Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Catat! Pemerintah Naikkan Tarif Listrik 3.500 VA Mulai 1 Juli 2022

A+
A-
2
A+
A-
2
Catat! Pemerintah Naikkan Tarif Listrik 3.500 VA Mulai 1 Juli 2022

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana (tengah), didampingi Dirut PLN (persero) Darmawan Prasodjo (kanan). (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengumumkan akan menaikkan tarif listrik untuk pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 volt ampere (VA) ke atas mulai 1 Juli 2022.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan kebijakan tersebut dilakukan untuk menciptakan rasa berkeadilan di antara pelanggan listrik. Menurutnya, kenaikan tarif hanya berlaku bagi pelanggan rumah tangga golongan R-2 dengan daya listrik 3.500-5.500 VA, R-3 dengan daya listrik di atas 6.600 VA ke atas, serta kantor pemerintah golongan P-1, P-2, dan P-3.

"R2 dan R3 itu rumah tangga mewah. Kan nggak pantas rumah mewah seperti itu masih juga mendapatkan fasilitas bantuan dari negara," katanya melalui konferensi video, Senin (13/6/2022).

Baca Juga: Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Rida mengatakan penyesuaian tarif listrik menjadi kebijakan yang telah beberapa kali dilakukan sejak 2014. Menurutnya, perubahan tarif listrik dapat dilakukan dengan mengikuti pergerakan harga minyak dunia.

Namun pada saat ini, pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik pada kelompok pelanggan bersubsidi serta nonsubsidi dengan daya 900-2.200 VA.

Pada pelanggan rumah tangga dengan daya 3.500 VA dan 6.600 VA, akan mengalami kenaikan tarif listrik dari Rp1.444,7 per kilowatt jam (kWh) menjadi Rp1.699,53 per kWh. Kemudian, pelanggan pemerintah dengan daya 6.600 VA hingga 200 kilovolt ampere (kVA), tarifnya naik dari Rp1.444,7 kWh menjadi Rp1.699,53 per kWh.

Baca Juga: Inflasi Tinggi, Otoritas Ini Anggarkan Rp152 T untuk Insentif Pajak

Sedangkan pelanggan pemerintah dengan daya di atas 200 kVA, tarifnya naik dari Rp 1.114,74 kWh menjadi Rp 1.522,88 kWh.

Rida kemudian memaparkan penghitungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengenai dampak kenaikan tarif listrik pada pelanggan dengan daya 3.500 VA ke atas yang relatif kecil. Dampak kebijakan itu terhadap inflasi pada kuartal III/2022 diproyeksi hanya 0,019%. Di sisi lain, penghematan kompensasi kepada PLN dihitung dapat mencapai Rp3,09 triliun atau 4,7% pada tahun ini.

"Artinya masih ada pertimbangan dari negara untuk menjaga daya beli masyarakat," ujarnya.

Baca Juga: Redam Inflasi, Belanja Subsidi dan Kompensasi Tembus Rp221 Triliun

Sementara itu, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyebut hanya sekitar 2,5% dari total pelanggan yang akan terdampak kenaikan tarif listrik. Persentase tersebut menandakan kenaikan tarif listrik hanya menyasar kelompok kecil masyarakat yang kaya, sedangkan mayoritas lainnya tidak terdampak.

Menurut Darmawan, kenaikan tarif listrik juga tidak akan dilakukan terhadap kalangan industri dan bisnis dengan skala daya apapun. Hal itu dilakukan karena kegiatan industri dan bisnis memiliki peran penting dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional.

"Ini adalah bentuk kepedulian pemerintah agar ekonomi nasional yang ditopang oleh bisnis dan industri tetap terus berjalan dengan sangat kokoh," katanya. (sap)

Baca Juga: Tekan Harga, Mendag Kirim 3.000 Ton Miyak Goreng 'HET' ke Maluku-Papua

Topik : tarif listrik, PLN, inflasi, ESDM, BKF

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 31 Juli 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Redam Inflasi, Subsidi dan Kompensasi BBM Sudah Capai Rp201,2 Triliun

Kamis, 21 Juli 2022 | 10:00 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI

Direvisi Naik, ADB Perkirakan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,2% Tahun Ini

Minggu, 17 Juli 2022 | 10:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

Peluang Indonesia Resesi Hanya 3 Persen, Begini Tanggapan BKF

Minggu, 17 Juli 2022 | 08:00 WIB
INSENTIF FISKAL

Soal Arah Insentif Pajak 2023, Begini Penjelasan Kemenkeu

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya