Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cukup Lebar, Rentang Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Disepakati 5,2%-5,8%

A+
A-
1
A+
A-
1
Cukup Lebar, Rentang Asumsi Pertumbuhan Ekonomi Disepakati 5,2%-5,8%

Ilustrasi. Sejumlah pekerja menyeberang di Pelican Crossing Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat (21/5/2021). Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bangkit di tengah pandemi hingga 7% pada akhir kuartal II/2021 dengan berbagai catatan, diantaranya pengendalian wabah Covid-19 yang baik disusul meningkatnya konsumsi masyarakat karena adanya permintaan. ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf/rwa.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi yang akan digunakan untuk menyusun RAPBN 2022 sekitar 5,2%-5,8%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan asumsi tersebut masih mencerminkan adanya ketidakpastian pada tahun depan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah optimistis perekonomian akan membaik tetapi tetap mewaspadai berbagai risiko.

"Risiko yang di depan mata kita sudah jelas, yaitu kondisi pandemi yang harus kita terus tangani, vaksinasi yang harus terus kita perkuat, dan kondisi di lapangan yang terus harus dikelola dengan baik oleh pemerintah," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, Rabu (9/6/2021).

Baca Juga: Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Febrio mengatakan hingga saat ini sejumlah indikator telah menunjukkan adanya perbaikan ekonomi dan menimbulkan optimisme untuk 2022. Beberapa indikator itu terlihat dari sisi produksi, konsumsi masyarakat, serta penanganan Covid-19 setelah Lebaran.

Menurutnya, pemerintah akan terus melakukan pengkajian mengenai asumsi pertumbuhan ekonomi tersebut sebelum menuangkannya dalam RUU APBN 2022.

"Saat ini kami memang melihat banyak sekali indikator-indikator, alasan-alasan bagi kami untuk agak optimistis dengan perkembangan aktivitas perekonomian kita," ujarnya.

Baca Juga: Insentif Pajak Diperpanjang, Tren Pemulihan Ekonomi Diyakini Berlanjut

Selain pertumbuhan ekonomi, pemerintah dan Banggar juga menyepakati asumsi 3 indikator ekonomi makro lainnya. Laju inflasi pada 2022 diperkirakan berada pada kisaran 2%-4%, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,32%-7,27%, serta nilai tukar rupiah Rp13.900-Rp15.000 per dolar AS.

Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,5%-6,3%, tingkat kemiskinan 8,5%-9%, gini ratio 0,376-0,378, serta indeks pembangunan manusia (IPM) 73,41-73,46. Adapun nilai tukar petani (NTP) ditargetkan berada dalam rentang 102-104, sedangkan nilai tukar nelayan (NTN) sebesar 102-105. (kaw)

Baca Juga: Banggar DPR Minta Pemerintah Siapkan Skenario Terburuk Tangani Pandemi
Topik : pertumbuhan ekonomi, PDB, KEM-PPKF 2022, BKF, Banggar, DPR

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 24 Juni 2021 | 19:09 WIB
REVISI UU KUP

Soal Revisi UU KUP, Ini Kata Ketua Banggar DPR

Rabu, 23 Juni 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Soal Wacana PPN Sembako Premium, Ini Saran Ketua Komisi IV DPR

Rabu, 23 Juni 2021 | 11:01 WIB
REVISI UU KUP

Surat Presiden Soal RUU KUP Sudah Diterima DPR

Selasa, 22 Juni 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pemerintah Komitmen Bahas RUU KUP Secara Transparan

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah