI
Kamis, 09 April 2020 | 08:20 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 April 2020 | 19:00 WIB
KOREA SELATAN
Rabu, 08 April 2020 | 18:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SERBIA
Rabu, 08 April 2020 | 17:20 WIB
MEMO PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 08 April 2020 | 16:42 WIB
EFEK VIRUS CORONA