AMERIKA SERIKAT

Calon Presiden Wajib Ungkap SPT di Wilayah Ini

Redaksi DDTCNews | Jumat, 02 Agustus 2019 | 12:00 WIB
Calon Presiden Wajib Ungkap SPT di Wilayah Ini

Ilustrasi Golden Gate Bridge, California.

SACRAMENTO, DDTCNews – Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang yang mensyaratkan setiap kandidat Presiden Amerika Serikat merilis lima SPT terbarunya. Selanjutnya, SPT yang telah di rilis akan dimuat dalam surat suara di negara bagian tersebut.

Saat menandatangani undang-undang ini, Newsom menyatakan setuju dengan Badan Legislatif yang menyebut California memiliki minat kuat untuk memastikan para pemilihnya membuat pilihan yang berdasarkan informasi dan pemikiran.

“Hari ini, saya menandatangani SB [Senate Bill] 27 tentang Undang-Undang Transparansi dan Akuntabilitas Pajak Presiden,” ujar Newsom, Kamis (1/8/2019).

Baca Juga:
SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Newsom menegaskan California merupakan salah satu negara bagian dengan ekonomi terbesar di dunia dan rumah bagi satu dari sembilan orang Amerika yang berhak memilih. California memiliki tanggung jawab khusus untuk meminta informasi tentang calon presidennya.

Dia menganggap negara memiliki kewajiban hukum serta moral untuk mengerahkan segala upaya guna memastikan para calon pemimpin memenuhi standar minimal. Hal ini juga ditujukan untuk mengembalikan kepercayaan publik.

Adanya syarat yang mewajibkan perilisan SPT ini akan memberikan penjelasan terkait dengan konflik kepentingan, kesepakatan pribadi, atau pengaruh dari kepentingan bisnis dalam dan luar negeri dari tiap calon presiden.

Baca Juga:
Perpanjang Waktu Lapor SPT? Ingat, Sampaikan Lapkeu Sementara dan SSP

Adapun Konstitusi Amerika Serikat memberikan negara bagian kewenangan untuk menentukan bagaimana para pemilihnya memberi suara. Hal ini berarti California tengah mengambil hak konstitusionalnya untuk memasukkan persyaratan ini.

Munculnya inisiasi RUU ini berawal dari rekomendasi the Brennan Center’s National Task Force on Rule of Law and Democracy pada Oktober 2018 lalu.

Kelompok dari mantan pegawai negeri dan pakar kebijakan ini merekomendasikan agar Kongres menstandardisasi dan menyusun pengungkapan SPT oleh presiden, wakil presiden, serta kandidat untuk jabatan tersebut.

Regulasi itu seakan menjadi tantangan langsung bagi presiden Donald Trump, yang enggan merilis SPT-nya sendiri. Sebagaimana dilansirsaraacarter.com, jika Presiden Trump ingin tampil pada pemungutan suara utama di California pada tahun depan, dia perlu merilis SPT-nya kepada publik. (MG-nor/kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 08:59 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Perpanjang Waktu Lapor SPT? Ingat, Sampaikan Lapkeu Sementara dan SSP

Senin, 22 April 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SKT Baru Terbit Januari 2024, Wajibkah WP Lapor SPT Tahunan 2023?

Senin, 22 April 2024 | 10:45 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Dapat Kredit dari Bank dengan Jaminan Aset? Dilaporkan di SPT Tahunan

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025

Selasa, 23 April 2024 | 09:45 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

BKF Waspadai Dampak Kondisi Geopolitik terhadap Neraca Perdagangan RI

Selasa, 23 April 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Daerah dari WP Tertentu Bisa Dibayarkan Pemerintah, Apa Saja?