Review
Selasa, 19 Januari 2021 | 09:24 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Fokus
Literasi
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 18 Januari 2021 | 15:54 WIB
TAX HOLIDAY (6)
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Senin, 18 Januari 2021 | 09:10 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Komunitas
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:45 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Bila Ada Indikasi Pelanggaran PNBP, K/L Pengelola Bisa Diperiksa

A+
A-
3
A+
A-
3
Bila Ada Indikasi Pelanggaran PNBP, K/L Pengelola Bisa Diperiksa

Salinan PP 1/2021.

JAKARTA, DDTCNews – Tidak hanya terhadap wajib bayar, menteri keuangan dapat meminta pemeriksaan terhadap kementerian/lembaga (K/L) yang menjadi instansi pengelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ketentuan mengenai permintaan pemeriksaan terhadap instansi pengelola PNBP ini masuk dalam Pasal 8 PP 1/2021. Aturan pelaksanaan Pasal 57 UU 9/2018 tentang PNBP ini mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan 5 Januari 2021.

“Menteri dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap instansi pengelola PNBP,” bunyi penggalan Pasal 8 ayat (1) PP tersebut, dikutip pada Rabu (13/1/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani: Kami Harus Bersiap dengan Berbagai Kemungkinan

Adapun instansi pemeriksa adalah badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dalam hal ini, pemeriksaan akan dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Permintaan pemeriksaan berdasarkan adanya indikasi pelanggaran ketentuan PNBP, indikasi kerugian negara atau tindak pidana, berdasarkan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), atau berdasarkan hasil pengawasan menteri keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPKP memiliki beberapa kewajiban, seperti menyerahkan surat tugas kepada terperiksa, menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan, menjelaskan hak dan kewajiban terperiksa selama dan setelah pemeriksaan, hingga mengembalikan barang bukti dan dokumen pendukung pemeriksaan.

Baca Juga: Jika Ini Terjadi, Wajib Bayar PNBP Bisa Diperiksa

Untuk mendukung kelancaran pemeriksaan, BPKP berwenang untuk memeriksa serta meminjam barang bukti, meminta keterangan dan bukti yang diperlukan, memasuki tempat penyimpanan dokumen hingga uang yang bisa menjadi petunjuk, mengakses data, dan kewenangan-kewenangan lainnya.

Bila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi tindak pidana oleh instansi pengelola PNBP atau mitra instansi, menteri keuangan ataupun pimpinan instansi harus menindaklanjuti temuan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, bila pemeriksa menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan pada bidang penerimaan negara, indikasi kerugian negara, atau indikasi unsur tindak pidana di luar pihak yang diperiksa, BPKP perlu menyampaikan informasi tersebut secara terpisah kepada menteri keuangan atau pimpinan instansi pengelola PNBP terkait. (kaw)

Baca Juga: Baru Terbit, Peraturan Pemerintah Soal Pemeriksaan PNBP

Topik : PP 1/2021, pemeriksaan PNBP, penerimaan negara bukan pajak, menteri keuangan
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 24 November 2020 | 12:42 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 24 November 2020 | 11:15 WIB
BELANJA DAERAH
Rabu, 18 November 2020 | 11:00 WIB
TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA
Rabu, 18 November 2020 | 10:02 WIB
PENGHARGAAN
berita pilihan
Rabu, 20 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 19 Januari 2021 | 19:46 WIB
LOWONGAN PEKERJAAN
Selasa, 19 Januari 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN
Selasa, 19 Januari 2021 | 18:02 WIB
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:46 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:15 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:03 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Selasa, 19 Januari 2021 | 17:01 WIB
KOTA SERANG
Selasa, 19 Januari 2021 | 16:45 WIB
UIN WALISONGO SEMARANG