Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Cara Membuat Faktur Pajak Transaksi ke BUMN Melalui e-Faktur 3.0

A+
A-
1
A+
A-
1
Cara Membuat Faktur Pajak Transaksi ke BUMN Melalui e-Faktur 3.0

FAKTUR pajak adalah bukti pungutan pajak yang diterbitkan oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Setiap penyerahan BKP atau JKP yang terutang PPN wajib untuk dibuatkan faktur pajak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 18/2021, faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP; saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP;

Kemudian, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP; atau saat lain yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan PPN.

Baca Juga: Cara Mengatasi Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Otomatis

Apabila faktur pajak yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat faktur pajak seharusnya dibuat, tidak dapat diperlakukan sebagai faktur pajak. Artinya, PKP dianggap tidak membuat faktur pajak.

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara membuat faktur pajak ketika bertransaksi dengan BUMN di e-faktur 3.0. Mula-mula, silakan aplikasi e-faktur 3.0 dekstop. Setelah Login, masukkan password.

Setelah itu, pilih menu Faktur dan klik Faktur Keluaran. Nanti, Anda akan melihat Daftar Faktur Pajak Keluaran. Selanjutnya, klik kolom Rekam Faktur. Pada dokumen transaksi, Anda diarahkan untuk mengisi data seperti detail transaksi, tanggal, dan lain sebagainya.

Baca Juga: Sederet Kode Faktur Pajak dan Fungsinya

Untuk diperhatikan, PKP tidak boleh sembarangan membuat faktur pajak dan menentukan sendiri nomor faktur pajak. Faktur pajak harus menggunakan kode dan nomor yang telah ditentukan otoritas pajak.

Jika bertransaksi dengan BUMN dan nilai transaksinya di atas Rp10 juta maka detail transaksi diisi nomor 3 – Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. Namun, jika nilai transaksi di bawah 10 juta maka detail transaksinya diisi nomor 1 – Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN.

Katakanlah nilai transaksinya sejumlah Rp20 juta. Nanti, Anda akan melihat nomor seri faktur pajak tersebut. Kemudian, silakan isi data pada kolom lawan transaksi seperti NPWP, nama, dan alamat lawan transaksi Anda.

Baca Juga: Kasus Pajak Fiktif Rp11 Miliar, Bos dan Karyawan Diserahkan ke Kejati

Selanjutnya, Anda akan mengisi data pada kolom detail penyerahan barang/jasa. Silakan masukkan data yang diminta. Silakan periksa kembali data-data yang sudah Anda isi sebelumnya. Jika sudah yakin klik Simpan.

Jika berhasil, Anda akan melihat notifikasi berupa Dokumen faktur berhasil disimpan. Selanjutnya, Anda akan diarahkan kembali ke Daftar Faktur Pajak Keluaran. Silakan klik faktur pajak yang telah dibuat, dan klik Upload. Nanti, status faktur pajak tersebut berupa Siap Approve.

Kemudian, pada menu utama, pilih menu Management Upload, lalu klik Upload Faktur. Setelah itu, klik Start Uploader, lalu masukkan captcha dan password e-nofa atau akun PKP. Jika sudah klik Submit. Nanti, Anda akan melihat notifikasi Uploader Berjalan.

Baca Juga: Cara Membuat Faktur Pajak Pengganti di e-Faktur 3.0

Setelah itu, Anda akan melihat faktur pajak yang dibuat telah memiliki status Approval Sukses. Faktur pajak transaksi ke BUMN pun telah selesai dibuat. Semoga bermanfaat. (rig)

Topik : tips pajak, administrasi pajak, e-faktur 3.0 dekstop, faktur pajak, BUMN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 17 Juni 2021 | 10:30 WIB
KOTA DEPOK

Mudahkan Wajib Pajak, Pemkot Luncurkan Easy Tax

Senin, 14 Juni 2021 | 16:35 WIB
TIPS PAJAK

Cara Mendapatkan Kode Otorisasi DJP untuk Tanda Tangan Elektronik

Jum'at, 11 Juni 2021 | 16:29 WIB
TIPS PAJAK

Cara Pembetulan SPT Tahunan Lewat DJP Online

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESENSI JURNAL

Analisis Data Pajak dalam Penentuan Key Performance Indicator

Selasa, 27 Juli 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Realisasi Restitusi Pajak Naik 15,87%, Begini Penjelasan DJP

Senin, 26 Juli 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Polluter Pays Principle?

Senin, 26 Juli 2021 | 18:43 WIB
PMK 82/2021

Ini Alasan DJP Beri Tambahan Waktu Pembetulan Laporan Pajak DTP

Senin, 26 Juli 2021 | 18:35 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Biaya Fasilitas Ruangan Sebagai Objek PPh Pasal 4 ayat (2)

Senin, 26 Juli 2021 | 18:31 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada PPKM Darurat, ADB Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Jadi 4,1%

Senin, 26 Juli 2021 | 18:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Kemenkeu Sebut Setoran Pajak dari 3 Sektor Usaha Ini Sudah Positif

Senin, 26 Juli 2021 | 18:13 WIB
FILIPINA

Muncul Desakan Judi Online Segera Dikenai Pajak