Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Biaya Layanan Kesehatan Tinggi, Kenaikan Pajak Tahun Depan Rekor

A+
A-
0
A+
A-
0
Biaya Layanan Kesehatan Tinggi, Kenaikan Pajak Tahun Depan Rekor

Seorang petugas kesehatan berdiri di samping kontainer berpendingin yang menampung lebih dari 400.000 dosis vaksin penyakit virus corona (COVID-19) AstraZeneca/Oxford, yang disumbangkan ke Kenya oleh pemerintah Inggris, di Bandara Internasional Jomo Kenyatta di Nairobi, Kenya, Sabtu (31/7/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Baz Ratner/AWW/sa.

LONDON, DDTCNews - Warga Inggris harus bersiap dengan kenaikan pajak tertinggi dalam 40 tahun terakhir yang akan berlaku pada tahun depan.

Perdana Menteri (PM) Boris Johnson mengumumkan rencana kebijakan pajak pada tahun fiskal 2022/2023. Salah satu yang dijabarkan adalah rencana implementasi pajak layanan kesehatan dan iuran jaminan sosial sebesar 1,25%.

"Melalui pajak ini akan mengumpulkan penerimaan sekitar £12 miliar setahun. Hasilnya akan digunakan untuk mengatasi masalah sistem kesehatan nasional yang disebabkan pandemi Covid-19," katanya dikutip pada Rabu (8/9/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

PM Johnson menuturkan penerapan jenis pajak baru juga sebagai bentuk kepedulian sosial. Dia menyampaikan kebijakan pajak layanan kesehatan dan iuran jaminan jaminan sosial tidak akan berdiri sendiri.

Pemerintah juga akan meningkatkan pungutan pajak atas dividen saham. Beban pajak dari pembagian dividen saham akan naik 1,25% mulai anggaran tahun depan.

Adapun skema pajak layanan kesehatan akan mulai dipungut pada April 2022. Beban pajak tersebut dibayar oleh pemberi kerja dan pekerja. Selanjutnya pungutan tersebut akan menjadi sistem yang terpisah dari pungutan PPh orang pribadi pada 2023.

Baca Juga: Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Pembayaran pajak baik oleh pemberi kerja dan pekerja akan muncul pada slip gaji karyawan. Dengan demikian, pekerja Inggris akan menghadapi dua pungutan yaitu PPh dan pajak layanan kesehatan.

"Hasil penerimaan pajak digunakan untuk mengejar backlog layanan kesehatan di NHS [BPJS Kesehatan Inggris], meningkatkan kapasitas ruang perawatan rumah sakit hingga 9 juta ruang tambahan untuk rawat jalan, pemindaian medis, dan ruang operasi," terang PM Johnson.

Dia menyebutkan proyeksi penerimaan dalam 3 tahun akan mencapai £5,4 miliar. Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan tambahan dana tersebut untuk reformasi sistem jaminan sosial.

Baca Juga: Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Salah satu kompensasi yang dijanjikan adalah pemerintah akan menanggung 100% biaya perawatan kesehatan untuk warga yang memiliki aset atau harta kurang dari £20.000.

Selain itu, warga dengan aset dengan rentang £20.000 hingga £100.000 akan mendapatkan subsidi pemerintah untuk perawatan kesehatannya. "Semua orang akan berkontribusi sesuai dengan kemampuan mereka. Masalah backlog kamar perawatan tidak bisa diperbaiki tanpa memberikan uang yang dibutuhkan NHS," papar Johnson.

Sementara itu, Institute for Fiscal Studies mengungkapkan potensi tambahan penerimaan akan lebih besar dari proyeksi pemerintah. Setidaknya kas negara akan bertambah £12 miliar pada tahun pertama penerapan.

Baca Juga: Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

"Bisa dikatakan pada 2022, kita akan melihat kenaikan pajak tertinggi dalam 40 tahun," terang Institute for Fiscal Studies seperti dilansir BBC. (sap)

Topik : pajak internasional, tarif pajak, pajak kesehatan, kenaikan tarif pajak, pajak dividen, pajak BPJS, PPh, Inggris

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

Rizki Zakariya

Kamis, 09 September 2021 | 13:04 WIB
Upaya Inggris menangani pandemi
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 11:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Harga Komoditas Masih Tinggi, Tambahan Penerimaan Bisa Tembus Rp279 T

Kamis, 11 Agustus 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

PPh Badan Tumbuh 132,4% Hingga Juli 2022, Begini Kata Sri Mulyani

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor