Berita
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:08 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

BPK Temukan Lagi Masalah Penyelesaian Restitusi Pajak

A+
A-
6
A+
A-
6
BPK Temukan Lagi Masalah Penyelesaian Restitusi Pajak

Ilustrasi. Gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menemukan adanya masalah mengenai restitusi pajak. Hal ini terungkap pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019.

Dari hasil temuan BPK, DJP diketahui tidak segera memproses pembayaran restitusi pajak yang telah terbit surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) senilai Rp11,62 triliun. BPK juga menemukan indikasi belum terbitnya SKPKPP Rp72,86 miliar dan US$57.910. Ada pula temuan SKPKPP yang terlambat terbit senilai Rp6,07 miliar.

Secara lebih rinci, saldo utang kelebihan pembayaran pendapatan (UKPP) DJP pada 31 Desember 2019 tercatat mencapai Rp28,14 triliun. Dari total UKPP tersebut, DJP telah menerbitkan SKPKPP sebesar Rp18 triliun.

Baca Juga: Setoran Perpajakan 2021 Ditarget Tumbuh 5,5%, Ini Kata Sri Mulyani

"Namun demikian atas SKPKPP tersebut belum diterbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) sehingga sampai dengan 31 Desember 2019 utang kelebihan pembayaran pajak tersebut belum dapat dilunasi dan masih tercatat sebagai penerimaan pajak tahun 2019,” tulis BPK dalam LHP, dikutip pada Rabu (14/7/2020).

Kementerian Keuangan dalam proses pemeriksaan pun menanggapi ada tiga sebab penerbitan SPMKP atas SKPKPP tertunda. Pertama, wajib pajak terlambat menyampaikan nomor rekening dalam negeri. Hal ini menyebabkan SPMKP tidak dapat diterbitkan dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kedua, SKPKPP yang diterbitkan cenderung berdekatan dengan batas waktu pengajuan SPMKP, yakni pada 16 Desember 2019. Akibatnya, SPMKP tidak dapat diterbitkan atau tidak dapat diterima oleh KPPN.

Baca Juga: Simak, Ini Perincian Target Penerimaan Perpajakan RAPBN 2021

Ketiga, SPMKP yang diterbitkan ditolak oleh KPPN karena ada permasalah sistem dan tidak sempat lagi dilakukan pembetulan SPM. Pembetulan SPM tidak sempat dilakukan karena waktunya yang berdekatan dengan batas akhir penyampaian SPM akhir tahun.

Masalah ini menimbulkan dua konsekuensi yakni nilai penerimaan pajak yang tercatat masih termasuk kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya dikembalikan kepada wajib pajak sebesar Rp11,62 triliun.

DJP juga berpotensi membayar imbalan bunga kepada wajib pajak atas keterlambatan penerbitan SKPKPP senilai Rp185,51 juta dan imbalan bunga akibat belum diterbitkannya SKPKPP senilai Rp8,78 miliar dan U$11.892,2.

Baca Juga: Cara Aktivasi e-Objection & Mengajukan Keberatan Melalui DJP Online

BPK merekomendasikan kepada Kementerian Keuangan agar memberi instruksi kepada DJP untuk melaksanakan pencairan restitusi secara tepat waktu sesuai dengan Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-36/PJ/2020. SE petunjuk pelaksanaan penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang baru tersebut berlaku pada tahun ini.

Lebih lanjut, DJP juga perlu menyelesaikan SKPKPP yang belum terbit serta juga yang terlambat diterbitkan. Hal ini perlu segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kementerian Keuangan pun berkomitmen menindaklanjuti temuan ini dengan memonitor pelaksanaan SE-36/PJ/2020. Kementerian Keuangan juga akan menyampaikan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas hasil penelitian terhadap restitusi yang belum diterbitkan atau terlambat diterbitkan SKPKPP. (kaw)

Baca Juga: DJP: Beleid Ini Tandai Tahap Final Penerapan E-Bupot PPh Pasal 23/26

Topik : restitusi, restitusi pajak, Ditjen Pajak, DJP, BPK
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Rachman

Kamis, 16 Juli 2020 | 08:30 WIB
coba wajib pajak yg telat bayar udah babak belur nih, diperiksa sana sini, denda sana sini bahkan bisa sita sana sini 😊
1
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:08 WIB
PELAYANAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:13 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 10:12 WIB
PMK 107/2020
berita pilihan
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 16:01 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 15:01 WIB
IMPOR BARANG
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 14:01 WIB
MICHAEL BUERK:
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 13:01 WIB
RAPBN 2021
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 12:01 WIB
BANTUAN SOSIAL
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 11:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI BENGKULU
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 15 Agustus 2020 | 07:01 WIB
INSENTIF PAJAK